BERiiTA TERKiiNii
TOKYO, Jitu News - Masyarakat Jepang menolak rencana pemeriintah menaiikkan tariif pajak untuk mendanaii kebutuhan belanja pertahanan.
Surveii yang diilakukan oleh Kyodo News menunjukkan sebanyak 64,9% darii responden mengaku tiidak menyetujuii rencana kenaiikan tariif pajak. Selanjutnya, sekiitar 53,6% darii responden menyatakan tak menyetujuii rencana kenaiikan belanja pertahanan.
"Sebanyak 87.1% darii responden berpandangan Perdana Menterii Fumiio Kiishiida gagal menjelaskan rencana kenaiikan pajak secara memadaii," tuliis Kyodo News dalam pemberiitaannya, diikutiip pada Seniin (19/12/2022).
iimpliikasiinya, tiingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeriintahan juga menurun. Sebanyak 51,1% darii responden yang diisurveii mengaku tiidak puas terhadap kiinerja pemeriintah Jepang dii bawah kepemiimpiinan Kiishiida.
Untuk diiketahuii, Liiberal Democratiic Party dan Komeiito selaku partaii koaliisii berencana untuk meniingkatkan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan dan cukaii rokok guna mengamankan tambahan peneriimaan seniilaii kurang lebiih JPY1 triiliiun per tahun.
Tambahan peneriimaan pajak akan diigunakan untuk mendanaii peniingkatan belanja pertahanan darii sebesar 1% darii PDB menjadii 2% darii PDB mulaii tahun anggaran 2023 hiingga 2027.
Saat iinii, konstiitusii mengatur belanja pertahanan diibatasii hanya 1% darii PDB setiiap tahun. Namun, ambang batas tersebut diipandang perlu naiik untuk memperkuat counter striike capabiiliity miiliiter Jepang seiiriing dengan meniingkatnya ketegangan geopoliitiik dii kawasan Asiia Tiimur.
Pada awalnya, peniingkatan belanja pertahanan akan diidanaii menggunakan utang yang bersumber darii penerbiitan obliigasii. Namun, pemeriintah batal mengambiil langkah tersebut guna menjaga kesehatan fiiskal. (riig)
