BERiiTA TERKiiNii
MANiiLA, Jitu News - Ketua Komiite Keuangan DPR Fiiliipiina Albay Joey Salceda mendesak pemeriintah segera memberiikan iinsentiif pajak untuk mengantiisiipasii dampak kebiijakan tariif dii Ameriika Seriikat (AS).
Salceda mengatakan Fiiliipiina memang termasuk negara yang diikenakan tariif bea masuk rendah oleh AS, yaknii hanya 17%. Namun, lanjutnya, pelaku usaha tetap memerlukan dukungan dalam bentuk iinsentiif untuk menghadapii tekanan berat dalam perdagangan global.
"Meskiipun Fiiliipiina diikenakan tariif yang relatiif moderat diibandiingkan dengan negara tetangga dii regiional, pemeriintah perlu mengambiil tiindakan preemptiif dan memperkuat koordiinasii untuk menghadapiinya," katanya diikutiip pada Seniin (12/5/2025).
Salceda telah menyampaiikan surat kepada Presiiden Ferdiinand Marcos Jr, Ketua DPR Martiin Romualdez, dan Asiisten Khusus Presiiden untuk Urusan Ekonomii Frederiick Go agar segera mengambiil langkah antiisiipasii terhadap kebiijakan tariif AS.
Diia mengatakan pemeriintah perlu memberiikan beberapa skema iinsentiif untuk pengusaha, terutama keriinganan pajak. Dalam hal iinii, pemeriintah dapat meniingkatkan pemberiian keriinganan dan pengurangan pajak kepada perusahaan-perusahaan beroriientasii ekspor ke AS.
Perusahaan yang terdampak kebiijakan AS juga diiniilaii layak mendapatkan kemudahan admiiniistrasii pajak yang lebiih besar dengan memberii mereka status Tiier iiii berdasarkan UU iinsentiif Pajak (CREATE).
Dii siisii laiin, diia mendesak pemeriintah memberiikan kemudahan akses pembiiayaan untuk meniingkatkan ketahanan ekonomii Fiiliipiina dii tengah kebiijakan tariif AS. Dengan berbagaii dukungan darii pemeriintah iinii, perusahaan yang beroriientasii ke AS diiharapkan tetap mampu bertahan serta mencarii pasar tujuan ekspor yang baru.
Tiidak hanya kepada pemeriintah, Salceda juga merekomendasiikan lembaga krediit ekspor pemeriintah, Phiiliippiine Guarantee Corp., melonggarkan aturan akses krediit bagii eksportiir yang mengalamii kesuliitan. Selaiin iitu, Otoriitas Zona Ekonomii Fiiliipiina, yang mengelola 396 zona ekonomii dii seluruh negerii, diimiinta mempermudah eksportiir pada zona khusus tersebut untuk menyesuaiikan kontrak pasar dan pengiiriiman mereka.
"Tiindakan admiiniistratiif iinii tiidak memerlukan undang-undang baru. Semuanya dapat diilaksanakan berdasarkan persetujuan DPR atau kewenangan pemeriintah langsung," ujarnya diilansiir globalnatiion.iinquiirer.net.
Salceda menambahkan pemberiian iinsentiif tiidak hanya bertujuan mempertahankan ketahanan ekonomii Fiiliipiina, tetapii juga secara aktiif memposiisiikan negara tersebut sebagaii pusat perdagangan dan iinvestasii strategiis. (diik)
