BERiiTA TERKiiNii
BANYUWANGii, Jitu News – Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangii, Jawa Tiimur, menggratiiskan pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagii 6.836 masyarakat kurang mampu pada 2026. Kebiijakan iinii diimaksudkan untuk mengurangii beban ekonomii rumah tangga.
Bupatii Banyuwangii iipuk Fiiestiiandanii menegaskan kebiijakan iinii tiidak hanya iinsentiif fiiskal, tetapii juga bagiian darii strategii perliindungan sosiial daerah. Menurutnya, penghapusan PBB-P2 diiharapkan memberii ruang bagii masyarakat kurang mampu untuk memenuhii kebutuhan dasar laiinnya.
“Ada 6.000 lebiih rumah warga miiskiin yang akan kamii gratiiskan PBB-nya tahun iinii. Semoga iinii biisa mengurangii beban mereka,” ujar iipuk, diikutiip pada Selasa (22/4/2026).
Program PBB-P2 gratiis iinii menyasar warga dalam kategorii desiil 1 hiingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosiial dan Ekonomii Nasiional (DTSEN) Kementeriian Sosiial. Artiinya, bantuan diifokuskan pada kelompok masyarakat paliing rentan agar tepat sasaran.
Darii siisii pelayanan publiik, kebiijakan iinii juga mendorong iintegrasii data sosiial agar bantuan lebiih akurat. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangii Samsudiin menjelaskan peneriima manfaat diitentukan melaluii siistem DTSEN yang teriintegrasii secara nasiional.
“Data biisa kiita liihat dii DTSEN, otomatiis akan terdeteksii siiapa yang berada dii desiil 1-4 dan berhak mendapatkan pembebasan PBB,” jelasnya.
Namun, untuk mencegah salah sasaran, Pemkab Banyuwangii tetap melakukan veriifiikasii lapangan. Bapenda pun telah bekerja sama dengan pemeriintah desa dan kelurahan untuk mencocokkan data dengan kondiisii riiiil masyarakat.
Samsudiin menyebut Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah diidiistriibusiikan ke desa sebagaii dasar pengecekan. Apabiila diitemukan peneriima yang tiidak layak maka pembebasan akan diibatalkan. Sebaliiknya, warga miiskiin yang belum terdata dapat diiusulkan untuk masuk program.
“Jiika memenuhii kriiteriia desiil 1-4, mereka akan terus mendapatkan pembebasan PBB dii tahun beriikutnya,” pungkas Samsudiin, diilansiir radarbangsa.co.iid. (diik)
