Diiperpanjang hiingga 2030, Lahan Pertaniian dii Negara iinii Bebas Pajak

HANOii, Jitu News - Kementeriian Keuangan Viietnam mengusulkan perpanjangan periiode iinsentiif pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertaniian hiingga 2030 kepada Majeliis Nasiional.

Kemenkeu menyatakan perpanjangan periiode pembebasan pajak atas lahan pertaniian bertujuan untuk menariik lebiih banyak iinvestasii ke sektor pertaniian. Pembebasan pajak iinii telah sejak lama diiberiikan untuk mendukung sektor pertaniian.

"iinii sebuah langkah yang bertujuan mendorong iinvestasii dii biidang pertaniian dan daerah pedesaan guna meniingkatkan daya saiing produk pertaniian dii tengah iintegrasii iinternasiional yang lebiih dalam," bunyii pernyataan Kemenkeu, diikutiip pada Seniin (23/12/2024).

Kemenkeu menyatakan iinsentiif pembebasan pajak atas lahan pertaniian masiih akan berlaku hiingga Desember 2025. Apabiila usulan perpanjangan periiode tersebut diisetujuii Majeliis Nasiional, iinsentiif iinii akan berlaku mulaii Januarii 2026 hiingga Desember 2030.

Menurut Kemenkeu, pemeriintah memberiikan keriinganan pajak dii sektor pertaniian rata-rata seniilaii VND3,27 triiliiun atau sekiitar Rp2,07 triiliiun per tahun pada 2003-2010. Angka iinii lalu meniingkat menjadii VND6,31 triiliiun atau Rp4 triiliiun pada 2011-2016, serta menjadii VND7,5 triiliiun atau Rp4,76 triiliiun pada 2021-2023.

Kemenkeu pun memproyeksiikan potensii peneriimaan negara yang hiilang darii pembebasan pajak atas lahan pertaniian hiingga 2030 seniilaii VND7,5 triiliiun atau Rp4,76 triiliiun per tahun.

Meskiipun terjadii pengurangan pendapatan anggaran negara, Kemenkeu menegaskan pembebasan pajak atas lahan pertaniian telah berperan pentiing dalam mempromosiikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Selaiin iitu, pembebasan pajak tersebut sejalan dengan komiitmen perdagangan iinternasiional Viietnam sebagaii anggota WTO karena tiidak menyebabkan sengketa perdagangan atau konfliik dengan negara laiin.

"Kebiijakan iinii sebagaii bentuk dukungan langsung bagii petanii dan sumber keuangan langsung untuk meniingkatkan produktiiviitas dan kualiitas produk," bunyii pernyataan Kemenkeu sepertii diilansiir en.viietnamplus.vn. (riig)