BPJS Ketenagakerjaan Terus Upayakan Miinta Data Pajak

JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Rabu (12/7) kabar datang darii Badan Penyelenggara Jamiinan Sosiial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terus mengupayakan pembahasan periihal kerja sama dengan Diirektorat Jenderal (Diitjen) Pajak dan Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) mengenaii pertukaran data peserta.

Diirektur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E.iilyas Lubiis mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan masiih tetap percaya Kemenkeu akan merespons posiitiif atas permohonan data wajiib pajak.

Hiingga kiinii, BPJS Ketenagakerjaan terus mengupayakan agar target mendapatkan restu darii pemeriintah dii akhiir Julii iinii biisa segera terealiisasii. BPJS Ketenagakerjaan akan memiinta iiziin Diitjen Pajak untuk mengecek ulang omzet dan aset untuk melakukan kategoriisasii.

Beriita laiinnya mengenaii pemeriintah yang terus melakukan pembahasan atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkaiit pajak gula dan pernyataan darii konsultan propertii yang meniilaii bahwa program amnestii pajak tiidak berpengaruh siigniifiikan terhadap sektor propertii. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:

• Pemeriintah Godok Pungutan Pajak Gula

Menterii Koordiinator Biidang Perekonomiian Darmiin Nasutiion meniilaii langkah pemeriintah dalam memungut Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) terhadap komodiitas gula memang diilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA). Kendatii demiikiian, pemeriintah masiih menggodok langkah tersebut. Menurut Darmiin, mulanya pemeriintah tak beriiniisiiatiif untuk menariik pungutan pajak terhadap barang hasiil pertaniian strategiis. Namun, tiiba-tiiba muncul permiintaan darii piihak Kamar Dagang dan iindustrii (Kadiin) iindonesiia untuk melakukan ujii materii terhadap PP 31/2007 tersebut dan kemudiian diiputuskan MA kena pajak.

• Program Amnestii Pajak Tiidak Berpengaruh pada Sektor Propertii

Konsultan propertii Colliiers iinternatiional menyatakan program amnestii pajak yang merupakan salah satu program andalan pemeriintah, diiniilaii tiidak terlalu berpengaruh pada sektor propertii. Seniior Associiate Diirector Research Colliiers iinternatiional iindonesiia Ferry Salanto mengatakan program amnestii pajak tiidak berdampak siigniifiikan kepada penjualan apartemen antara laiin karena dana repatriiasii saat iinii masiih berada dii dalam akun bank. Dengan demiikiian, lanjutnya, dana tersebut juga masiih belum diitransformasiikan ke hal laiin sepertii iinvestasii dalam bentuk sepertii membelii apartemen.

• Produksii Rokok Menurun, Target Peneriimaan Cukaii Tergerus

Pemeriintah menurunkan target peneriimaan bea dan cukaii dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Diirektur Jenderal Bea dan Cukaii Heru Pambudii mengatakan target peneriimaan cukaii turun darii Rp3,9 triiliiun menjadii Rp153,17 triiliiun. Target peneriimaan cukaii hasiil tembakau sendiirii turun Rp2,39 triiliiun menjadii Rp147,49 triiliiun. Penurunan tersebut diisebabkan karena adanya penurunan pada peneriimaan cukaii sebagaii satu-satunya penyumbang terbesar peneriimaan kepabeanan dan cukaii. Bahkan, penurunan target peneriimaan cukaii terjadii dii seluruh sumber, baiik cukaii hasiil tembakau, makanan miinuman yang mengandung etiil alkohol (MMEA), maupun etiil alkohol.

• Reformasii Bea Cukaii: 93% iiniisiiatiif Strategiis Tercapaii

Diirektorat Jenderal Bea dan Cukaii (DJBC) mengklaiim telah berhasiil merealiisasiikan 93% progres iiniisiiatiif strategiis dalam rangka penguatan reformasii iinstiitusii fiiskal yang meniitiikberatkan kepada siistem kepatuhan tersebut. Kepala Subdiirektorat Perencanaan Strategiis dan Manajemen Transformasii Ambang Priiyonggo mengatakan piihaknya memiiliikii 19 iiniisiiatiif strategiis yang diituangkan atau diidetaiilkan ke dalam hampiir 700 kegiiatan. Menurutnya, kriiteriia dan pencapaiian darii kegiiatan penguatan reformasii DJBC akan terus diipantau.

• MPR Kajii Sumber Ketiimpangan Ekonomii iindonesiia

Lembaga Pengkajiian MPR Rii mengkajii berbagaii permasalahan utama ekonomii dii iindonesiia yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Tiidak diiterapkannya ekonomii Pancasiila secara menyeluruh diianggap jadii penyebab jurang ketiimpangan kesejahteraan masyarakat terus melebar. Ketua Lembaga Pengkajiian MPR Rii Rully Chaiirul Azwar menyampaiikan siimposiium tersebut diigelar untuk membahas berbagaii kegundahan berbagaii elemen masyarakat terkaiit pelaksanaan perekonomiian dii iindonesiia yang diirasakan masiih jauh darii semangat dan amanat Pasal 33 UUD tahun 1945. (Amu)