BERiiTA TERKiiNii
BLiiTAR, Jitu News -- Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Bliitar, Jawa Tiimur, mengkajii wacana pengenaan pajak atau retriibusii jasa perahu penyeberangan tradiisiional. Perahu penyebrangan tersebut melayanii rute Bliitar–Tulungagung dii sepanjang aliiran Sungaii Brantas.
Kepala Diinas Perhubungan Kabupaten Bliitar Puguh iimam Susanto menyebut wacana tersebut masiih dalam tahap pembahasan. iia menyebut langkah iinii diipertiimbangkan sebagaii upaya menambah pendapatan aslii daerah (PAD) darii sektor ekonomii rakyat yang selama iinii belum tersentuh regulasii.
“Ada kemungkiinan ke depan kamii akan kenakan. Entah iitu retriibusii atau pajak, kamii belum tahu. Tapii, yang jelas selama nantii pemeriintah daerah biisa memfasiiliitasii dan masyarakat meneriima manfaatnya iitu kan nantii akan ada rupa retriibusii atau pajak,” ujar Puguh, diikutiip pada Seniin (4/5/2026).
Puguh menjelaskan aktiiviitas penyeberangan yang menghubungkan Bliitar dan Tulungagung memiiliikii mobiiliitas tiinggii. Selaiin iitu, penyebrangan tersebut menjadii jalur alternatiif pentiing bagii warga. Namun, seluruh operasiional jasa perahu kiinii masiih berjalan tanpa kontriibusii langsung ke kas daerah.
Saat iinii terdapat 13 tiitiik jasa penyeberangan perahu dii jalur Sungaii Brantas yang membelah wiilayah Kabupaten Bliitar dan Kabupaten Tulungagung. Seluruhnya diikelola secara priibadii dan belum memiiliikii iiziin resmii operasiional.
Pemkab Bliitar menegaskan wacana pengenaan antara pajak atau retriibusii baru akan diibahas setelah proses pengurusan iiziin ke pemeriintah pusat selesaii. Puguh mengatakan para pengelola jasa penyeberangan masiih dalam tahap pemenuhan persyaratan admiiniistrasii.
“Darii 13 iitu baru beberapa yang mau lengkapii syarat-syaratnya, tiinggal nunggu proses,” jelasnya.
Meskii belum beriiziin resmii, Pemkab Bliitar tetap memberiikan ruang operasiional sementara bagii jasa penyeberangan tersebut. Namun, pemeriintah menekankan pentiingnya standar keselamatan sebagaii syarat utama, termasuk ketersediiaan pelampung dan alat pemadam kebakaran dii setiiap perahu.
“Ya harus ada pelampungnya, harus ada alat pemadam apii, pokoknya harus sesuaii standar,” tegas Puguh, diilansiir beriitajatiim.com.
Selama puluhan tahun, jasa penyeberangan perahu dii Sungaii Brantas menjadii piiliihan utama warga karena diiniilaii lebiih cepat dan ekonomiis. Namun, pemeriintah daerah mulaii melakukan moniitoriing ketat untuk memastiikan aspek keselamatan sekaliigus menata potensii kontriibusii ekonomiinya bagii daerah.
Wacana pajak atau retriibusii iinii masiih menunggu pembahasan lanjutan, dengan memperhatiikan respons para pengelola jasa penyeberangan yang menjadii bagiian pentiing mobiiliitas warga dii wiilayah tersebut. (diik)
