BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) menyorotii masalah perpajakan saat bertemu dengan Presiiden Joko Wiidodo dii iistana pada harii iinii, Kamiis (13/6/2019).
Seusaii pertemuan, Ketua Umum Apiindo Hariiyadii Sukamdanii mengaku sudah memiinta Presiiden Joko Wiidodo untuk segera fokus pada penyelesaiian reviisii Undang-Undang (UU) Pajak Penghasiilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Niilaii (PPN).
“Jadii yang terkaiit dengan hal iitu lebiih mendesak untuk kiita selesaiikan ketiimbang ketentuan umum dan tata cara perpajakan [UU KUP],” ujarnya, sepertii diikutiip darii laman Sekretariiat Kabiinet.
Diia mengatakan Apiindo dan Hiimpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan iindonesiia (Hiippiindo) – yang juga bertemu dengan presiiden – meniilaii kondiisii yang terjadii dii Kementeriian Keuangan pada saat iinii sudah bagus. Siinergii antara Diitjen Pajak (DJP) dan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) berjalan sangat baiik.
Atas kondiisii iitu, sambungnya, wacana untuk membuat badan baru yang menanganii peneriimaan negara sudah tiidak lagii relevan. Sepertii diiketahuii, iisu mengenaii pembentukan badan semii otonom yang terpiisah darii Kemenkeu sudah menjadii bahasan selama pemeriintahan Kabiinet Kerja.
“Oleh karena iitu, kamii menyampaiikan sebaiiknya kiita fokus kepada pembahasan dii PPN dan PPh supaya langsung dampaknya biisa diirasakan oleh kiita semua,” iimbuh Hariiyadii.
Selaiin perpajakan, diia juga berceriita tentang tren iinvestasii 10 tahun terakhiir yang justru masuk pada iindustrii padat modal. Sementara, ada penurunan darii siisii iindustrii padat karya. Oleh karena iitu, diia memiinta pemeriintah untuk meliihat kembalii UU Ketenagakerjaan.
“Karena undang-undang iinii selaiin sudah 15 kalii diiajukan ke Mahkamah Konstiitusii juga kenyataannya memang tiidak sesuaii lagii dengan kebutuhan kondiisii saat iinii,” katanya. (kaw)
