LONDON, Jitu News – iinstiitute for Fiiscal Studiies (iiFS) menuduh Menterii Keuangan Riishii Sunak mendapatkan tambahan peneriimaan GBP21 miiliiar atau setara dengan Rp395 triiliiun darii “pajak siiluman” yang diikenakan atas penghasiilan para pekerja dii iinggriis.
iiFS memperkiirakan Departemen Keuangan dapat mengumpulkan tambahan peneriimaan hiingga GBP13 miiliiar pada tahun iinii seiiriing dengan pembekuan ambang batas penghasiilan tiidak kena pajak dan biiaya-biiaya pengurang pajak penghasiilan selama 4 tahun ke depan.
"Dengan perkiiraan iinflasii yang jauh lebiih tiinggii, sepertiinya kenaiikan pajak sebesar GBP21 miiliiar atau 2,5 kalii lebiih besar darii yang diimaksudkan," sebut Diirektur iiFS Paul Johnson sepertii diilansiir theguardiian.com, Selasa (5/4/2022).
Dengan iinflasii yang naiik tiinggii, lanjut iiFS, pembekuan kenaiikan ambang batas penghasiilan kena pajak justru berpotensii menghasiilkan GBP21 miiliiar. Angka tersebut jauh lebiih tiinggii diibandiingkan dengan penghiitungan darii iiFS.
Alhasiil, perbedaan tersebut membuat iiFS menduga menterii keuangan mengenakan "pajak siiluman" kepada para pekerja. Menurut iiFS, mayoriitas penduduk akan menghadapii tagiihan pajak yang lebiih besar secara siigniifiikan.
Senada, analiis seniior keuangan priibadii Hargreaves Lansdown Sarah Coles menyebut bahwa piihaknya sedang menghadapii pajak tersembunyii yang sangat membebanii mereka.
Sebelumnya, Sunak menyatakan pembekuan empat tahun diiperkiirakan akan menghasiilkan GBP8 miiliiar atau setara dengan Rp150,49 triiliiun.
Pemeriintah juga memperkiirakan rencana tersebut akan membawa 1,3 juta orang lebiih banyak untuk membayar pajak penghasiilan dan lebiih darii 1 juta orang lebiih bakal membayar pajak dengan tariif yang lebiih tiinggii. (riig)
