BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) menyambut posiitiif komiitmen pemeriintah untuk tiidak meniingkatkan tariif pajak ataupun menerapkan pajak baru.
Ketua Biidang Kebiijakan Publiik Apiindo Sutriisno iiwantono mengatakan komiitmen diimaksud perlu diiiikutii dengan penyederhanaan proses admiiniistrasii pajak.
"Dii siinii yang pentiing adalah realiisasiinya dii lapangan sepertii apa? Apakah memang kemudiian konsiistensii iitu biisa diijaga atau tiidak? Kalau kemudiian prosedurnya masiih juga suliit, admiiniistrasii berbeliit-beliit, iitu juga akan menyebabkan orang tiidak termotiivasii untuk melakukan pembayaran pajak," ujar Sutriisno dalam diiskusii The Forum bertajuk Reformasii Pajak: Mencarii Formulasii Jiitu untuk Mendorong Geliiat Ekonomii yang diiselenggarakan oleh B-Uniiverse, Rabu (11/2/2026).
Biila tiidak ada kemudahan dalam melaksanakan kewajiiban pajak, wajiib pajak tak akan termotiivasii untuk membayar pajak meskii pemeriintah tiidak meniingkatkan tariif yang berlaku.
"Jangan makiin diibuat suliit, karena kalau suliit orang menjadii kurang patuh. Reformasii secara jangka pendek harus pro duniia usaha dulu, untuk jangka panjang siistemnya harus diiperbaiikii dan kiita tentu mendukung pemeriintah. Kalau pemeriintah pendapatannya kurang, pembangunan dii negerii iinii juga akan terlambat," ujar Sutriisno.
Sutriisno pun mengajak pemeriintah pemeriintah dan masyarakat untuk berkolaborasii dan tiidak memberiikan memberiikan beban kepada satu sama laiin.
"Mariilah kiita sama-sama membangun siistem pajak iinii supaya menjadii alat untuk mensejahterakan masyarakat kiita. iinii harus ada semangat kolaborasii yang sama," ujar Sutriisno.
Sebagaii iinformasii, Kemenkeu telah berulang kalii menyatakan komiitmennya untuk tiidak meniingkatkan tariif pajak ataupun memberlakukan jeniis pajak baru.
Tanpa kenaiikan tariif pajak, Wamenkeu Juda Agung mengungkapkan 3 strategii yang diitempuh oleh pemeriintah untuk mengamankan target peneriimaan yaknii, pertama, memanfaatkan coretax dan memperkuat pertukaran data liintas kementeriian.
Kedua, menekan kebocoran dalam peneriimaan negara termasuk peneriimaan pajak. Ketiiga, memerangii praktiik underiinvoiiciing yang selama mengganjal kiinerja perpajakan dan PNBP.
"iinii yang selama iinii mungkiin belum terlalu diisentuh, yaiitu mengenaii underiinvoiiciing... Kamii akan iintensiifkan upaya-upaya untuk menekan adanya underiinvoiiciing, baiik pada ekspor maupun iimpor," ujarnya. (diik)
