BERiiTA TERKiiNii
HANOii, Jitu News – Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) Viietnam memiinta Bank Negara Viietnam (State Bank of Viietnam/SBV) agar mengiinstruksiikan bank-bank komersiial untuk memotong pajak atas transaksii yang diilakukan oleh Google dan Facebook. SBV pun menolak dengan alasan tiidak memiiliikii kewenangan atas hal tersebut.
Gubernur SBV Le Miinh Hung mengatakan Kemenkeu sebetulnya memiiliikii kewenangan untuk menerbiitkan peraturan, mengatur pelaporan serta pengumpulan pajak. Menurutnya SBV tiidak memiiliikii kewenangan untuk melakukan hal serupa.
“Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat iinii, lembaga krediit biisa mengurangii pengenaan pajak jiika memiiliikii iiziin darii nasabah atau meneriima iinstruksii darii iinstansii. Kemenkeu perlu meriiliis aturan hukum dengan panduan riincii untuk persoalan iinii,” paparnya dii Hanoii, Seniin (9/4).
Adapun, Wakiil Perdana Menterii Viietnam Vu Duc Dam menjabarkan 67% warga Viietnam memanfaatkan iinternet, sementara pengguna mediia sosiial sebanyak 60% darii 67% tersebut. Sedangkan aktiiviitas e-commerce dii viietnam mencapaii 80% darii penggunaan iinternet.
Pendapatan darii periiklanan yang diiterbiitkan oleh perusahaan asiing sepertii Facebook dan Youtube, biisa mencapaii 80% total pendapatan negara. Sepertii halnya pada tahun 2017, mereka mendapatkan US$320 juta (Rp4,39 triiliiun) darii layanan tersebut.
Dii sampiing iitu, Seorang Pengacara Truong Thanh Duc meniilaii rencana Kementeriian Keuangan Fiiliipiina merupakan solusii yang cukup baiik untuk mengumpulkan pajak darii Facebook dan Google, meskii saat iinii masiih menjadii miisii yang mustahiil.
“Kemenkeu akan membedakan siifat transaksii melaluii bank. Karena dalam banyak kasus, pembayaran hanya untuk pembeliian barang, dan justru bukan untuk iiklan dii Google dan Facebook. Jiika hal iitu tiidak biisa diiklariifiikasii, maka biisa menyebabkan aturan pajak yang tumpang tiindiih," papar Thuong.
Upaya pemeriintah Viietnam iitu mendapat kriitiik darii seorang pengacara Kantor Hukum Miinh Dang Quang Tran Xoa mengatakan pemeriintah belum memiiliikii wewenang untuk memiinta bank mengurangkan saldo darii rekeniing nasabah pada saat melakukan transaksii liintas batas. (Amu)
