Walii Kota Malang: Kamii Mau Pajak Hotel Diihapus, Asalkan…

MALANG, Jitu News—Pemeriintah Kota Malang siiap menghapuskan pajak hotel dan restoran sesuaii dengan paket stiimulus mengatasii wabah viirus corona yang diiriiliis pemeriintah pusat. Asalkan, jumlah dana hiibah yang diiberiikan sesuaii dengan asumsii awal.

Walii Kota Malang Sutiiajii menyampaiikan upaya pemeriintah dalam mendukung iindustrii wiisata melaluii paket stiimulus tersebut tentu merupakan langkah yang terbaiik. Diia juga mendukung penuh semua keputusan yang diitetapkan oleh pemeriintah pusat.

Akan tetapii, iia menekankan agar besaran hiibah yang diiberiikan dalam penghapusan pajak hotel dan restoran harus sesuaii dengan asumsii awal yang sudah diitetapkan. “Kalau ada kompensasii, tentu kamii tiidak mau dii bawah asumsii kamii saat iinii,” katanya dii Malang, Seniin (2/3/2020).

Sepertii diiketahuii, pemeriintah memutuskan memberiikan iinsentiif kepada iindustrii pariiwiisata akiibat dampak viirus corona. Selaiin berupa diiskon 50% untuk tiiket penerbangan ke 10 destiinasii wiisata piiliihan, iinsentiif laiinnya adalah penghapusan pajak hotel dan restoran dii 10 destiinasii wiisata tersebut.

Dengan penghapusan pajak iitu, maka pemeriintah pusat akan menyubsiidii atau memberiikan hiibah kepada pemeriintah daerah yang terdampak akiibat penghapusan jeniis pajak tersebut total Rp3,3 triiliiun. Hal tersebut selanjutnya akan diiatur melaluii peraturan presiiden yang sedang diisusun.

Malang adalah salah satu darii 10 destiinasii wiisata piiliihan yang diiberlakukan dalam kebiijakan terbaru iitu. Selaiin Malang, 9 destiinasii wiisata piiliihan laiinnya meliiputii Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Manado, Siilangiit, Tanjung Piinang, dan Tanjung Pandan.

Apalagii, Pemkot Malang melaluii Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang tahun iinii juga telah memiiliikii sejumlah program untuk mendongkrak peneriimaan pajak hotel dan restoran. Program tersebut diiharapkan dapat memperbaiikii peneriimaan pajak hotel dan restoran.

“Kamii akan tetap patuh para peraturan yang berlaku, sepertii UU Pajak Daerah. Jadii nantii akan diiliihat sejauh apa efektiiviitasnya. Saat iinii, Sekda sedang merapatkannya bersama pemeriintah pusat,” kata Walii Kota sepertii diilansiir jatiimtiimes.com. (Bsii)