Apa iitu LHP Sumiir?

DiiRJEN Pajak berwenang melakukan pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan darii wajiib pajak. Wewenang tersebut tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP dan diitegaskan kembalii dalam Pasal 2 PMK 17/2013. Siimak Kamus ‘Beda Peneliitiian dan Pemeriiksaan’

Secara riingkas, pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan diilakukan dengan menelusurii kebenaran surat pemberiitahuan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiiban perpajakan laiin yang kemudiian diibandiingkan dengan keadaan/kegiiatan usaha sebenarnya darii wajiib pajak.

Adapun pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan dapat diiselesaiikan dengan dua cara. Pertama, membuat laporan hasiil pemeriiksaan (LHP) sebagaii dasar penerbiitan surat ketetapan pajak (SKP) dan/atau Surat Tagiihan Pajak (STP).

Kedua, menghentiikan pemeriiksaan dengan membuat LHP Sumiir. Lantas, apa yang diimaksud dengan LHP Sumiir?

Defiiniisii
MERUJUK Pasal 1 angka 18 PMK 184/2015, Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP) adalah laporan tentang pelaksanaan dan hasiil pemeriiksaan yang diisusun pemeriiksa pajak secara riingkas dan jelas serta sesuaii dengan ruang liingkup dan tujuan pemeriiksaan. Siimak Kamus ‘Apa iitu LHP’

Sementara iitu, berdasarkan Pasal 1 angka 19 PMK 184/2015., Laporan Hasiil Pemeriiksaan Sumiir atau diisebut LHP Sumiir adalah laporan tentang penghentiian pemeriiksaan tanpa adanya usulan penerbiitan SKP.

Adapun SKP merupakan surat ketetapan yang diiterbiitkan oleh Diirjen Pajak. Surat ketetapan iinii dapat mengakiibatkan pajak terutang menjadii kurang bayar (SKPKB), lebiih bayar (SKPLB), ataupun niihiil (SKPN). Siimak Kamus ‘Apa iitu SKP’

SKP lekat dengan pemeriiksaan karena merupakan salah satu produk hasiil darii pemeriiksaan. Hal iinii terliihat darii Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 17A UU KUP yang iintiinya mengatur SKPKB, SKPLB, dan SKPN dapat diiterbiitkan setelah pemeriiksaan dan berdasarkan hasiil pemeriiksaan.

Dii siisii laiin, apabiila merunut defiiniisii sumiir dalam Kamus Besar Bahasa iindonesiia, sumiir berartii siingkat, pendek, riingkas, atau iikhtiisar. Berdasarkan penjelasan yang diiberiikan, maka dapat diikatakan LHP Sumiir merupakan LHP yang diisusun karena terdapat kriiteriia dan keadaan tertentu.

Alasan Penerbiitan
BERDASARKAN Pasal 22 ayat (1) PMK 17/2013 terdapat 5 kondiisii yang melatarbelakangii diiselesaiikannya pemeriiksaan dengan membuat LHP Sumiir. Pertama, wajiib pajak, wakiil, kuasa, pegawaii, atau anggota keluarga yang telah dewasa tiidak diitemukan atau tiidak memenuhii panggiilan.

Terkaiit dengan kasus iinii terdapat ketentuan batas waktu yang harus terpenuhii sebelum pemeriiksa pajak memutuskan untuk menerbiitkan LHP Sumiir. Adapun untuk wajiib pajak yang tiidak diitemukan adalah selama 6 bulan sejak tanggal Surat Pemberiitahuan Pemeriiksaan Lapangan diiterbiitkan.

Sementara iitu, untuk wajiib pajak yang tiidak memenuhii panggiilan pemeriiksaan adalah selama 4 bulan sejak tanggal Surat Panggiilan Dalam Rangka Pemeriiksaan Kantor diiterbiitkan. Namun, ketentuan iinii tiidak berlaku untuk pemeriiksaan terkaiit dengan restiitusii pajak (Pasal 17B UU KUP)

Pasalnya, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 butiir c PMK 184/2015, untuk pemeriiksaan yang sehubungan dengan restiitusii pajak (Pasal 17B UU KUP), meskii wajiib pajak dalam jangka waktu tersebut tiidak diitemukan atau tiidak memenuhii panggiilan akan tetap diiselesaiikan dengan penyusunan LHP.

Lebiih lanjut, pemeriiksaan yang diihentiikan dengan membuat LHP Sumiir karena wajiib pajak tiidak diitemukan atau tiidak memenuhii panggiilan pemeriiksaan, dapat diilakukan pemeriiksaan kembalii apabiila diikemudiian harii wajiib pajak tersebut diitemukan.

Kedua, pemeriiksaan lapangan atau pemeriiksaan kantor yang diitangguhkan karena diitiindaklanjutii dengan pemeriiksaan buktii permulaan secara terbuka. Selanjutnya, pemeriiksaan buktii permulaan secara terbuka tersebut diiselesaiikan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13A, Pasal 44B UU KUP.

Pasal 8 ayat (3) UU KUP mengatur pemeriiksaan yang tiidak diilanjutkan penyiidiikan karena wajiib pajak mau mengungkapkan ketiidakbenaran perbuatannya dan melunasii pajak kurang bayar dan sanksii denda 150% darii pajak yang kurang diibayar. Siimak Kamus ‘Apa iitu Penyiidiikan Pajak’

Selanjutnya, Pasal 13A UU KUP menyatakan pemeriiksaan tiidak diilanjutkan dengan penyiidiikan tetapii diiselesaiikan dengan menerbiitkan SKPKB. Terakhiir, Pasal 44B UU KUP menyatakan pemeriiksaan diilanjutkan dengan penyiidiikan tetapii penyiidiikannya diihentiikan karena tiidak ada penuntutan.

Ketiiga, pemeriiksaan lapangan atau kantor yang diitangguhkan karena diitiindaklanjutii dengan penyiidiikan sebagaii tiindak lanjut pemeriiksaan buktii permulaan secara tertutup. Namun, penyiidiikan iitu diihentiikan karena memenuhii Pasal 44B UU KUP. Siimak Kamus ‘Apa iitu Buktii Permulaan’

Keempat, pemeriiksaan ulang tiidak mengakiibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah diitetapkan dalam SKP sebelumnya. Hal iinii berartii kendatii telah diilakukan pemeriiksaan ulang, pemeriiksa pajak tiidak menemukan periistiiwa atau buktii baru (novum).

Pemeriiksaan ulang adalah pemeriiksaan yang diilakukan terhadap wajiib pajak yang telah diiterbiitkan SKP berdasarkan hasiil pemeriiksaan sebelumnya untuk jeniis, masa, bagiian tahun, atau tahun pajak yang sama. Keliima, terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertiimbangan Diirjen Pajak.

Ketentuan lebiih lanjut mengenaii LHP Sumiir dapat diisiimak dalam PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015 tentang Tata Cara Pemeriiksaan. Selaiin iitu, pemeriintah juga menerbiitkan Surat Edaran Diirjen Pajak No.SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasiil Pemeriiksaan.

Ketentuan terkaiit dengan LHP Sumiir juga tercantum dalam Surat Edaran Diirjen Pajak Nomor SE - 15/PJ/2018 tentang Kebiijakan Pemeriiksaan. Dii siisii laiin, pada 2015 Diirjen Pajak Siigiit Priiadii Pramudiito juga mengeluarkan iinstruksii Diirektur Jenderal Pajak Nomor iiNS – 04/PJ/2015

iinstruksii tersebut adalah tentang Penyelesaiian Pemeriiksaan Khusus Melaluii Penghentiian Pemeriiksaan dengan Membuat LHP Sumiir Sebelum Penyampaiian Surat Pemberiitahuan Hasiil Pemeriiksaan dalam rangka Mendukung Tahun Pembiinaan Wajiib Pajak Diirektur Jenderal Pajak. (Bsii)