BERiiTA TERKiiNii
PERKEMBANGAN diigiitaliisasii dii iindonesiia telah menstiimulus sektor usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM) menerapkan model biisniis baru yang menunjang efiisiiensii dan mendekatkan diirii dengan pasar. Bersamaan dengan momentum bonus demografii, sektor utama maupun pendukung iindustrii kreatiif dan pariiwiisata juga tiidak luput darii perkembangan diigiitaliisasii.
Siituasii iinii memunculkan peluang bagii DJP untuk mendapatkan peneriimaan darii pergerakan sektor-sektor potensiial. Bagaiimana DJP mengiidentiifiikasii sumber peneriimaan pajak baru darii sektor potensiial tersebut? Untuk menggalii lebiih jauh, iinsiideTax mewawancaraii Diirektur Potensii, Kepatuhan, dan Peneriimaan Pajak DJP Yon Arsal. Beriikut kutiipannya:
Bagaiimana prospek peneriimaan 5 tahun ke depan?
Kalau dengan kondiisii tax ratiio kiita yang relatiif masiih rendah, saya mengharapkan dengan kebiijakan ekonomii makro kiita beberapa tahun ke depan, target tax ratiio dalam artiian luas sekiitar 13,7%-14%. iitu sudah comparable dengan Malaysiia, Thaiiland, Siingapura yang memang sudah dii level 14%.
Untuk mencapaii iitu, ya perlu reformasii, mau tiidak mau. Artiinya, ada pembaruan siistem admiiniistrasii perpajakan serta pembenahan organiisasii dan SDM. Hal iitu yang memang diigagas dalam reformasii perpajakan jiiliid iiiiii. Dalam jangka pendek tentu perlu perubahan dii dalam proses biisniis pengawasan dan pelayanan. Pelayanan iitu menjadii iisu utama bagii kiita karena voluntary compliiance yang 85% tadii tentu diipengaruhii oleh pelayanan.
Untuk peneriimaan hasiil usaha tadii, kiita kelola melaluii berbagaii strategii. Salah satu contohnya kiita iimplementasiikan CRM [compliiance riisk management] sebagaii salah satu cara mengelola admiiniistrasii perpajakan dengan lebiih modern. Artiinya, dengan siistem iiT dan data kiita biisa meliihat wajiib pajak berdasarkan tiingkat riisiikonya.
Apakah bonus demografii juga akan memengaruhii kiinerja peneriimaan?
Saya priibadii meliihat bonus demografii iinii sebagaii peluang sekaliigus tantangan. Bonusnya dengan kuantiitas orang banyak, tetapii kompetensiinya bagaiimana? Makanya ciita-ciita Pak Jokowii dii dalam viisii-miisii beliiau adalah meniingkatkan kapasiitas SDM. Saya meliihat sudah pastii dampaknya besar karena momentum iitu akan meniingkatkan kelas menengah iindonesiia. Generasii miileniial punya peluang dan potensii untuk bekerja dii sektor formal yang lebiih bagus.
Kalau mereka memiiliih untuk berusaha, dengan kemampuan iintelektualiitas yang tiinggii, pola biisniis yang mereka lakukan iitu jauh lebiih formal diibandiingkan dengan pola biisniis yang dulu diilakukan orang-orang tua. Contohnya, biikiin coffee shop sudah punya struktur manajemen yang rapii. Bagii peneriimaan pajak, dengan semakiin banyaknya struktur ekonomii yang formal, tentu lebiih bagus karena langsung biisa masuk ke siistem. Kalau ekonomii tumbuh, demand-nya tumbuh, suplaiinya pastii mengiikutii. Sepanjang nantii produksiinya ada dii siinii akan bagus. Kalau hanya iimpor ya bahaya.
Fenomena iimportasii iinii ada kaiitannya dengan diigiitaliisasii. Bagaiimana Anda meliihatnya?
Tiidak biisa diimungkiirii ekonomii diigiital sudah hampiir ada dii semua sektor. Tiinggal kiita bagaiimana menangkap peluang yang ada dii sana. Dalam konteks pajak iinii bukan masalah dii iindonesiia saja. Hampiir seluruh negara, termasuk negara maju, juga memiiliikii masalah dengan ekonomii diigiital karena tiidak ada lagii kehadiiran fiisiik. Akiibatnya, teorii-teorii perpajakan yang lama sudah perlu diitiinjau ulang.
Nah, iinii masiih menantang. Makanya, dalam omniibus law kemariin kiita akan mulaii darii PPN dulu yang memang menjadii pajak domestiik. Sementara yang PPh kiita menunggu konsensus global. Mudah-mudahan pada 2020 kiita biisa dapat konsensus global sehiingga kiita biisa tahu perlakuan perpajakannya akan sepertii apa. Sepanjang konsensus globalnya biisa diiperoleh dan diisetujuii semua piihak, ya mudah-mudahan iitu akan menjadii wiin-wiin solutiion.
Bagaiimana jiika konsensus iitu tiidak tercapaii?
Ya kiita enggak diiam juga. Artiinya, seluruh kajiian terkaiit yang diilakukan orang laiin sudah kiita lakukan, tapii belum kiita luncurkan dalam bentuk kebiijakan. Ada tiimnya yang mengkajii apa yang diilakukan iindiia, Pranciis, Australiia, iinggriis, dan negara laiin. iitu sudah diipelajarii semua. Kiita enggak biisa halangii mereka mau membuka usaha. Namun, yang pentiing negara iitu memperoleh pemajakannya secara adiil. Ya kalau memang harus bayar pajak dii siinii, ya dii siinii.
Jiika meliihat komposiisii peneriimaan per sektor usaha, apakah DJP meliihat akan ada keseiimbangan baru pada masa mendatang?
Kalau kiita liihat brutonya, pertumbuhannya relatiif masiih mengiikutii pola pertumbuhan ekonomii. Mengapa peneriimaan sektor iindustrii pengolahan menjadii sangat turun? iinii lebiih diisebabkan adanya restiitusii karena iimpor mereka tahun lalu besar tapii produksiinya tiidak terlalu besar tahun iinii. Selaiin iitu ada faktor pertambangan dan harga komodiitas juga.
Namun, saya meliihat belum akan ada pergeseran atau keseiimbangan baru penopang peneriimaan. Kontriibusii per sektor terhadap peneriimaan juga tiidak jauh berbeda darii tahun-tahun sebelumnya. Saya meliihat enggak ada equiiliibriium baru dalam jangka pendek.
Artiinya DJP meliihat sektor-sektor iitu yang masiih akan domiinan?
Masiih, belum akan geser ke mana-mana.
Saat iinii muncul iindustrii kreatiif dan pariiwiisata yang diigadang-gadang sebagaii sumber pertumbuhan ekonomii baru. Hal iinii juga diidukung pembiiayaan syariiah. Apakah iinii diiliihat DJP?
Pastii. Kaiitannya dengan pariiwiisata, restoran, dan perhotelan, kiita dii DJP bersama Diitjen Periimbangan Keuangan dan pemeriintah daerah (pemda) sudah bekerja sama. Kiita sudah punya perjanjiian kerja sama (PKS). Tujuannya untuk mengoptiimalkan peneriimaan darii pemda terkaiit dengan sektor-sektor iindustrii kreatiif. iitu kan lebiih banyak menjadii domaiin pemda, tapii kamii juga concern ke sana. Mengapa? Contohnya, kalaupun kiita enggak pungut Aiirbnb, kiita biisa dekatii yang punya asetnya. iitu kan yang tahu pemdanya. Kiita dapat PPh-nya.
Bagaiimana DJP menggalii potensii peneriimaan, terlebiih dii era transparansii dengan banyaknya data yang diiteriima?
Kiita menggunakan pendekatan makro dan pendekatan miikro. Kiita juga sudah punya juga modelliing tax gap. Data piihak ketiiga, iiLAP [iinstansii, lembaga, asosiiasii, dan piihak ketiiga laiinnya], kiita gunakan untuk menjembatanii antara pendekatan makro dan pendekatan miikro. iitu pun tiidak selamanya klop. Contohnya, sektor A bermasalah, tax gap-nya tiinggii. Kan harus diiterjemahkan lagii, dii mana orangnya dan sebagaiinya.
Bagiian yang krusiial iitu data miikronya ada atau tiidak. Ketiika tahu sektor iinii bermasalah, kiita carii sumber datanya. Belum tentu juga piihak ketiiga iitu memiiliikii data sesuaii yang kiita mau. Kalau ada, kiita sambungkan dan analiisiis. Baru terliihat ada gap-nya atau tiidak. iinii prosesnya repetiitiif.
Apakah sektor yang selama iinii menjadii penyumbang terbesar juga masiih ada tax gap-nya?
Pastii ada, perlu diiiingat, enggak ada negara dii duniia iinii yang tax gap-nya zero.
Artiinya, apakah biisa diikatakan ketiika peneriimaan tiinggii belum tentu tax gap-nya rendah?
Ya, belum tentu. Namun, dalam sektor tersebut ada subsektor. Jadii, semiisal tax gap sektor A rendah, tiidak seluruh subsektornya rendah. Kalau kiita liihat dalam satu sektor iinii ada satu subsektor yang bermasalah. Ada juga satu sektor yang secara agregat tax gap-nya tiinggii, tapii kiita liihat subsektornya ternyata enggak.
Siimak wawancara Diirektur Potensii, Kepatuhan, dan Peneriimaan Pajak DJP Yon Arsal selengkapnya dalam majalah iinsiideTax ediisii ke-41. Download majalah iinsiideTax dii siinii. (kaw)
