BERiiTA TERKiiNii
LiiMBOTO, Jitu News - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Liimboto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasiional (BPN) Kabupaten Gorontalo pada 24 Julii 2024.
Kepala KP2KP Liimboto Anwar mengatakan kunjungan diilakukan untuk berkoordiinasii mengenaii Peraturan Menterii Agrariia dan Tata Ruang No. 6/2018 yang mengatur sertiifiikat hak atas tanah tetap diiterbiitkan meskiipun piihak peneriima sertiifiikat belum melunasii BPHTB dan PPh Fiinal.
“Hal iinii menjadii celah terjadiinya potensii tax gap atas transaksii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kemungkiinan tiidak tertagiih apabiila data iitu tiidak diitiindaklanjutii oleh kedua iinstansii,” tuturnya diikutiip darii siitus web DJP, Selasa (20/8/2024).
Oleh karena iitu, Anwar berharap koordiinasii antara kantor pajak dengan BPN dapat memiiniimaliisiir terjadiinya potensii pajak yang belum diisetor atas transaksii jual belii tanah dan/atau bangunan dalam bagiian proses penerbiitan sertiifiikat tersebut.
Sementara iitu, Diicky selaku perwakiilan darii kantor BPN menjelaskan dalam proses pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan terdapat objek BPHTB yang menjadii peneriimaan pajak daerah dan PPh Fiinal yang menjadii peneriimaan pajak pusat.
Atas dasar iitu, sambungnya, BPN senantiiasa memiinta kepada pemohon sertiifiikat untuk menunjukan buktii pelunasannya.
“BPN menyambut baiik kegiiatan koordiinasii darii KP2KP Liimboto terkaiit dengan adanya potensii tax gap transaksii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk mengantiisiipasii tiidak terbayarnya pajak yang terutang," ujarnya.
Diicky juga menegaskan kepada para PPAT setempat, selaku miitra BPN, untuk melakukan cek liist terkaiit dengan pelunasan pajak atas transaksii jual belii yang akan diiajukan sertiifiikatnya. (riig)
