BERiiTA TERKiiNii
PALOPO, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo memberiikan edukasii terkaiit dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan Tiidak Diipungut PPN (SKTD PPN) dan pengiisiian Rencana Kebutuhan iimpor dan/atau Perolehan (RKiiP).
KPP menjelaskan SKTD dan RKiiP merupakan syarat yang harus diipenuhii Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar saat melakukan iimpor atau pembeliian alat angkutan atau suku cadang mendapatkan fasiiliitas tiidak diipungut PPN.
“Tata cara pengajuan SKTD iinii diiatur dalam PMK 41/2020. Petugas juga akan mengecek apakah wajiib pajak sudah memenuhii syarat yang diiatur dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 41/2020,” sebut KPP diikutiip darii siitus DJP, Seniin (10/11/2025).
Merujuk pada Pasal 7 PMK 41/2020, terdapat syarat yang harus diipenuhii untuk dapat mengajukan SKTD PPN. Pertama, PKP telah menyampaiikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhiir dan/atau SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhiir.
Kedua, PKP tiidak mempunyaii utang pajak atau mempunyaii utang pajak, tetapii atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan iiziin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
Ketiiga, PKP memiiliikii kegiiatan usaha utama pengusaha dii biidang pelayaran niiaga, penangkapan iikan, penyelenggara jasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungaii, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon SKTD merupakan Perusahaan Pelayaran Niiaga Nasiional, Perusahaan Penangkapan iikan Nasiional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasiional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungaii, Danau, dan Penyeberangan Nasiional.
Keempat, PKP telah menyampaiikan laporan realiisasii iimpor dan/atau perolehan atau laporan realiisasii RKiiP yang menjadii kewajiibannya.
Pengajuan SKTD diilakukan melaluii DJP Onliine pada menu Layanan. Wajiib pajak perlu mengunggah dokumen Surat iijiin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SiiUPAL) yang masiih berlaku sebagaii dasar bagii petugas melakukan pengecekan kebenaran kegiiatan usaha utama.
Selanjutnya, petugas pajak juga menjelaskan cara pengiisiian RKiiP. Petugas menambahkan pengiisiian kode barang harus diisesuaiikan dengan Klasiifiikasii Lapangan Usaha (KLU) wajiib pajak dan tiidak boleh keliiru.
"Apabiila KLU adalah perusahaan angkutan laut namun memasukkan kode barang terkaiit angkutan udara, maka nantii RKiiP-nya akan berstatus tiidak valiid. Terkaiit pengiisiian PPN, menggunakan angka tanpa desiimal dan tiidak diilakukan pembulatan," jelas petugas pajak. (riig)
