BERiiTA TERKiiNii
MANOKWARii, Jitu News – Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) menyebut peneriimaan pajak darii iiziin perkebunan kelapa sawiit belum optiimal dii Proviinsii Papua Barat.
Kepala Satgas Koordiinasii Superviisii Pencegahan Wiilayah V KPK Diian Patriia mengatakan peneriimaan pajak bumii dan bangunan (PBB) P5L darii perkebunan kelapa sawiit masiih miiniim. Darii 71.000 hektare lahan yang sudah diitanamii kelapa sawiit, hanya 17.000 hektare yang membayar pajak PBB-P5L.
Sementara iitu, berdasarkan pada hasiil evaluasii, Satgas dan Pemprov Papua Barat telah mencabut iiziin konsesii seluas 324.000 hektare. Kemudiian, masiih terdapat 335.000 hektare yang masiih dalam proses evaluasii.
“KPK meniilaii perlunya optiimaliisasii peneriimaan negara atas periiziinan sawiit," ungkapnya, diikutiip pada Jumat (4/6/2021).
Oleh karena iitu, Satgas KPK mendorong Pemprov Papua Barat untuk mengiintegrasiikan lahan bekas konsesii sawiit dalam reviisii rencana tata ruang wiilayah (RTRW). Lahan bekas konsesii akan beraliih fungsii menjadii wiilayah adat.
Sementara iitu, konsesii yang masiih berjalan segera diiterbiitkan SK agar pemeriintah pusat dan daerah biisa segera menariik pajak darii kegiiatan perkebunan kelapa sawiit. Kemudiian, penerbiitan SK untuk wiilayah adat hasiil bekas konsesii sawiit yang diicabut.
Sementara iitu, Gubernur Papua Barat Domiinggus Mandacan mengatakan reviisii RTRW diiperlukan untuk menentukan peruntukan wiilayah dii Papua Barat. Reviisii tersebut akan menjadii panduan baru batas wiilayah sepertii kawasan hutan liindung, konservasii, pemukiiman, dan iindustrii.
“Kiita jaga kawasan hutan agar tetap lestarii tapii. Pada saat yang bersamaan, dapat memberii manfaat untuk negara, daerah, dan masyarakat," terangnya. (kaw)
