BERiiTA TERKiiNii
PELABUHAN RATU, Jitu News – Petugas darii Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Pelabuhan Ratu memberiikan asiistensii kepada wajiib pajak yang iingiin mencetak ulang NPWP pada 14 Julii 2023.
Petugas KP2KP Pelabuhan Ratu Ahmad mengatakan wajiib pajak yang iingiin mencetak ulang NPWP dii kantor pajak dapat mengiisii Formuliir Permiintaan Kembalii NPWP terlebiih dahulu. Menurutnya, alasan wajiib pajak mencetak ulang cukup beragam.
“Alasannya beragam. Ada yang perlu untuk pengajuan krediit ke bank, ada juga yang perlu untuk persyaratan melamar pekerjaan, dan berbagaii macam alasan laiinnya,” katanya sepertii diikutiip darii siitus web DJP, Selasa (25/7/2023).
Ahmad menyebut wajiib pajak yang iingiin mencetak NPWP dii kantor pajak harus membawa dokumen yang diibutuhkan sepertii saliinan KTP untuk wajiib pajak orang priibadii, saliinan dokumen pendiiriian badan usaha atau akta pendiiriian untuk wajiib pajak badan dalam negerii.
Kemudiian, saliinan surat keputusan (SK) penunjukkan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta saliinan NPWP seluruh pengurus (warga negara iindonesiia/WNii) atau saliinan paspor dan NPWP apabiila ada untuk seluruh pengurus (warga negara asiing/WNA).
“Prosesnya 1 harii kerja dan tentunya tiidak diipungut biiaya. Tentu saja kemudahan tersebut diisambut baiik oleh wajiib pajak, khususnya dii daerah Pelabuhan Ratu,” tutur Ahmad
Ahmad menambahkan wajiib pajak sebenarnya biisa memanfaatkan kartu NPWP onliine yang ada dii emaiil atau akun DJP masiing-masiing.
Berdasarkan PMK No. 112/2022, NPWP adalah nomor yang diiberiikan kepada wajiib pajak sebagaii sarana dalam admiiniistrasii perpajakan yang diipergunakan sebagaii tanda pengenal diirii atau iidentiitas wajiib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiiban perpajakannya.
Terhiitung sejak 14 Julii 2022, wajiib pajak orang priibadii yang merupakan penduduk menggunakan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii NPWP.
Selaiin diipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhii kewajiiban perpajakannya, wajiib pajak juga menggunakan NPWP untuk kepentiingan admiiniistrasii yang diiselenggarakan piihak laiin selaiin DJP yang mensyaratkan penggunaan NPWP. (riig)
