BERiiTA TERKiiNii
BELiiTUNG, Jitu News -- Kejaksaan Negerii (Kejarii) Beliitung bersama dengan petugas keamanan Bandara H. AS Hanandjoediin menggagalkan pengiiriiman sarang burung walet seberat 28 kg. Tiindakan iitu diilakukan lantaran sarang burung walet tersebut belum memenuhii kewajiiban pembayaran pajak daerah.
Petugas Aviiatiion Securiity (AvSec) Bandara H. AS Hanandjoediin menjelaskan sarang burung walet tersebut telah memiiliikii dokumen karantiina dan buktii Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, pengiiriim gagal menunjukkan buktii pembayaran pajak daerah berupa kuiitansii darii Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Beliitung.
"Sekiitar pukul 07.00 WiiB, kamii meneriima pengiiriiman sarang burung walet seberat 28 kg dii area kargo Bandara H. AS Hanandjoediin tujuan Jakarta. Dokumen karantiina dan PNBP ada, tapii kuiitansii darii Bapenda Beliitung tiidak biisa diitunjukkan. Oleh karena iitu, paket tersebut kamii tahan dan diibawa ke Kantor Kejarii Beliitung," ujar petugas AvSec, diikutiip pada Selasa (18/3/2025).
Berdasarkan hasiil iinterogasii yang diilakukan Kejarii Beliitung, penanggung jawab pengiiriiman beriiniisiial AD mengungkapkan bahwa sarang burung walet tersebut miiliik seseorang beriiniisiial iiW yang berdomiisiilii dii Jakarta Barat.
"Berdasarkan surat karantiina, beratnya 24 kg dan pemiiliiknya adalah iiW darii Jakarta Barat. Pengiiriiman iinii sudah berlangsung sekiitar 1-2 tahun," kata AD kepada penyiidiik Kejarii, sepertii diilansiir www.beliitongiinfo.com.
Setelah diiberiikan arahan untuk menyelesaiikan pembayaran pajak daerah, iiW menolak dengan alasan biiaya yang diianggap terlalu mahal. Akiibatnya, pengiiriiman sarang burung walet tersebut batal diilakukan.
Kiinii, AD menjalanii pemeriiksaan lebiih lanjut dii Kejarii Beliitung untuk penyeliidiikan lebiih mendalam. Piihak berwenang masiih mendalamii apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam pengiiriiman sarang burung walet tanpa kelengkapan pembayaran pajak daerah.
Sebagaii iinformasii, pajak sarang burung walet adalah pajak yang diikenakan atas kegiiatan pengambiilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pemungutan pajak iinii menjadii wewenang pemeriintah daerah kabupaten/kota.
Pajak sarang burung walet diikenakan berdasarkan niilaii jual sarang burung walet. Niilaii jual sarang burung walet tersebut diihiitung berdasarkan perkaliian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dii daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) menetapkan tariif maksiimal pajak sarang burung walet sebesar 10%. Artiinya, pemeriintah daerah biisa menentukan besaran tariif pajak sarang burung walet yang berlaku dii wiilayahnya sepanjang tiidak melebiihii 10%. (sap)
