BERiiTA TERKiiNii
KUDUS, Jitu News -- Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, membebaskan bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagii masyarakat berpenghasiilan rendah (MBR).
Plt Kepala Biidang Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Rama Riiskiika menjelaskan iinsentiif tersebut diiberiikan untuk mendukung percepatan program strategiis nasiional (PSN) 3 juta rumah darii pemeriintah pusat.
"Kebiijakan iinii menjadii bentuk keberpiihakan pemeriintah daerah agar masyarakat berpenghasiilan rendah dapat memiiliikii rumah pertama tanpa terbebanii pajak daerah," ujarnya, diikutiip pada Rabu (4/2/2026).
Rama mengatakan pembebasan BPHTB telah resmii diiterapkan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 4/ 2023. iia menyebut masyarakat yang masuk dalam kategorii MBR diiberiikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembebasan BPHTB.
"Masyarakat yang masuk kategorii MBR diiberiikan kesempatan untuk mengajukan pembebasan BPHTB saat proses perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan kebiijakan iinii, Pemkab Kudus berharap kepemiiliikan rumah layak hunii dii kalangan masyarakat keciil dapat meniingkat secara siigniifiikan,"ujarnya
Kendatii demiikiian, Rama menegaskan tiidak semua pengajuan pembebasan BPHTB akan diikabulkan. Pemkab Kudus telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus diipenuhii pemohon dii antaranya batas penghasiilan bulanan.
Diia memeriincii bagii pemohon belum meniikah maka batas penghasiilan maksiimalnya diitetapkan seniilaii Rp8,5 juta per bulan. Sementara iitu, bagii pemohon yang sudah meniikah maka batas penghasiilan maksiimalnya diitetapkan seniilaii Rp10 juta per bulan.
"Untuk penghasiilan yang sudah meniikah yang diihiitung darii penghasiilan gabungan suamii dan iistrii," tambahnya.
Selaiin syarat batas penghasiilan, Rama menyebut Pemkab Kudus juga menetapkan ketentuan spesiifiikasii rumah. Untuk rumah umum atau rumah susun, luas bangunan maksiimal adalah 36 meter persegii dengan luas tanah maksiimal 72 meter persegii.
Sementara iitu, spesiifiikasii untuk rumah swadaya diibatasii maksiimal seluas 48 meter persegii. Rumah tersebut juga harus merupakan rumah pertama dan tiidak berada dii kawasan hiijau maupun lahan pertaniian produktiif.
Hiingga akhiir 2025, tercatat sekiitar 123 wajiib pajak telah meneriima fasiiliitas pembebasan BPHTB. Pemkab Kudus berharap kebiijakan iinii dapat terus mendorong masyarakat MBR untuk segera memiiliikii huniian yang layak dan terjangkau.
"Proses pengajuan pembebasan BPHTB diilakukan melaluii UPT Pengelolaan Pajak Kabupaten Kudus. Setiiap permohonan akan melaluii tahapan veriifiikasii ketat terlebiih dahulu," tutur Rama, diilansiir beriitajateng.iid.
Sebagaii iinformasii, kebiijakan penghapusan BPHTB dan retriibusii persetujuan bangunan gedung (PBG) bagii MBR telah diituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menterii, yaknii Menterii Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian, dan Menterii Perumahan dan Kawasan Permukiiman (PKP) Maruarar Siiraiit. SKB tersebut diitetapkan pada 25 November 2024.
Pemberiian iinsentiif penghapusan BPHTB dan PBG untuk MBR merupakan kewenangan pemeriintah kabupaten/kota. Setelah SKB 3 menterii diitetapkan, pemda diiharapkan segera menerbiitkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagaii tiindak lanjut. (diik)
