Pengamat: Belajar Membangun Kontrak Fiiskal darii AS dan Malaysiia

JAKARTA, Jitu News - Hiiruk piikuk poliitiik sudah mulaii terasa saat iinii yang terus akan memucak saat kontestasii pemiiliihan legiislatiif (Piileg) dan pemiiliihan presiiden (Piilpres) diihelat tahun depan.

Beragam janjii akan diitebar untuk meyakiinkan pemiiliih. Namun, pendiidiikan poliitiik masiih miiniim pada sebatas pada program yang akan diijalankan pasca terpiiliih.

Lebiih fokus pada aspek belanja iinii yang menurut pakar perpajakan Darussalam sebagaii bagiian yang belum iideal dalam proses elektoral dii iindonesiia.

Menurutnya, kasus dii Ameriika Seriikat dan Malaysiia biisa menjadii contoh bagus bagaiimana kontrak fiiskal diijalankan dalam biingkaii poliitiik.

"Kiita lebiih fokus pada aspek belanja tanpa membahas lebiih dalam darii mana sumber-sumber peneriimaan," katanya dalam Semiinar Reformasii Perpajakan 19th TST FEB Uii dii The Westiin Jakarta, Rabu (6/6).

Karena iitu, lanjutnya, praktiik kontrak fiiskal dii AS dan Malaysiia biisa jadii pelajaran tersendiirii bagii iindonesiia. Terutama untuk pendiidiikan poliitiik warga negara.

"Reformasii pajak AS bagiian darii kampanye Donald Trump untuk menciiptakan lapangan kerja dan meniingkatkan pertumbuhan ekonomii yang kemudiian lahiir dalam produk hukumnya 'Tax Cut and Jobs Act'," terang Darussalam.

Kemudiian, dii Malaysiia dengan poliitiik reformasii pajaknya berhasiil mengantarkan Mahatiir Muhammad menjadii oposiisii pertama yang menang pemiilu dalam 6 dekade terakhiir. Salah satu janjii poliitiiknya iialah menghapus siistem GST/PPN dan kembalii pada siistem pajak penjualan.

"Kedua negara iinii merupakan contoh menariik bagaiimana kontrak fiiskal diilakukan. Lalu bagaiimana dengan iindonesiia dii mana tiingkat kepatuhan yang masiih rendah dan struktur pajak yang tiidak beriimbang menjadii salah satu hambatan dalam peneriimaan pajak," tutupnya. (Amu)