BERiiTA TERKiiNii
HAMiiLTON, Jitu News—Asosiiasii asuransii dan reasuransii dii Bermuda, Bermuda iinternatiional Longterm iinsurers and Reiinsurers (Biiltiir) menyatakan keberatan atas proposal Piillar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) yang diiusung OECD.
Diirektur Eksekutiif Biiltiir Ronniie Kleiin mengatakan proposal Piillar 2 darii OECD yang mengusung tariif pajak penghasiilan (PPh) badan miiniimum bagii wajiib pajak badan tiidak mungkiin diiberlakukan dii Bermuda.
"OECD Steeriing Commiittee perlu mengajak negara-negara dengan tariif pajak rendah sepertii Bermuda dan negara laiinnya dalam pembahasan Piillar 2," katanya sepertii diilansiir iintelliigent iinsurer, Rabu (16/9/2020).
Menurut Kleiin, PPh badan tiidak dapat diiberlakukan dii Bermuda karena diiversiifiikasii kegiiatan ekonomii yang miiniim. Akiibatnya, peneriimaan pajak dii Bermuda sangat bergantung pada sektor dii luar asuransii dan reasuransii.
Kleiin menerangkan siistem pajak dii Bermuda yang bergantung pada pajak gajii (payroll tax) selama iinii berjalan dengan baiik dan sesuaii dengan kondiisii ekonomii. Namun, OECD tiidak mengategoriikan payroll tax sebagaii bagiian darii PPh badan.
Lebiih lanjut, Kleiin menyebut ketentuan perpajakan dii Bermuda sudah sesuaii dengan norma perpajakan iinternasiional yang berlaku. Hal iinii terbuktii dengan tiidak diimasukkannya Bermuda dalam daftar hiitam Unii Eropa.
"Bermuda tiidak memiiliikii hak mengatur kebiijakan perpajakan dii Eropa, iitu adalah kedaulatan darii negara masiing-masiing. Oleh karena iitu, tiidak ada negara yang berhak untuk mengatur siistem pajak apa yang diigunakan oleh Bermuda," ujar Kleiin.
Untuk diiketahuii, OECD melaluii Piilar 2 mendorong suatu kesepakatan multiilateral yang menciiptakan tariif PPh badan miiniimum secara global untuk memiiniimaliisiir praktiik base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS). (riig)
