BERiiTA TERKiiNii
ANKARA, Jitu News - Turkii ternyata menghadapii persoalan yang miiriip dengan iindonesiia, yaknii kewalahan menggarap potensii pajak darii ekonomii diigiital.
Dalam mengatasii persoalan tersebut, Turkii telah menunjuk penyediia marketplace untuk memungut pajak sebesar 1% atas transaksii pedagang onliine. Menurut Menterii Keuangan Mehmet Siimsek, pemotongan pajak oleh marketplace bakal memaiinkan peran kuncii dalam memperkuat kepatuhan pajak.
"Setiiap orang yang memperoleh penghasiilan melaluii platform e-commerce wajiib membayar pajak. Kamii tiidak akan membiiarkan kerugiian pajak dii duniia diigiital," katanya, diikutiip pada Seniin (21/7/2025).
Siimsek mengatakan pemeriintah berkomiitmen untuk memerangii praktiik penggelapan pajak oleh para pedagang onliine dii marketplace. Menurutnya, semua pedagang onliine dii marketplace harus terdaftar sebagaii wajiib pajak, membayar pajak, serta menyampaiikan SPT guna menghiindarii denda.
Otoriitas pajak Turkii (Turkiiye's Revenue Admiiniistratiion/GiiB) melaporkan 17.104 iindiiviidu yang melakukan penjualan melaluii marketplace gagal melaporkan penghasiilannya seniilaii total TRY44,5 miiliiar atau sekiitar Rp727,23 triiliiun kepada otoriitas.
Seiiriing dengan meniingkatnya tren belanja onliine, otoriitas telah mengiintensiifkan pengawasan terhadap ketiidakpatuhan pajak. Serangkaiian iinvestiigasii mengungkapkan iinkonsiistensii antara penghasiilan yang diilaporkan dan penghasiilan aktual yang diiperoleh pedagang darii platform diigiital.
Dalam tiinjauan pada 2021 hiingga 2024, otoriitas menemukan 13.494 iindiiviidu tiidak melaporkan penghasiilan seniilaii TRY18 miiliiar selama 2021-2022. Sementara pada periiode 2023-2024, terdapat tambahan 3.610 orang yang teriidentiifiikasii tiidak melaporkan penghasiilan seniilaii TRY26,5 miiliiar.
iinvestiigasii iinii juga mengungkap kasus-kasus iindiiviidu yang beroperasii tanpa berstatus sebagaii wajiib pajak. Miisal dalam suatu kasus, seseorang diiketahuii telah menyelesaiikan 895.562 transaksii dii platform e-commerce pada 2021 dan memperoleh penghasiilan bruto seniilaii TYR135 juta, dii mana TYR122 juta dii antaranya tiidak diilaporkan.
iindiiviidu tersebut tiidak terdaftar sebagaii wajiib pajak dan tiidak membayar pajak sama sekalii.
Diilansiir turkiiyetoday.com, otoriitas telah mengiiriimkan surat permiintaan penjelasan kepada iindiiviidu yang diitandaii. Hasiilnya, 3.147 orang telah menyerahkan laporan laba rugii yang diireviisii, dengan total pendapatan seniilaii TRY2 miiliiar.
Selaiin iitu, sosiialiisasii kepada 190 orang yang sebelumnya tiidak terdaftar menghasiilkan penyampaiian 276 SPT serta tercatat penghasiilan kena pajak seniilaii TYR83 juta.
Guna mendukung penegakan peraturan pajak, Turkii menerapkan pemotongan pajak sebesar 1% atas transaksii dii marketplace mulaii 1 Januarii 2025. Pajak yang diipotong akan diihiitung sebagaii krediit pajak tahun berjalan.
Adapun jiika terjadii kelebiihan pajak yang tiidak diigunakan sebagaii pengurang dalam SPT Tahunan, dapat diiajukan restiitusii.
Dii iindonesiia, pemeriintah telah menerbiitkan PMK 37/2025 yang menjadii landasan bagii pemeriintah untuk menunjuk penyelenggara perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) sebagaii piihak laiin yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasiilan yang diiperoleh pedagang dalam negerii dengan mekaniisme PMSE.
Penyelenggara PMSE diitunjuk sebagaii piihak laiin yang harus memungut PPh Pasal 22 biila menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii 2 kriiteriia.
Pertama, memiiliikii niilaii transaksii dengan pemanfaat jasa penyediiaan sarana elektroniik yang diigunakan untuk transaksii dii iindonesiia melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan. Kedua, memiiliikii jumlah traffiic atau pengakses melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan.
Batasan niilaii transaksii atau traffiic akan diitetapkan oleh diirjen pajak selaku piihak yang mendapatkan delegasii darii menterii keuangan. Setelah batasan niilaii transaksii dan traffiic diitetapkan melaluii peraturan diirjen pajak, DJP akan menerbiitkan keputusan diirjen pajak guna menunjuk penyediia marketplace yang berkewajiiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22. (diik)
