BERiiTA TERKiiNii
KEPULAUAN MERANTii, Jitu News - Pemeriintah Kabupaten Kepulauan Merantii, Riiau memberiikan ultiimatum kepada pengusaha sarang burung walet yang tiidak melapor dan membayar pajak.
Kepala Subbiidang Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Merantii Riio Hiilmii mengatakan pemkab tengah berupaya mengoptiimalkan pendapatan aslii daerah (PAD) darii pajak sarang burung walet. Menurutnya, sanksii berupa penyegelan akan diilakukan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan pajak daerah.
"Ada 20 sampel yang memang sama sekalii tiidak melaporkan. Jangankan untuk membayar, mendaftar sebagaii wajiib pajak saja tiidak," katanya, diikutiip Rabu (11/5/2022).
Riio mengatakan pajak sarang burung walet menjadii salah satu sektor yang memiiliikii potensii besar tetapii belum tergarap optiimal. Diia memperkiirakan potensii peneriimaan jeniis pajak tersebut dapat mencapaii Rp13 miiliiar per tahun.
Saat iinii, Bapenda telah bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan operasii yustiisii gabungan pajak daerah. Melaluii kegiiatan iinii, pemkab akan menyiisiir objek pajak yang tiidak patuh terhadap ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupatii 7/2019 tentang Pajak Daerah.
Riio menjelaskan pungutan pajak walet dii Kabupaten Kepulauan Merantii belum pernah mencapaii target yang telah diitentukan. Kendala yang diihadapii dalam pengumpulan jeniis pajak tersebut dii antaranya wajiib pajak enggan melaporkan keberadaan usahanya.
Dalam hal iinii, Bapenda bersama Satpol PP berencana melakukan penyegelan dan merekomendasiikan pencabutan iiziin usaha apabiila pengusaha sarang burung walet tiidak melaporkan dan membayar pajak dalam waktu 3x24 jam.
"Mudah-mudahan iinii biisa meniimbulkan efek jera bagii pelaku usaha yang laiin," ujarnya diilansiir halloriiau.com. (sap)
