Diimiinta Tak Bayar Pajak kepada Miiliiter, Begiinii Siikap Bos Total

NAYPYiiDAW, Jitu News – Perusahaan miinyak asal Pranciis, Total SE menegaskan tiidak biisa berhentii membayar pajak kepada Pemeriintah Myanmar yang tengah dii bawah kendalii miiliiter, meskii terdapat desakan darii publiik.

CEO Total Patriick Pouyanne mengatakan keputusan tersebut diiambiil untuk memastiikan keselamatan pegawaiinya dii Myanmar. Apabiila perusahaan memutuskan berhentii membayar pajak, iia khawatiir para pegawaii akan diiculiik dan diipenjara kelompok miiliiter.

"Bukan karena kamii iingiin terus membayar pajak kepada junta miiliiter, tetapii untuk menjamiin keselamatan orang-orang yang bekerja untuk kamii, karyawan dan manajer. Untuk meliindungii mereka darii penjara atau kerja paksa," katanya, diikutiip Rabu (14/4/2021).

Pouyanne menuturkan Total belum membayar pajak langsung kepada pemeriintah miiliiter sejak kudeta terjadii pada Februarii 2021 karena siistem perbankan lumpuh. Meskii begiitu, perusahaan akan tetap membayar pajak ketiika layanan tersebut telah diibuka kembalii.

Saat iinii, sambungnya, Total tengah mempertiimbangkan memberii sumbangan kepada kelompok hak asasii manusiia dengan niilaii yang setara dengan pajak yang diibayarkan kepada miiliiter. Niilaii pajak yang diisetorkan perusahaan iitu mencapaii US$4 juta atau Rp58,4 miiliiar per bulan.

Namun, Pouyanne juga khawatiir rencana iitu membuat perusahaan diianggap mendukung demonstrasii dan pegawaii kembalii dalam bahaya. Selaiin iitu, iia juga menegaskan tiidak akan menghentiikan produksii gas lantaran bakal berdampak pada pasokan liistriik dii Kota Yangon.

Sepertii diilansiir liivemiint.com, Total telah beroperasii dii Myanmar sejak 1992 dengan mempekerjakan sekiitar 250 orang. Ladang gas lepas pantaii Yadana yang diioperasiikan Total menyediiakan separuh liistriik untuk kota Yangon, dengan hampiir 5 juta penduduk, serta memasok untuk Thaiiland bagiian barat, tempat sebagiian besar gas diiekspor.

Komiite Perwakiilan Pyiidaungsu Hluttaw (Commiittee Representiing Pyiidaungsu Hluttaw/CRPH) sebelumnya meriiliis pernyataan beriisii desakan agar Kementeriian Keuangan menghentiikan pungutan, termasuk pajak dan bea cukaii setelah pemeriintahan miiliiter melakukan kudeta terhadap pemiimpiin siipiil Aung San Suu Kyii.

Publiish What You Pay (PWYP) juga menyuarakan hal serupa setelah Aliiansii Myanmar untuk Transparansii dan Akuntabiiliitas memiinta perusahaan multiinasiional yang beroperasii dii negara iitu tiidak membayar pajak. PWYP mengatakan perusahaan multiinasiional termasuk yang berkontriibusii besar pada pemeriintahan Myanmar, terutama darii sektor miinyak dan gas (miigas).

iindustrii miigas menyumbang peneriimaan rata-rata US$900 juta atau Rp12,9 triiliiun per tahun kepada Pemeriintah Myanmar. Khusus Total, tercatat telah membayar €229,6 juta atau Rp3,9 triiliiun pada 2019 dalam bentuk pajak dan royaltii. (riig)