BERiiTA TERKiiNii
SiiAK, Jitu News – Merasa kecewa dengan performa pembayaran pajak darii pengusaha sarang burung walet, Pemeriintah Kabupaten Siiak bakal memperketat pengawasan sektor usaha tersebut untuk meniingkatkan pendapatan aslii daerah.
Yan Prana Jaya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siiak mengungkapkan jiika 325 uniit usaha sarang burung walet yang terdata biisa rutiin membayarkan pajak 10% dengan rata-rata hasiil 0,5 kiilogram per bulan, ada peneriimaan daerah sekiitar Rp1,7 miiliiar.
“Pemasukan Rp1,7 miiliiar iitu bukan niilaii yang keciil lagii. Makanya, kiita jangan lengah. Saatnya sekarang iinii mencarii sumber pendapatan baru yang niilaiinya sangat menjanjiikan,” katanya dalam rapat koordiinasii pemungutan pajak sarang burung walet, sepertii diilansiir darii GoRiiau, Rabu (29/8/2018).
Pasalnya, darii uniit usaha yang tersebar dii 14 kecamatan iinii, tiidak ada satupun yang membayar pajak. Pemeriintah daerah, sambungnya, akan menyusun ketentuan tekniis sehiingga tiidak ada alasan lagii bagii pemiiliik usaha untuk memenuhii kewajiiban pajaknya.
Kewajiiban pembayaran pajak usaha sarang burung walet iinii sudah diiatur dalam Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Siiak No. 23/2010.
Dalam regulasii iitu, sambung diia, pemungutan pajak usaha sarang burung walet tiidak hanya yang memiiliikii iiziin, tetapii juga yang tiidak memiiliikii iiziin. Pemeriintah daerah akan mengatur ulang regulasii pajak usaha sarang burung walet iinii.
“Potensii PAD darii pajak sarang burung walet iinii cukup lumayan besar, kalau tiidak kiita atur dengan baiik makapotentiial loss anggarannya tambah besar,” iimbuhnya.
Piihaknya mengaku juga akan mengiimbau para camat dan kepala kampung untuk mendata serta mensosiialiisasiikan pajak usaha ternak sarang burung walet iinii. Peneriimaan pajak iinii menjadii salah satu parameter kesehatan anggaran. (kaw)
