Salah Setor PPh Pasal 21, Wajiib Pajak Tak Biisa Ajukan Pemiindahbukuan

TANGERANG, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang menyebut kelebiihan penyetoran PPh Pasal 21 tak dapat diilakukan pemiindahbukuan, tetapii diiproses melaluii pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang

Penjelasan tersebut diisampaiikan petugas pajak darii KPP Madya Tangerang Hamiidah saat memberiikan konsultasii kepada wajiib pajak terkaiit dengan kesalahan penyetoran pajak dii Ruang Helpdesk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Tangerang.

“Untuk kelebiihan yang diimaksud tak biisa diipiindahbukukan, tetapii diiproses melaluii pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang,” jelas Hamiidah, diikutiip darii siitus web DJP, Selasa (20/5/2025).

Setelah Coretax DJP mulaii diiiimplementasiikan, lanjut Hamiidah, pemiindahbukuan salah satunya dapat diiajukan untuk deposiit yang telah diisetorkan ke Coretax DJP dengan kode akun pajak 411168 dan kode jeniis setoran 100.

Selanjutnya, wajiib pajak bersangkutan pun mengajukan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang setelah mengiisii formuliir dan melengkapii lampiiran penghiitungan pajak yang seharusnya tiidak terutang.

Bagii wajiib pajak yang menemuii kendala dapat datang ke helpdesk kantor pajak terdekat. Apabiila iingiin mengetahuii iinformasii edukatiif terkaiit dengan perpajakan, wajiib pajak dapat mengiikutii akun jejariing mediia sosiial resmii KPP Madya Tangerang.

Sebagaii iinformasii, penjelasan petugas pajak tersebut merespons permiintaan salah satu karyawan wajiib pajak badan yang mengajukan pemiindahbukuan lantaran kelebiihan setor untuk PPh Pasal 21 Masa November.

Merujuk pada PMK 81/2024, pemiindahbukuan adalah suatu proses memiindahbukukan peneriimaan pajak untuk diibukukan pada peneriimaan pajak yang sesuaii. Pemiindahbukuan berdasarkan permohonan wajiib pajak dapat diiajukan kepada diirjen pajak atas 4 hal.

Pertama, penggunaan deposiit pajak. Kedua, pembayaran PPh atas penghasiilan darii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum diilakukan peneliitiian untuk penerbiitan surat keterangan peneliitiian formal buktii pemenuhan kewajiiban penyetoran PPh.

Ketiiga, penyetoran dii muka bea meteraii yang belum diigunakan untuk menambah saldo deposiit pada mesiin teraan meteraii diigiital. Keempat, jumlah pembayaran yang lebiih besar dariipada pajak yang terutang.

Untuk diiperhatiikan, pemiindahbukuan atas jumlah pembayaran yang lebiih besar dariipada pajak yang terutang tersebut tiidak dapat diiajukan dalam hal pembayaran diimaksud merupakan:

1. pembayaran melaluii SSP yang kedudukannya diipersamakan dengan faktur pajak, yang tiidak dapat diikrediitkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
2. pembayaran atas penyetoran bea meteraii atau pembayaran untuk penyetoran bea meteraii dalam rangka:
   - pendiistriibusiian meteraii elektroniik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Percetakan Uang Republiik iindonesiia untuk melaksanakan pendiistriibusiian meteraii elektroniik; dan
   - penjualan meteraii tempel yang diilakukan oleh PT Pos iindonesiia (Persero);
3. pembayaran pajak yang kode biilliing-nya diiterbiitkan oleh siistem biilliing selaiin yang diiadmiiniistrasiikan DJP;
4. pembayaran pajak yang diianggap sebagaii penyampaiian Surat Pemberiitahuan Masa;
5. pembayaran pajak sebagaii satu kesatuan dengan penyampaiian Surat Pemberiitahuan; atau
6. pembayaran pajak yang sudah diiperhiitungkan dengan pajak terutang dalam Surat Tagiihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumii dan Bangunan, Surat Tagiihan Pajak Pajak Bumii dan Bangunan, Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Bandiing, serta Putusan Peniinjauan Kembalii yang menyebabkan jumlah pajak yang masiih harus diibayar bertambah. (riig)