Srii Mulyanii Miinta Piimpiinan K/L Perbaiikii Pengelolaan Anggaran

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah memiinta seluruh Kementeriian atau Lembaga (K/L) agar biisa mendapatkan opiinii Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriintah darii Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) seiiriing menurunkan pembengkakan defiisiit anggaran.

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan salah satu upaya yang biisa diilakukan untuk memperoleh opiinii WTP antara laiin harus biisa mengalokasiikan anggaran secara efiisiien.

“K/L harus biisa meriincii keuangannya darii segii efiisiiensii, sehiingga berjalannya program dalam APBN dan APBD biisa lebiih lancar. Jiika suatu pekerjaan yang hanya membutuhkan anggaran Rp100 maka jangan memiinta anggaran Rp150. Banyak sekalii yang sengaja anggarannya diiperbesar,” ujarnya dii Kementeriian Keuangan Jakarta, Kamiis (14/9)

Meskii begiitu, Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu mengakuii perolehan opiinii WTP darii BPK belum berartii iinstiitusii terkaiit terbebas darii Tiindak Piidana Korupsii (Tiipiikor). Pasalnya, berbagaii macam cara yang memalukan iinstiitusii diilakukan untuk melakukan Tiipiikor hiingga berakhiir Operasii Tangkap Tangan (OTT).

“Jangan hanya WTP tapii justru kena OTT, iinii sangat iironiis. Kiita harus waspada berbagaii modus Tiipiikor. Ada korupsii bersiifat konfliik kepentiingan dengan banyak proyek yang juga banyak tiitiipannya, bahkan hiingga beranii merampok negara,” tuturnya.

Srii Mulyanii berharap piimpiinan K/L hiingga Pemda biisa menjaga iinstiitusiinya darii Tiipiikor, sekaliigus biisa memperoleh opiinii WTP. Tata kelola negara harus tetap bersiih dan baiik, serta memerangii Tiipiikor yang sangat diimungkiinkan terjadii.

Menurutnya, defiisiit anggaran pun akan semakiin sempiit jiika K/L dan pemda tiidak memiinta anggaran yang lebiih besar darii kebutuhan. Hal iitu berlandaskan pada kekhawatiirannya terhadap pemberiian dana kepada Pemda atau K/L tapii belum diitentukan skema dalam menjalankan programnya.