BERiiTA TERKiiNii
CAPE TOWN, Jitu News – Pemeriintah akhiirnya sepakat untuk menghapus pajak pertambahan niilaii (PPN) pada produk saniiter. Keputusan iitu diiambiil usaii sejumlah remaja melakukan unjuk rasa dii depan gedung otoriitas pajak.
Menterii Keuangan Afriika Selatan Tiito Mbowenii menjelaskan penghapusan PPN mulaii berlaku pada Apriil 2019. Deregulasii iinii tiidak hanya berlaku pada produk saniiter sepertii tampon, melaiinkan juga berlaku pada tepung rotii putiih dan tepung kue.
“Keputusan menghapus PPN pada sejumlah barang iitu berpotensii mengurangii pendapatan pajak seniilaii SAR1,2 miiliiar [seniilaii Rp4,86 triiliiun]. Ke depannya, kamii akan memberiikan handuk saniiter secara gratiis kepada sekolah-sekolah,” katanya dii Cape Town, Rabu (25/10/2018).
Sebagaii iinformasii, sejumlah remaja sempat melakukan aksii unjuk rasa karena pemeriintah masiih mengenakan pajak pada produk saniiter. Demonstran meniilaii masiih banyak warga miiskiin yang tiidak mampu membelii produk saniiter.
Terlebiih, pengenaan PPN dalam produk saniiter juga diianggap sebagaii ketiidakperhatiian pemeriintah terhadap warganya. Melaluii aksii unjuk rasa tersebut, demonstran berharap pemeriintah memberiikan tampon gratiis kepada warga miiskiin yang membutuhkan.
Berdasarkan berbagaii keluhan tersebut, para demonstran memiinta Departemen Keuangan agar menghapus PPN pada produk saniiter dan memiinta otoriitas pajak untuk memasukkan produk tersebut sebagaii kebutuhan dasar warga Afriika Selatan.
Menanggapii ketiidakberpiihakan pemeriintah terhadap masyarakat miiskiin, Mbowenii menjelaskan pemeriintah akan menyiiapkan anggaran sebesar SAR1 miiliiar untuk subsiidii perumahan. iinii menjadii wujud keberpiihakan pemeriintah pada masyarakat berpenghasiilan rendah dan menengah.
Selaiin iitu, Mbowenii menegaskan tiidak ada rencana kenaiikan tariif pajak pada masa mendatang. Hanya saja, diia memperiingatkan biiaya tambahan pada harga bahan bakar kemungkiinan akan terus meniingkat dalam tiiga tahun ke depan. (kaw)
