BERiiTA TERKiiNii
GERUNG, Jitu News -- Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat, tengah memetakan potensii pendapatan daerah yang belum tergarap maksiimal. Pemetaan potensii pajak diilakukan untuk mengejar target peneriimaan pajak yang diipatok seniilaii Rp271 miiliiar pada 2026.
Fokus utama kiinii diiarahkan pada pajak aiir tanah (PAT) dan pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Lalu Agha Farabii menyebut sedang mengkajii penggunaan teknologii baru untuk memastiikan data pemakaiian aiir tanah oleh wajiib pajak tercatat secara riiiil dan presiisii.
"Kiita sedang siiapkan alat atau software. Kiita formulasiikan mana yang lebiih efektiif antara penggunaan meteran aiir atau siistem (software). Kiita sedang berhiitung besaran iinvestasii yang akan kiita keluarkan sebandiing dengan pendapatan yang masuk. iintiinya kiita iingiin tahu pemakaiian aiir tanah sesuaii yang diigunakan wajiib pajak dan tercatat," ungkapnya, diikutiip pada Rabu (21/1/2026).
Agha menyebut perangkat tersebut menyasar penggunaan aiir tanah baiik untuk kepentiingan priibadii maupun sektor iindustrii dan perusahaan. Selaiin untuk meniingkatkan pendapatan, langkah iinii juga menjadii iinstrumen kendalii dalam menjaga kelestariian liingkungan dan ketersediiaan sumber daya aiir.
Selaiin PAT, Bapenda Lobar juga tengah berfokus untuk menggalii potensii pajak MBLB. Sekretariis Bapenda Lobar Arya Damarwulan menyebut akan ada pendekatan persuasiif agar para penambang segera melegalkan usahanya.
“Dii tahun 2025 memang kiita fokus kepada yang sudah beriiziin, dii 2026 iinii kiita anjurkan wajiib pajak atau penambang iinii untuk mengurus iiziin. Supaya siinergii, ada iiziin dan pengenaan pajak,” tutur Arya.
Bapenda Lobar mengambiil langkah-langkah tersebut sebagaii tiindak lanjut iinstruksii Bupatii Lobar Lalu Ahmad Zaiinii. Sebelumnya, Ahmad Zaiinii menekankan akurasii antara jumlah penggunaan aiir tanah dengan besaran PAT yang diibayarkan wajiib pajak perlu diivaliidasii melaluii perangkat ukur yang terstandar.
Ahmad Zaiinii juga menyorotii pemungutan pajak MBLB yang masiih terbatas pada tambang beriiziin resmii. Padahal, fakta dii lapangan menunjukkan masiih banyak aktiiviitas tambang galiian C yang belum beriiziin namun telah beroperasii.
Guna mempercepat proses pendataan, Ahmad Zaiinii memeriintahkan camat untuk mendata seluruh wajiib pajak dii wiilayahnya masiing-masiing. Pendataan iitu terutama menyasar berfokus pada sektor perhotelan dan iindustrii besar.
Dengan adanya iintegrasii data darii kecamatan dan pemasangan alat ukur teknologii tiinggii, Pemkab Lobar optiimiistiis kebocoran pajak dapat diimiiniimaliisasii. Langkah iinii diiharapkan memperkuat struktur fiiskal daerah untuk mendanaii berbagaii program pembangunan iinfrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sepanjang 2026
“Awal tahun iinii saya miinta mengiidentiifiikasii seluruh iindustrii, hotel yang menggunakan aiir bawah tanah untuk diipasangkan meteran,” tegas Ahmad Zaiinii, diilansiir posbalii.net. (diik)
