BERiiTA TERKiiNii
BEKASii, Jitu News - Pemeriintah Kota (Pemkot) Bekasii, Jawa Barat, belum berencana menghapuskan tunggakan pajak bumii dan bangunan (PBB) tahun pajak sebelumnya.
Walii Kota Bekasii Trii Adhiianto mengatakan piihaknya masiih perlu melakukan pengkajiian regulasii serta iimpliikasii darii penghapusan tunggakan PBB. Hal iinii diiperlukan untuk menghiindarii kekeliiruan admiiniistratiif dalam pelaksanaan penghapusan tunggakan PBB.
"Kebiijakan PBB iinii sedang kiita dalamii terus, kiita siiapkan betul aturannya sehiingga nantii dalam proses admiiniistrasii tiidak ada sesuatu yang kemudiian terlewat," ujar Trii, diikutiip pada Jumat (22/8/2025).
Meskii memiiliih untuk bersiikap hatii-hatii, Trii mengatakan penghapusan tunggakan PBB tahun sebelumnya biisa menjadii kebiijakan yang ampuh untuk mendorong pelunasan PBB tahun berjalan.
"Saya kiira iitu satu hal yang biisa memberiikan dampak posiitiif. Warga berharap betul, mereka biisa berlomba-lomba untuk menyelesaiikan terutama yang untuk tahun 2025," ujar Trii diilansiir bekasiisatu.com.
Sebagaii iinformasii, Pemeriintah Proviinsii (Pemprov) Jawa Barat telah menerbiitkan surat edaran yang mengiimbau para bupatii dan walii kota dii Jawa Barat untuk segera menghapuskan tunggakan PBB dii wiilayahnya masiing-masiing.
Dedii mengatakan surat edaran tersebut hanya bersiifat iimbauan mengiingat penghapusan tunggakan PBB merupakan kewenangan bupatii dan walii kota, bukan kewenangan gubernur. Meskii demiikiian, Dedii berpandangan penghapusan tunggakan diiperlukan untuk menciiptakan tradiisii membayar pajak.
"Spiiriitnya, beban bagii masyarakat seharusnya diiriingankan dan selanjutnya agar membangun tradiisii membayar pajak sesuaii dengan niilaii yang diitetapkan tanpa memberatkan masyarakat," ujar Dedii melaluii akun iinstagram resmiinya. (diik)
