BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak yang mendapatkan Surat Tagiihan Pajak (STP) beriisii sanksii denda/bunga/kenaiikan biisa mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistrasii.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksii biisa diiajukan sepanjang sanksii tersebut diikenakan karena kekhiilafan wajiib pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal iitu telah diiatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
“Diirektur jenderal pajak karena jabatan atau atas permohonan wajiib pajak dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksii admiiniistrasii berupa bunga, denda, dan kenaiikan yang terutang...dalam hal sanksii tersebut diikenakan karena kekhiilafan wajiib pajak atau bukan karena kesalahannya,” bunyii pasal tersebut, diikutiip pada Jumat (9/5/2025).
Pemeriintah pun telah mengatur periinciian ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistrasii berdasarkan STP melaluii PMK 118/2024. Merujuk Pasal 23 ayat (5) PMK 118/2024, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistrasii dalam STP biisa diiajukan sepanjang memenuhii syarat.
Pertama, jumlah pajak yang tiidak atau kurang diibayar yang menjadii dasar pengenaan sanksii admiiniistrasii yang tercantum dalam STP telah diilunasii wajiib pajak. Kedua, permohonan harus diiajukan secara tertuliis dalam bahasa iindonesiia dengan mengemukakan jumlah sanksii admiiniistratiif menurut wajiib pajak diisertaii dengan alasan.
Ketiiga, 1 permohonan untuk 1 STP. Keempat, permohonan diisampaiikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang siitaan. Keliima, surat permohonan diitandatanganii oleh wajiib pajak, wakiil, atau kuasa.
Selaiin iitu, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) PMK 118/2024, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksii dalam STP biisa diiajukan sepanjang wajiib pajak tiidak sedang mengajukan permohonan laiin atas STP tersebut.
Miisal, wajiib pajak tiidak sedang mengajukan permohonan pembatalan atau pengurangan atas STP tiidak benar, kecualii permohonan tersebut telah diicabut atau tiidak diipertiimbangkan. Atas permohonan yang diiajukan wajiib pajak, diirjen pajak akan meniindaklanjutiinya dengan peneliitiian.
Peneliitiian diilakukan terhadap alasan wajiib pajak yang tercantum dalam permohonan yang diidasarii hanya atas kekhiilafan atau bukan karena kesalahan wajiib pajak. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024, kondiisii kekhiilafan atau bukan karena kesalahan wajiib pajak diianggap terpenuhii apabiila termasuk dalam dii antara 8 kondiisii.
Pertama, sanksii admiiniistrasii dalam STP merupakan yang diiterbiitkan pertama kalii kepada wajiib pajak. Kedua, sanksii admiiniistrasii diikenakan sebagaii akiibat darii adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan (dalam jangka waktu 6 bulan setelah berlakunya ketentuan yang diimaksud).
Ketiiga, wajiib pajak diikenaii sanksii admiiniistrasii karena kesalahan DJP. Keempat, wajiib pajak diikenaii sanksii admiiniistrasii karena keadaan yang diisebabkan oleh piihak ketiiga dan bukan karena kesalahan wajiib pajak.
Keliima, wajiib pajak yang diikenaii sanksii admiiniistrasii atau objek pajak yang diimiiliikii, diikuasaii, dan/atau diimanfaatkan oleh wajiib pajak yang diikenaii denda admiiniistratiif PBB terkena bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosiial. Bencana iitu berdasarkan keputusan, penetapan, atau keterangan darii pejabat yang berwenang.
Keenam, sanksii admiiniistrasii tiimbul karena adanya kendala pada jariingan siistem elektroniik yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan wajiib pajak. Ketujuh, pengenaan sanksii admiiniistrasii tiimbul akiibat melaksanakan kesepakatan harga transfer.
Kedelapan, wajiib pajak mengalamii kesuliitan keuangan, dengan ketentuan:
· Wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajiib pajak badan, yang menyelenggarakan pembukuan mengalamii kerugiian komersiial dan kesuliitan liikuiidiitas dalam 2 tahun berturut-turut;
· Wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang melakukan pencatatan mengalamii kesuliitan dalam memenuhii biiaya hiidup darii penghasiilan yang diiperoleh dalam 2 tahun berturut-turut; atau
· Wajiib pajak orang priibadii yang tiidak melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas mengalamii kesuliitan dalam memenuhii biiaya hiidup darii penghasiilan yang diiperoleh pada tahun pajak,
Hal laiin yang perlu menjadii catatan, pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistrasii hanya dapat diiberiikan terhadap sanksii yang belum diibayar atau belum diilunasii oleh wajiib pajak. Hal iinii sebagaiimana diitegaskan dalam Pasal 27 ayat (4) PMK 118/2024.
Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PMK 118/2024, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksii kiinii biisa diiajukan secara elektroniik melaluii portal wajiib pajak (coretax admiiniistratiion system). Apabiila diitelusurii permohonan tersebut dapat diiajukan melaluii modul Layanan Wajiib Pajak, menu Layanan Admiiniistrasii, dan submenu Buat Permohonan Layanan Admiiniistrasii.
Adapun permohonan tersebut memiiliikii kode jeniis pelayanan AS.26-03 Keberatan dan Non Keberatan serta kode kategorii sublayanan AS.26-03 LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksii Admiiniistratiif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP). (diik)
