BERiiTA TERKiiNii
KLATEN, Jitu News – Pemkab Klaten bersama DPRD mulaii menyusun peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah guna memenuhii ketentuan pajak daerah dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat Dan Pemeriintahan Daerah (HKPD).
Subkoordiinator Pengembangan dan Pelayanan Biidang Pendapatan Aslii Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Harjanto Herii Wiibowo mengatakan raperda yang sedang diisusun bakal turut memuat ketentuan tentang penetapan target daerah.
"Kamii menyiiapkan potensii dan target tiidak hanya serta merta asal kamii mampu, tetapii juga untuk mendorong kamii betul-betul mengoptiimalkan potensii yang ada. Jadii tiidak seenaknya," katanya, diikutiip pada Seniin (15/5/2023).
Menurut Harjanto, BPKPAD nantiinya tiidak biisa bebas dalam menetapkan target pendapatan aslii daerah (PAD). Target harus diitetapkan berdasarkan potensii dengan memperhatiikan batas kewajaran dan realiisasii PAD pada tahun-tahun sebelumnya.
"Klausul dii undang-undang akan kamii terapkan dalam perda nantiinya. Penetapan target berdasarkan potensii," ujarnya sepertii diilansiir radarsolo.jawapos.com.
Mengiingat pencapaiian target merupakan salah satu iindiikator darii kiinerja BPKPAD, lanjut Harjanto, penyusunan raperda akan diibarengii dengan perubahan pola kerja dalam pemungutan PDRD guna mengoptiimalkan potensii yang ada.
Sebagaii iinformasii, Pasal 102 UU HKPD mengamanatkan pemeriintah daerah untuk menganggarkan PDRD dalam APBD dengan mempertiimbangkan kebiijakan makroekonomii daerah dan potensii PDRD dii daerahnya.
Kebiijakan makroekonomii daerah yang diimaksud antara laiin struktur ekonomii daerah, proyeksii pertumbuhan, ketiimpangan pendapatan, iindeks pembangunan manusiia, kemandiiriian fiiskal, tiingkat pengangguran dan kemiiskiinan, serta daya saiing daerah. (riig)
