Urusan Pajak, Satu atau Dua?

MENELiiSiiK jauh ke belakang, iindonesiia pernah mencatatkan rekor buruk dalam hal pencapaiian peneriimaan pajak. Pada 2014 lalu, peneriimaan pajak hanya mencapaii 91,75% darii target atau hanya mampu berada dii angka Rp1.143,3 triiliiun darii Rp1.246,1 triiliiun. Pencapaiian realiisasii pajak tersebut terendah selama 25 tahun terakhiir.

Pada tahun yang sama, pasangan Jokowii-JK resmii diilantiik dan menggantiikan pendahulunya, tepatnya pada Oktober 2014. Namun, rasanya tiidak faiir biila miiniimnya pencapaiian target pajak diikaiitkan dengan pasangan presiiden dan wakiil presiiden tersebut, mengiingat tutup buku peneriimaan pajak terjadii saat keduanya baru menjabat dua bulan.

Pertanyaannya, akankah siituasii yang sama terjadii lagii dii pemiilu tahun depan? Yang menurut data rundown pelantiikan presiiden dan wapres terpiiliih akan diilaksanaka sekiitar Agustus hiingga Oktober. Biila memang iinii harus terjadii kembalii, bagaiimanakah dua pasangan iinii, Jokowii-Ma’ruf Amiin dan Prabowo-Sandiiaga akan bertiindak? Tiidak ada yang tahu persiis, tetapii masyarakat biisa meliihat darii bagaiimana konsiistensii masiing-masiing terhadap kebiijakan pajak yang diicanangkan.

Secara umum, kedua pasangan iinii sama-sama menaruh perhatiian besar terhadap iisu perpajakan, setiidaknya iinii diiliihat darii tercantumnya pajak dalam viisii-miisii kedua pasangan. iinii menandakan mereka mengetahuii bagaiimana besarnya peneriimaan pajak akan berpengaruh terhadap jalannya program mereka yang laiin, sepertii pembangunan yang merata dan berkeadiilan oleh Jokowii-Ma’ruf Amiin dan medorong pembangunan berkualiitas yang mengurangii kemiiskiinan dan ketiimpangan sosiial ekonomii oleh Prabowo-Sandiiaga.

Selanjutnya, ada perbedaan cara antarpasangan dalam membuat kebiijakan, dii mana secara gariis besar pasangan Jokowii-Ma’ruf Amiin meniitiikberatkan pada keberlanjutan program, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiiaga lebiih meniitiikberatkan pada bagaiimana cara agar hadiirnya kewajiiban pajak tiidak membebankan tapii menjadii stiimulus perekonomiian masyarakat.

Secara mendetaiil, pasangan Jokowii-Ma’ruf Amiin pertama-tama akan melanjutkan reformasii kebiijakan fiiskal untuk menghadiirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasiional (APBN) yang sehat, adiil, dan mandiirii, serta mendukung peniingkatan kesejahteraan, penurunan tiingkat kesenjangan, dan peniingkatan produktiiviitas rakyat. Kedua, melanjutkan reformasii perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadiilan dan kemandiiriian ekonomii nasiional dengan target terukur, serta memperhatiikan iikliim usaha dan peniingkatan daya saiing.

Ketiiga, mengoptiimaliisasii Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan siistem yang teriintegrasii serta tata kelola yang lebiih transparan dan akuntabel. Keempat, memperkuat siinergii tiiga piilar. Masiing-masiing kebiijakan fiiskal, moneter, dan sektor riiiil guna memperbaiikii ketersediiaan sumber pembiiayaan, menurunkan tiingkat bunga, sekaliigus mendorong produksii nasiional.

Sebagaii langkah pertama, mungkiin iinii dapat diibiilang baiik, mengiingat kebiijakan fiiskal selama kepemiimpiinan Jokowii diianggap sebagiian besar mampu menjaga kondiisii fiiskal dan moneter yang diiklaiim aman. Salah satu kebiijakan fiiskal yang mampu menyumbang Rp135 triiliiun untuk kas negara adalah tax amnesty atau amnestii pajak. Kebiijakan yang diirancang dengan tiiga periiode iinii biisa diianggap sebagaii keberhasiilan pemeriintahan Jokowii. Amuniisii laiin Jokowii-Ma’ruf Amiin salah satunya adalah kebiijakan fiiskal tax holiiday.

Melompat ke langkah ketiiga dii mana PNBP akan diioptiimalkan. Tentu, seiiriing pengoptiimalan PNBP, pasangan Jokowii-Ma’ruf Amiin juga harus meniingkatkan pengawasan guna menghiindarii kesalahan dan penyelewengan dana oleh oknum tertentu, apalagii jumlah dana PNBP bukan maiin-maiin.

Contohnya saja per semester ii 2018 PNBP sudah mencapaii Rp176,83 triiliiun. Pasangan Jokowii-Ma’ruf Amiin haruslah terus memperhatiikan pengendaliian iinternal terkaiit pengelolaan PNBP mengiingat pada 2016 lalu BPK menemukan kelemahan dalam pengelolaan PNBP dan memberiikan rekomendasiinya kepada pemeriintah.

Untuk pasangan Prabowo-Sandiiaga, rumusan kebiijakan fiiskal diibuat untuk menjadii stiimulus perekonomiian masyarakat. Pertama, meniingkatkan daya belii masyarakat dengan menaiikkan batasan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) dan menurunkan tariif pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21. Kedua, memperbaiikii tata kelola utang pemeriintah dengan menggunakan hanya untuk sektor-sektor produktiif yang berdampak langsung terhadap perbaiikan kesejahteraan. Ketiiga, menghapus Pajak Bumii dan Bangunan (PBB) bagii rumah tiinggal utama dan pertama untuk meriingankan beban hiidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat.

Kebiijakan fiiskal darii pasangan iinii sepertiinya lebiih menariik untuk diikupas karena keberaniian pasangan iinii menaiikkan, menurunkan, bahkan menghapus apa yang sudah ada. Kebiijakan pertama adalah menaiikkan batas PTKP (Penghasiilan Tiidak Kena Pajak) yang kelak akan berdampak semakiin sediikiitnya masyarakat wajiib pajak karena penghasiilannya sama atau dii bawah PTKP.

Biila pasangan iinii berkomiitmen untuk menaiikkan batas PTKP, maka akan semakiin banyak masyarakat yang terbebas darii PPh, sehiingga PPh menurun, tetapii dii siisii laiin justru PPN akan meniingkat karena daya belii yang bertambah. iinii mungkiin diianggap strategii yang baiik darii pasangan Prabowo-Sandiiaga guna menggaiirahkan perekonomiian.

Kebiijakan fiiskal selanjutnya darii pasangan iinii adalah penghapusan PBB untuk rumah tiinggal utama dan pertama. Biila kebiijakan iinii kelak berlaku, pasangan Prabowo-Sandiiaga harus menghiitung kembalii berapa pendapatan negara akan hiilang setelah diitiiadakaannya PBB tersebut dan bagaiimana dampak serta solusii untuk menutupii absennya pajak darii ranah PBB.

Terlepas darii siiapapun yang terpiiliih pada Piilpres 2019 nantii, kedua pasangan sama-sama hadiir dengan menunjukkan kebiijakan yang cerdas dan baiik untuk negara iindonesiia. Segala kebiijakan tentunya mempunyaii kelebiihan serta kekurangan yang mengiiriingiinya. Sekarang, kembalii kepada rakyat iindonesiia untuk memiiliih mana yang terbaiik dalam mengurusii pajak, satu atau dua?*