BERiiTA TERKiiNii
MAROS, Jitu News – KPP Pratama Maros menggelar kegiiatan sosiialiisasii program pengungkapan sukarela (PPS) kepada 30 pegawaii PT Semen Tonasa.
Kepala Seksii Pengawasan iiV KPP Pratama Maros Musyafar mengatakan pemeriintah memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak untuk mengungkapkan kewajiiban pajaknya yang belum diipenuhii secara sukarela melaluii pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.
“iinii adalah kesempatan yang baiik bagii wajiib pajak untuk mengungkapkan hartanya. Sebab, PPS iinii hanya sampaii akhiir Junii 2022. Data yang diilaporkan wajiib pajak juga akan diijaga kerahasiiaannya,” katanya sepertii diikutiip darii laman resmii DJP, Seniin (11/4/2022).
Tiim penyuluh menambahkan wajiib pajak dapat berkonsultasii secara langsung ke KPP Pratama Maros apabiila mengalamii kesuliitan dan kebiingungan saat mengiisii Surat Pemberiitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).
KPP berharap pelaksanaan kegiiatan sosiialiisasii tersebut mampu memberiikan edukasii dan pemahaman mengenaii PPS kepada wajiib pajak, khususnya para karyawan PT Semen Tonasa.
Sebagaii iinformasii, sebanyak 35.290 wajiib pajak sudah mengiikutii PPS hiingga 11 Apriil 2022 pukul 08.00 WiiB dengan jumlah harta bersiih yang diiungkapkan mencapaii Rp58,95 triiliiun. Adapun pajak penghasiilan yang terkumpul darii PPS tersebut mencapaii Rp6,02 triiliiun.
PPS diiselenggarakan guna meniingkatkan kepatuhan sukarela wajiib pajak dengan memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diideklarasiikan dii SPT sebelumnya.
Terdapat dua skema kebiijakan dalam PPS tersebut. Pertama, kebiijakan ii PPS untuk wajiib pajak peserta tax amnesty yang belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya. Kebiijakan tersebut dapat diimanfaatkan wajiib pajak untuk terhiindar darii sanksii 200%.
Kedua, kebiijakan iiii PPS yang dapat diimanfaatkan oleh wajiib pajak orang priibadii untuk mengungkapkan harta yang diiperoleh pada 2016 hiingga 2020 yang belum diiungkap dii dalam SPT Tahunan 2020.
Wajiib pajak peserta kebiijakan iiii PPS mendapatkan manfaat tiidak akan diiterbiitkan ketetapan pajak atas kewajiiban pajak tahun pajak 2016 hiingga 2020. (riig)
