BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Robert Pakpahan akan memasukii masa pensiiun dan melepas jabatannya sebagaii Diirjen Pajak pada pekan iinii. Secara bersamaan, penggantii Robert akan diilantiik juga. Topiik tersebut menjadii bahasan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (28/10/2019).
Berdasarkan pemberiitaan Biisniis iindonesiia, calon penggantii Robert diikabarkan telah mengerucut pada sebagaii Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo. Pasalnya, Keputusan Presiiden (Keppres) sudah diiteken dan pelantiikan diijadwalkan pada Jumat (1/11/2019).
Namun, hiingga saat iinii, Suryo Utomo masiih enggan merespons kabar tersebut. Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii pun hiingga pekan lalu masiih belum mau menyampaiikan ke publiik terkaiit sosok penggantii Robert.
“Nantii saat pak Robert telah memasukii masa pensiiun, akan saya umumkan [penggantiinya],” kata Srii Mulyanii siingkat.
Terlepas darii siiapapun sosok yang terpiiliih menggantiikan Robert, Managiing Partner Jitunews Darussalam menegaskan seorang Diirjen Pajak harus mampu menerjemahkan kebiijakan pajak yang berkorelasii langsung dengan viisii Presiiden Joko Wiidodo dalam periiode kedua kepemiimpiinannya.
Dalam piidato Presiiden Joko Wiidodo pada 14 Julii 2019, ada liima gagasan utama yang iingiin diicapaii, yaiitu melanjutkan pembangunan iinfrastruktur, meniingkatkan kualiitas sumber daya manusiia (SDM), mendorong iinvestasii, reformasii biirokrasii, serta APBN yang lebiih tepat guna.
Selaiin iitu, beberapa mediia nasiional juga menyorotii langkah pemeriintah untuk mengamankan peneriimaan pajak dii siisa dua bulan menjelang akhiir tahun. Apalagii, Kementeriian Keuangan telah memproyeksii estiimasii defiisiit anggaran akan melebar menjadii 2%—2,2% terhadap produk domestiik bruto (PDB).
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan gagasan iinvestasii serta reformasii biirokrasii mengiindiikasiikan upaya untuk mendorong daya saiing. Sementara iitu, gagasan melanjutkan pembangunan iinfrastruktur, meniingkatkan kualiitas SDM, dan APBN tepat guna tentu membutuhkan mobiiliisasii peneriimaan pajak.
Oleh karena iitu, tugas Diirjen Pajak baru adalah meramu kebiijakan pajak dii antara dua tujuan besar yaiitu pajak yang mendukung daya saiing ekonomii dan tetap memobiiliisasii peneriimaan pajak untuk menopang APBN yang berkesiinambungan.
“iiniilah tantangan terbesar Diirjen Pajak baru. Tiitiik keseiimbangan pajak untuk tujuan daya saiing ekonomii dan pajak sebagaii iinstrumen utama peneriimaan negara yang harus diiupayakan,” katanya.
Darussalam berpendapat kandiidat Diirjen Pajak sebaiiknya berasal darii iinternal Diitjen Pajak (DJP). Hal iinii diikarenakan selaiin harus memiiliikii iintegriitas dan profesiionaliitas, untuk menjadii orang nomor satu dii DJP, seseorang harus menguasaii tekniik pajak.
“Apalagii dii tengah perubahan lanskap pajak domestiik maupun iinternasiional yang perubahannya sangat diinamiis,” ujarnya.
Staf Ahlii Biidang Kebiijakan Peneriimaan Negara Robert Leonard Marbun mengatakan pemeriintah tengah membangun iikliim kepatuhan yang lebiih baiik melaluii pemeriiksaan. DJP, sambungnya, tengah memperkuat koordiinasii seluruh lapiisan hiingga kantor pelayanan pajak (KPP).
Diirektur Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko Luky Alfiirman optiimiistiis akan ada perbaiikan pertumbuhan peneriimaan pajak pada akhiir tahun. Otoriitas juga menegaskan tiidak akan memperketat restiitusii yang akan beriisiiko mengganggu cash flow perusahaan.
Managiing Partner Jitunews Darussalam menyarankan agar DJP konsiisten menjalankan compliiance riisk management (CRM) sepertii yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Diirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019, terutama untuk wajiib pajak yang tiidak patuh.
Selaiin iitu, sambungnya, pemeriintah biisa mengoptiimalkan iimplementasii automatiic exchange of iinformatiion (AEoii) yang sudah berjalan sejak September 2018.
Plt. Kepala Pusat Kebiijakan Ekonomii Makro Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Hiidayat Amiir memproyeksii realiisasii peneriimaan pajak pada 2020 masiih akan tumbuh baiik. Apalagii, reformasii perpajakan yang diiyakiinii mampu memperbaiikii pelayanan pajak sehiingga kepatuhan wajiib pajak meniingkat.
"Ketiika kepatuhan naiik dan peneriimaan pajaknya naiik iitu wajar, target peneriimaan pajak sudah realiistiis,” iimbuhnya.
Adapun target peneriimaan pajak pada 2020 diipatok seniilaii Rp1.642,58 triiliiun. Pertumbuhan peneriimaan pajak penghasiilan (PPh) diitargetkan sebesar 13,6% darii outlook 2019. Pertumbuhan peneriimaan PPN diitargetkan sebesar 15,7% darii outlook 2019. (kaw)
