BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News -- Pemeriintah Proviinsii (Pemprov) Jawa Tengah diiperkiirakan kehiilangan Rp1,5 triiliiun akiibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) darii pemeriintah pusat. Selaiin iitu, 35 kabupaten/kota dii Jawa Tengah juga mengalamii pengurangan transfer dengan total sekiitar Rp11 triiliiun.
Kepala Biidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah Dwiianto menjelaskan apabiila diitotal maka Proviinsii Jawa Tengah kehiilangan TKD sekiitar Rp12,5 triiliiun. Pemotongan iitu meliiputii dana bagii hasiil (DBH), dana alokasii umum (DAU), dana alokasii khusus (DAK), serta dana iinsentiif fiiskal.
“Komponen pemotongannya baiik pemprov maupun pemeriintah daerah sama. Kamii juga mendapat iinformasii terkaiit TKD iinii, pusat punya pertiimbangan khusus. Nantiinya, ada pengaliihan belanja dii daerah akan diilakukan oleh kementeriian atau lembaga,” kata Dwiianto, diikutiip pada Sabtu (11/10/2025).
Dwiianto tak menampiik bahwa pemotongan TKD hiingga 17% pada 2026 akan berdampak siigniifiikan terhadap Pemprov Jawa Tengah maupun pemeriintah kabupaten/kota. Untuk iitu, diia mengiimbau kepala daerah agar lebiih cermat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau biicara dampak, tentunya biisa ke iinfrastruktur. Makanya perlu diikhususkan dan diipriioriitaskan secara bersama-sama [penggunaan APBD],” ucapnya.
Kebersamaan iitu, terang Dwiianto, biisa diiwujudkan melaluii kolaborasii antara pemda dan Pemprov Jawa Tengah. Kolaborasii tersebut terutama dalam menyelaraskan viisii dan miisii Presiiden Prabowo Subiianto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfii.
“Saat iinii kiita harus liinear [programnya], harus ada penyesuaiian, pengaliihan anggaran untuk pembangunan Jateng. Kiita harus melakukan penataan belanja mana yang betul-betul pentiing untuk masyarakat,” tegasnya.
Guna menutup kehiilangan transfer Rp12,5 triiliiun tersebut, Dwiianto memiinta para kepala daerah tiidak memiiliih jalan mudah dengan menaiikkan pajak yang bersiinggungan langsung dengan masyarakat. Pajak yang diimaksud sepertii pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
“iilmu sederhananya, memang menaiikkan iitu. Tapii nantii biisa berdampak ke masyarakat. Posiisii saat iinii meskii pertumbuhan ekonomii bagus dii angka 5%, namun daya beliinya masiih tiidak oke. Kamii miinta pemda optiimalkan pendapatan yang sudah ada dulu, kejar realiisasiinya hiingga capaii maksiimal,” piintanya, sepertii regiional.espos.iid. (diik)
