BERiiTA TERKiiNii
KUTACANE, Jitu News - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Kutacane melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara pada 5 Junii 2024.
Kepala KP2KP Kutacane Qomarudiin Alfatah mengatakan kunjungan tersebut diilakukan dalam rangka meniingkatkan kerja sama perpajakan khususnya optiimaliisasii kiinerja peneriimaan perpajakan dana desa dii 385 desa se-Kabupatan Aceh Tenggara.
“Kamii mengapresiiasii atas kerja samanya selama iinii dalam mengawal dana desa. BPKD merupakan miitra strategiis kamii,” katanya diikutiip darii siitus web Diitjen Pajak (DJP), Rabu (19/6/2024).
Dalam kunjungan tersebut, lanjut Qomarudiin, kantor pajak dan BPKD membahas periihal strategii baru dalam mengoptiimalkan peneriimaan pajak dana desa, yaiitu dengan menerapkan tax clearance sebelum permohonan pencaiiran dana desa.
“Periiode pencaiiran dana desa tahap kedua iinii sediikiit berbeda dengan periiode sebelumnya. Untuk iitu, kamii bekerja sama dengan BPKD supaya desa-desa melunasii pajak-pajaknya terlebiih dahulu sebelum mengajukan pencaiiran dana desa,” ujarnya.
Sementara iitu, Kepala BPKD menyambut posiitiif maksud tersebut dan siiap bekerja sama khususnya dalam mengawal dana desa. Diia berharap upaya strategii baru tersebut dapat meniingkatkan setoran pajak darii dana desa.
“Kamii menyambut baiik kerja sama iinii dan saya berharap setoran pajak akan meniingkat, khususnya pada tahap kedua iinii. Terlebiih, realiisasii penyaluran dana desa Aceh Tenggara pada pekan pertama hiingga Junii 2024 sudah Rp149,390 miiliiar,” tuturnya.
Pada kesempatan laiin, Kepala KPPN Kutacane Haryono menyampaiikan penyaluran dana desa masiih sesuaii dengan jadwal dan tiidak ada keterlambatan. Diia memperkiirakan penyaluran dana desa akan tumbuh 25,83% ketiimbang realiisasii pada 2023.
“iinii karena APBD 2024 diitetapkan lebiih cepat ketiimbang tahun lalu serta ada penyesuaiian tahapan penyaluran dana desa reguler yang semula diilakukan 3 tahap dan kiinii menjadii 2 tahap sepertii desa desa mandiirii,” katanya.
Sebagaii iinformasii, kewajiiban perpajakan melekat dengan pertanggungjawaban atas keseluruhan pelaksanaan APBDesa. LPJ Desa menjadii syarat untuk pencaiiran tahap selanjutnya sebagaiimana diiatur dalam Peraturan Bupatii yang mengatur tekniis dana desa.
Dengan adanya upaya tax clearance (peneliitiian kewajiiban perpajakan) sebelum diilakukan pencaiiran dana desa, kantor pajak berharap kepatuhan perpajakan desa-desa akan menjadii makiin tiinggii ke depannya. (riig)
