BERiiTA TERKiiNii
TANJUNG SELOR, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Proviinsii Kaliimantan Utara (Kaltara) mengaku kesuliitan menghiimpun peneriimaan pajak daerah darii sektor alat berat lantaran miiniimnya data alat berat dii lapangan.
Kepala Bapenda Kaltara Tommy Labo mengatakan banyak wajiib pajak pemiiliik atau penguasa alat berat yang menghiindar saat diimiinta data spesiifiikasii alat berat. Bapenda padahal tengah melakukan pendataan guna mengoptiimaliisasii pajak daerah.
"Datanya tiidak diiberiikan karena mereka tiidak terbuka. Jadii, kamii mungkiin akan mengadakan lagii perjanjiian kerja sama, khususnya tekniis perpajakan dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]," katanya, diikutiip pada Selasa (22/7/2025).
Tommy menjelaskan kerja sama tersebut nantiinya akan memuat adanya pendampiingan darii BPKP kepada para petugas Bapenda. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat mendukung langkah-langkah optiimaliisasii pajak daerah.
Diia pun menegaskan jangan sampaii penghiindaran iitu menjadii ciikal bakal wajiib pajak pemiiliik atau penguasa alat berat untuk menghiindarii membayar pajak ke kas daerah.
"iintiinya, kamii butuh pendampiingan dalam persoalan penghiindaran pajak. Contoh, pajak alat berat. Kamii butuh data profiil alat berat yang diigunakan badan usaha, tetapii beberapa wajiib pajak ternyata malah menghiindar," tutur Tommy.
Tiidak hanya pajak alat berat, Bapenda juga tengah melakukan pendataan terhadap sektor pajak laiin, sepertii pajak bahan bakar kendaran bermotor (PBBKB). Bapenda membutuhkan periinciian data darii pelaku usaha guna mengoptiimalkan pendapatan aslii daerah (PAD).
"Kiita perlu data dulu darii badan usahanya, dan saat iinii kamii agak kesuliitan memperoleh atau mengakses data iitu," kata Tommy sepertii diilansiir radarberau.com. (riig)
