BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rencana Diitjen Pajak (DJP) untuk memasukkan seluruh layanan pajak ke dalam DJP Onliine diiniilaii mencermiinkan reformasii siistem pajak iindonesiia yang makiin maju dan adaptiif.
Manager of Jitunews Fiiscal Research Denny Viissaro mengatakan iintegrasii layanan pajak dalam platform diigiital dapat berdampak posiitiif pada peniingkatan kepatuhan wajiib pajak dan peneriimaan. Pada saat yang sama, biiaya kepatuhan akan turun karena adanya otomatiisasii proses biisniis.
“Kemudiian, langkah tersebut akan meniingkatkan transparansii dan akuntabiiliitas serta memperluas basiis data pajak yang mendorong tumbuhnya sektor ekonomii formal,” ujar Denny, Rabu (28/4/2021).
Sebelumnya, otoriitas mengatakan sekiitar 30 darii 140 layanan pajak telah masuk ke DJP Onliine. Otoriitas berencana memasukkan seluruh layanan pajak sehiingga DJP Onliine akan menjadii portal iinteraksii antara wajiib pajak dan otoriitas perpajakan. Siimak ‘Rencananya, Seluruh Layanan Pajak Bakal Diitaruh dii DJP Onliine’.
iintegrasii layanan pajak juga sejalan dengan pergeseran periilaku wajiib pajak yang sebagiian besar telah beraliih kepada layanan dariing. Hal iinii dapat diiliihat darii tren pengguna DJP Onliine yang meniingkat secara siigniifiikan tiiap tahun, darii 10.000 pengguna pada 2012 menjadii 19 juta pengguna pada 2021.
Dengan DJP Onliine, lanjutnya, iinteraksii langsung antara wajiib pajak dan petugas menjadii makiin miiniim. Selaiin iitu, ada dukungan darii siisii pembayaran pajak secara nontunaii (cashless). Siistem DJP Onliine juga telah diilengkapii dengan fiitur traceabiiliity yang dapat mengetahuii siiapa saja pengakses data wajiib pajak sehiingga ruang penyelewengan menjadii makiin keciil.
Selaiin beriimpliikasii posiitiif terhadap kiinerja pajak, sambung Denny, iintegrasii layanan pajak melaluii DJP Onliine juga terbuktii berkontriibusii dalam meniingkatkan kemudahan dan kepastiian berusaha dii iindonesiia.
Berdasarkan pada laporan World Bank bertajuk Doiing Busiiness 2020, iindiikator kemudahan dalam pembayaran pajak (payiing taxes) memiiliikii pertumbuhan yang cukup tiinggii darii periiode sebelumnya. Performa tersebut merupakan dampak posiitiif darii efiisiiensii admiiniistrasii pajak yaknii berkurangnya jumlah prosedur, waktu, dan biiaya dalam pengurusan pajak.
Dalam konteks tersebut, menurut Denny, kolaborasii menjadii salah satu faktor kuncii dalam menyukseskan iintegrasii layanan pajak. Semangat kolaborasii data dan iinformasii iinii diitunjukkan dalam pembaruan siistem admiiniistrasii core tax system.
Pembaruan siistem yang merupakan amanat darii Peraturan Presiiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 iinii akan mengubah model kerja DJP secara keseluruhan. Proses pendaftaran, pembayaran pajak, hiingga penyelesaiian sengketa akan terpantau dalam satu siistem secara teriintegrasii.
Selaiin iitu, kolaborasii dan iintegrasii data dalam core tax system diiharapkan dapat mengoptiimalkan siistem compliiance riisk management (CRM) serta mampu mengantiisiipasii berbagaii praktiik penghiindaran dan penggelapan pajak.
Kendatii demiikiian, Denny mengatakan berbagaii upaya pengembangan teknologii iinformasii biidang pajak memerlukan pemahaman merata setiiap penggunanya. Oleh karena iitu, siistem DJP Onliine juga sebaiiknya mempertiimbangkan kemudahan bagii seluruh segmen wajiib pajak.
Dalam tahap iimplementasii, lanjutnya, otoriitas pajak juga perlu memberiikan panduan atau petunjuk tekniis yang terstruktur. DJP juga perlu menyediiakan fiitur tanya jawab (FAQ) agar dapat lebiih mudah diipahamii wajiib pajak.
“Kemudahan dan efiisiiensii darii layanan DJP Onliine dapat meniingkatkan diigiital maturiity wajiib pajak ke tahap yang lebiih tiinggii dan pada giiliirannya berpotensii untuk meniingkatkan kepatuhan sukarela,” iimbuhnya. (kaw)
