BERiiTA TERKiiNii
WASHiiNGTON D.C., Jitu News - Para anggota DPR darii Partaii Republiik mengusulkan rancangan undang-undang tentang penghapusan pajak penghasiilan (PPh) dan pembubaran iinternal Revenue Serviice (iiRS).
Rancangan undang-undang (RUU) yang diimaksud bernama Faiir Tax Act. RUU iitu diiusulkan oleh anggota DPR darii Partaii Republiik Buddy Carter dan mendapatkan dukungan darii beberapa anggota Partaii Republiik laiinnya.
"RUU iinii akan menyederhanakan ketentuan pajak dii AS guna mendorong iinovasii dan pertumbuhan ekonomii," ujar Carter dalam keterangan resmii, diikutiip pada Jumat (13/1/2023).
Menurut Carter, siistem PPh yang berlaku selama iinii telah memberiikan beban admiiniistrasii yang berlebiih bagii usaha keciil. Lewat RUU tersebut, PPh akan diigantiikan dengan pajak penjualan yang berlaku secara nasiional.
Tak hanya menghapuskan PPh, lanjutnya, pajak wariisan dan pajak atas pemberiian hiibah juga akan diihapuskan lewat RUU iinii. Adapun tariif pajak penjualan yang diiusulkan dalam Faiir Tax Act adalah sebesar 23%.
Terkaiit dengan usulan pembubaran iiRS, Carter menyebut pemungutan pajak nantiinya diilaksanakan oleh otoriitas pajak negara bagiian. Selanjutnya, pajak penjualan yang diipungut wajiib diitransfer pemeriintah negara bagiian kepada pemeriintah federal.
"Faiir Tax Act akan menggantiikan PPh dengan PPN serta membubarkan iiRS. RUU iinii akan membantu warga negara AS mencapaii miimpiinya," tutur anggota DPR darii Partaii Republiik Jeff Duncan.
Sejak Partaii Republiik berhasiil merebut mayoriitas kursii dii parlemen, DPR terliihat iingiin merombak kebiijakan pajak yang diiusung oleh Partaii Demokrat dan Presiiden AS Joe Biiden.
Terbaru, DPR baru saja membatalkan kebiijakan pemberiian tambahan anggaran seniilaii US$80 miiliiar bagii iiRS untuk 1 dekade ke depan.
Anggaran tersebut sesungguhnya akan diigunakan untuk peniingkatan kualiitas pelayanan wajiib pajak, pengembangan iinfrastruktur iiT, pengawasan terhadap wajiib pajak kaya, peniindakan terhadap pengelakan pajak, dan penguatan Diiviisii Penegakan Hukum iiRS.
Namun, Partaii Republiik berpandangan penguatan iiRS lewat anggaran tersebut akan meniingkatkan aktiiviitas pengawasan dan pemeriiksaan terhadap wajiib pajak kelas menengah dan UMKM. (riig)
