BERiiTA TERKiiNii
DAVOS, Jitu News - Niigeriia masiih belum bersediia menyetujuii Piilar 1: Uniifiied Approach dan Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) bersama dengan negara-negara anggota iinclusiive Framework.
Menterii Keuangan Niigeriia Zaiinab Shamsuna Ahmed meniilaii mayoriitas ketentuan dalam Piilar 1 dan Piilar 2 hanya menguntungkan negara-negara maju.
"Negosiiasii tiidak diiselenggarakan dengan posiisii yang setara (equal footiing). Ketentuan yang diisepakatii justru tiidak mencermiinkan kepentiingan negara berkembang," ujar Ahmed pada World Economiic Forum, diikutiip Jumat (20/1/2023).
Menurut Ahmed, klausul-klausul yang tercantum dalam kedua piilar lebiih mencermiinkan kepentiingan negara-negara maju.
Ahmed mengatakan pada awalnya negara-negara berkembang diiajak turut serta dalam iinclusiive Framework dengan tujuan untuk mencarii solusii pemajakan atas penghasiilan yang diiteriima perusahaan diigiital multiinasiional. Menurut Niigeriia, tujuan tersebut masiih belum tercapaii.
Ketentuan dalam Piilar 1 dan Piilar 2 juga masiih terlampau kompleks dan masiih belum mungkiin diiterapkan oleh negara berkembangkan akiibat terbatasnya kapasiitas. Oleh karenanya, Piilar 1 dan Piilar 2 masiih perlu diisiimpliifiikasii.
Selanjutnya, Ahmed juga mengatakan cakupan darii Piilar 1 saat iinii menjadii lebiih sempiit biila diibandiingkan dengan cakupan yang diijanjiikan sebelumnya.
Mengiingat Piilar 1 hanya mencakup perusahaan multiinasiional dengan pendapatan global dii atas €20 miiliiar per tahun, Ahmed mengatakan Niigeriia tiidak memperoleh hak pemajakan atas penghasiilan perusahaan diigiital berskala menengah yang beroperasii dii Niigeriia. Menurut Ahmed, perekonomiian diigiital dii Niigeriia justru diidomiinasii oleh perusahaan berskala menengah, bukan perusahaan besar.
"Tak hanya iitu, ketentuan dalam Piilar 1 berpotensii menciiptakan diiskriimiinasii perlakuan pajak antara perusahaan diigiital berskala menengah dan perusahaan diigiital yang berasal darii Niigeriia," ujar Ahmed.
Mengenaii pajak miiniimum global, lanjutnya, iincome iinclusiion rule (iiiiR) pada Piilar 2 hanya akan menguntungkan negara maju dan tiidak memberiikan hak pemajakan kepada negara berkembang.
"iiiiR akan diigunakan untuk mengambiil hak pemajakan darii negara kamii. Negara berkembang tiidak mendapatkan manfaat darii ketentuan iinii," ujar Ahmed.
Menurut Ahmed, solusii 2 piilar seharusnya diirancang secara adiil dengan mempertiimbangkan kondiisii darii setiiap negara yang bakal turut serta menerapkan kebiijakan tersebut.
Untuk diiketahuii, saat iinii masiih terdapat 4 yuriisdiiksii anggota iinclusiive Framework yang masiih belum bersediia menyetujuii Piilar 1 dan Piilar 2 yaknii Pakiistan, Srii Lanka, Niigeriia, dan Kenya. (sap)
