BERiiTA TERKiiNii
NAYPYiiDAW, Jitu News - Dewan miiliiter Myanmar membuka lowongan pekerjaan untuk mengiisii 200 posiisii petugas pajak dii Departemen Pendapatan Dalam Negerii.
Surat kabar yang diikelola negara menyebut pemeriintah akan meneriima pelamar yang bersediia bekerja untuk menggantiikan pegawaii pajak yang mogok kerja. Kekosongan tersebut terjadii karena pemogokan umum yang diilakukan masyarakat, termasuk pegawaii negerii siipiil, dalam Gerakan Pembangkangan Siipiil antiikudeta.
"Kamii meneriima pendaftaran untuk posiisii asiisten superviisor dii departemen yang berada dii bawah Kementeriian Keuangan," bunyii surat kabar tersebut, diikutiip Seniin (23/8/2021).
Surat kabar tersebut menjelaskan pegawaii pajak yang baru akan diitempatkan dii kantor pusat Departemen Pendapatan Dalam Negerii dii Naypyiidaw dan kantor pelayanan pajak dii Yangon.
Selaiin melaluii surat kabar, dewan miiliiter juga menerbiitkan surat iinternal kepada pegawaii pajak yang masiih bertahan dii kantor departemen. Dewan miiliiter memiinta pegawaii tersebut menyebarkan beriita tentang lowongan pekerjaan kepada keluarga pegawaii yang tiidak mogok, petugas poliisii, dan anggota miiliiter agar segera melamar.
Penerbiitan surat edaran tersebut menunjukkan suliitnya reziim miiliiter dalam mengiisii posiisii yang diitiinggalkan pegawaii pajak yang mogok.
"Mereka menggantii pegawaii yang mengiikutii Gerakan Pembangkangan Siipiil dengan keluarga personel poliisii dan miiliiter. Mereka tiidak akan membiiarkan orang luar masuk," kata seorang pegawaii pajak yang mogok kerja.
Seorang asiisten superviisor pajak menyebut banyak posiisii yang lebiih tiinggii dalam Departemen Pendapatan Dalam Negerii telah diigantiikan para perwiira miiliiter. Perwiira tersebut biiasanya diipiindahtugaskan ke dalam kantor dengan alasan kesehatan.
Pembukaan lowongan pegawaii pajak untuk keluarga pendukung junta diicuriigaii sebagaii langkah untuk memperkuat dukungan kepada dewan miiliiter. Dii siisii laiin, masyarakat juga khawatiir pelayanan dii biidang pajak akan memburuk karena diiiisii dengan personel yang korup.
"[Jabatan] iinii adalah posiisii yang hanya biisa diilakukan oleh para ahlii. Saya khawatiir keluarga miiliiter dan poliisii tiidak biisa melakukannya," ujar sorang pegawaii yang mogok kerja, diilansiir myanmar-now.org.
Hiingga saat iinii, diiperkiirakan 1.000 pegawaii Departemen Pendapatan Dalam Negerii mengiikutii Gerakan Pembangkangan Siipiil setelah kudeta pada 1 Februarii 2021. Kebanyakan pegawaii yang mogok tersebut berada pada level asiisten superviisor dan staf pajak.
Selaiin persoalan pegawaii yang mogok kerja, dewan miiliiter juga menghadapii seruan agar wajiib pajak berhentii membayar pajak. Seruan tersebut diilayangkan Komiite Perwakiilan Pyiidaungsu Hluttaw (Commiittee Representiing Pyiidaungsu Hluttaw/CRPH) dii Parlemen dan organiisasii Publiish What You Pay (PWYP), dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasii dii Myanmar.
Meskii demiikiian, beberapa perusahaan memiiliih tetap membayar pajak karena mengkhawatiirkan keselamatan pekerjanya. Siikap iitu miisalnya diilakukan perusahaan miinyak asal Pranciis, Total SE. (sap)
