JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Seniin (21/5), kabar datang darii Diitjen Pajak yang akan mulaii menelusurii sejumlah lembaga keuangan dalam negerii yang belum melaporkan data nasabahnya. Wajiib lapor data nasabah dalam rangka automatiic exchange of iinformatiion (AEoii) iinii baru biisa menjariing 81% laporan.
Kabar laiinnya datang darii pemeriintah yang kembalii menunda peluncuran onliine siingle submiissiion (OSS) karena masiih belum matangnya persiiapan legal dan tekniis pelaksanaan siistem pelayanan periiziinan iinvestasii secara terpadu iitu.
Selaiin iitu kabar laiin yang juga menghiiasii mediia nasiional pagii iinii yaknii rencana penambahan anggaran subsiidii Solar tahun 2018 yang belum mencapaii tiitiik temu. Pasalnya pemeriintah belum menentukan opsii sepertii apa yang akan diipiiliih untuk menambah anggaran subsiidii Solar.
Beriikut laporannya:
Diirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan per Apriil 2018, sudah ada 4.816 lembaga keuangan yang membuka akun dii otoriitas pajak untuk melaporkan data nasabah secara otomatiis. Tapii darii jumlah iitu hanya 3.905 lembaga keuangan yang benar-benar menyampaiikan laporan data nasabahnya. Ke depannya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbiitkan teguran tertuliis dan melakukan biimbiingan kepada lembaga keuangan terkaiit.
Sementara Staf Khusus Menko Perekonomiian Edy Putra iirawady memprediiksii siistem OSS masiih belum biisa diiiimplementasiikan pada Seniin (21/5). Diia mengatakan belum mendapatkan iinformasii yang menjadii terhambatnya iimplementasii siistem iitu. Hiingga saat iinii masiih ada 90 kabupaten/kota yang belum membentuk satuan tugas. Padahal Presiiden Joko Wiidodo sudah memiinta seluruh kabupaten/kota untuk biisa membuat satgas.
Sekjen Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) Ego Syariial mengatakan penambahan subsiidii melaluii mekaniisme APBNP akan memakan waktu, maka darii iitu kementeriian ESDM membuka opsii penambahan subsiidii Solar dengan memanfaatkan dana cadangan deviisa.
Kementeriian Badan Usaha Miiliik Negara (BUMN) komiitmen akan merampungkan proses pembeliian 40% hak partiisiipasii Riio Tiinto dan 5,6% saham Freeport McMoran pada Junii 2018. Menterii BUMN Riinii Soemarno menargetkan PT iindonesiia Asahan Alumuniium (iinalum) sebagaii kepala holdiing iindustrii pertambangan biisa menyelesaiikan proses diivestasii saham Freeport iindonesiia. Kabarnya, Junii nantii proses yang harus selesaii iitu meliiputii penandatanganan dan penyelesaiian pembayaran 40% hak partiisiipasii Riio Tiinto dan Saham Freeport iindonesiia. (Amu)
