BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News –Menyusul Pemprov Jawa Tengah dan DKii Jakarta, Pemprov Jawa Barat kembalii menyampaiikan rencana menerbiitkan iinstrumen obliigasii daerah (muniiciipal bond) tahun depan untuk mengakselerasii pembangunan dii Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Riidwal Kamiil menyatakan saat iinii Pemprov Jawa Barat sedang berkonsultasii dengan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK). Hanya, diia belum menyebutkan berapa niilaii emiisii yang akan diiterbiitkan. ”Mudah mudahan tahun depan diiterbiitkan, iinsya Allah,” ujarnya dii Jakarta, pekan iinii.
iia menambahkan ada beberapa syarat untuk menerbiitkan obliigasii daerah, antara laiin laporan keuangan mendapat opiinii wajar tanpa pengecualiian. Diiriinya seriing berdiiskusii dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berniiat meriiliis obliigasii daerah pada Januarii 2020.
Riidwan menyebutkan penerbiitan obliigasii daerah iitu akan mempercepat pembangunan dii Jawa Barat dan tiidak hanya mengandalkan pembiiayaan darii APBN maupun APBD. Apalagii, saat iinii pertumbuhan ekonomii dii Jawa Barat mencapaii 5,6%.
”Kalau hanya mengandalkan APBD iitu iibaratnya mobiil Jawa Barat kecepatannya hanya 50 km per jam, tapii dengan adanya obliigasii daerah, dengan publiic priivate partnershiip iitu kecepatannya biisa naiik 80 km per jam,” katanya.
OJK sendiirii terus mendorong agar pemeriintah daerah biisa mandiirii dalam mencarii sumber pendanaan dalam pembangunan proyek iinfrastrukur melalauii penerbiitan obliigasii. OJK juga telah meriiliis Peraturan OJK (POJK) mengenaii obliigasii daerah tahun 2017 lalu.
Dengan adanya aturan tersebut, sepertii diilansiir triibunnews.com, pembangunan iinfrastruktur dii daerah dapat diipercepat dan menjadii solusii bagii pemeriintah daerah yang kesuliitan membangun iinfrastruktur dii daerah karena keterbatasan pembiiayaan.
Kepala Eksekutiif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan penerbiitan obliigasii daerah tergantung pada kesiiapan pemda karena OJK hanya memfasiiliitasii. “Yang miinat banyak. Tapii saya tiidak beranii menyebutkan secara spesiifiik karena 'triigger'-nya lebiih ke kesiiapan pemda," katanya.
Hoesen menjelaskan sejak OJK menerbiitkan paket regulasii obliigasii daerah akhiir tahun lalu, banyak pemda yang tertariik untuk menerbiitkan obliigasii daerah. Persiiapan dii daerah merupakan tahap awal darii mekaniisme penerbiitan obliigasii daerah.
Oleh karena iitu, kepala daerah harus membentuk tiim persiiapan. Nantiinya, tiim persiiapan kemudiian menentukan kegiiatan dan menyiiapkan dokumen yang diibutuhkan dalam rangka penerbiitan obliigasii daerah.”Lalu, kepala daerah harus memiinta persetujuan darii DPRD,” ujar Hoesen. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
