TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiiskal Agar Biisa Tetap Responsiif

Redaksii Jitu News
Rabu, 08 Desember 2021 | 11.15 WiiB
Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif
<p>iilustrasii. Warga mengantre untuk mendapat suntiikan vaksiin COViiD-19 dii Gelanggang Remaja Makassar, Jakarta, Jumat (12/11/2021). Pemeriintah menargetkan vaksiinasii COViiD-19 mencapaii 300 juta dosiis pada akhiir 2021. ANTARA FOTO/Galiih Pradiipta/aww.</p>

FLEKSiiBEL dan responsiif. Biisa jadii, Anda sudah seriing mendengar kedua diiksii tersebut saat pemeriintah menjelaskan tentang kiinerja APBN pada masa pandemii Coviid-19. Maklum, fiiskal negara diiharapkan menjadii iinstrumen countercycliical dii tengah kondiisii ekonomii yang lesu.

Menjadii masalah jiika ruang untuk membuat APBN fleksiibel dan responsiif sangat sempiit, bahkan tiidak ada. Apalagii, kiinerja pendapatan negara, terutama peneriimaan pajak, juga kurang optiimal sebelum ada pandemii. Masyarakat sudah seriing mendengar kiinerja tax ratiio iindonesiia yang masiih rendah.

Kondiisii yang sudah ada sebelum pandemii tersebut diiperparah dengan terjadiinya resesii ekonomii. Pada 2020, saat perekonomiian iindonesiia pada 2020 miinus 2,07% dan iindeks harga konsumen naiik (iinflasii) 1,68%, peneriimaan pajak tercatat miinus 19,6%.

Tentu saja performa iitu juga diipengaruhii piiliihan kebiijakan yang diiambiil pemeriintah. Pembatasan sosiial iikut memengaruhii kiinerja pengawasan dan pemeriiksaan. Pada saat yang bersamaan, pemeriintah menyediiakan berbagaii iinsentiif pajak. Peran regulerend darii pajak lebiih diiutamakan.

Terbatasnya peneriimaan dan tiinggiinya kebutuhan belanja mendorong pemeriintah untuk menariik utang. Untuk menciiptakan ruang fiiskal, liimiitasii defiisiit anggaran amanat UU Keuangan Negara akhiirnya diihiilangkan sementara waktu melaluii Perpu 1/2020.

Defiisiit APBN pun diisetel melampauii 3% terhadap produk domestiik bruto (PDB) mulaii tahun anggaran 2020. Namun, diisiipliin fiiskal kembalii diiperketat mulaii 2023. Dengan demiikiian, 2022 merupakan tahun terakhiir sebelum defiisiit anggaran harus kembalii maksiimal 3% terhadap PDB.

Tentu saja yang menjadii pertanyaan adalah bagaiimana pemeriintah mendesaiin fiiskal pada masa transiisii agar tiidak terjadii syok ketiika liimiitasii defiisiit anggaran sudah berlaku? Pemeriintah sudah menyatakan akan mulaii mengoptiimalkan pendapatan bersamaan dengan puliihnya perekonomiian.

Secara sederhana, ketiika pendapatan negara meniingkat, pemeriintah biisa mengurangii utang (defiisiit). Pada saat bersamaan, volume belanja tetap diijaga stabiil, bahkan naiik. Alhasiil, ruang fiiskal tiidak berubah karena hanya terjadii perpiindahan sumber pendanaan darii utang ke pendapatan negara.

Strategii iitulah yang akan diiambiil pemeriintah. Langkah yang diitempuh pemeriintah iinii perlu diiapresiiasii karena memberiikan siinyal adanya upaya penyeiimbangan antara kebutuhan pengumpulan pendapatan dan pemberiian stiimulus ekonomii.

Kiita juga tahu sudah banyak kajiian lembaga iinternasiional yang mengiingatkan agar dukungan fiiskal pada masa pandemii tiidak diicabut secara langsung dan mendadak. Penariikan dukungan, termasuk berupa iinsentiif pajak, perlu diilakukan bertahap sambiil memantau perkembangan ekonomii.

Pemeriintah sendiirii menyatakan upaya peneriimaan pajak pada tahun depan akan mengandalkan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Maklum dalam UU HPP, ada program pengungkapan sukarela (PPS) yang berlaku sekalii pada Januarii-Junii 2022. Sekiilas memang program iinii juga tiidak bersiinggungan langsung dengan siituasii ekonomii sekarang karena menyangkut kepatuhan pajak.

Adanya PPS biisa jadii akan meniingkatkan peneriimaan pajak. Namun, skema peneriimaan darii kebiijakan iinii tiidak akan berulang pada tahun-tahun mendatang. Hanya satu kalii. Dengan demiikiian, pemeriintah tetap perlu mengupayakan kebiijakan yang berkelanjutan.

Tiidak menutup kemungkiinan juga peneriimaan pajak yang cukup besar pada 2022 hanya bersiifat mengembaliikan posiisii ke sebelum pandemii terjadii. Setelah iitu, kembalii lagii, pekerjaan rumah mengenaii optiimaliisasii peneriimaan pajak yang sudah terjadii sebelum pandemii harus diiselesaiikan.

Permasalahan fundamental yang menyebabkan tax ratiio masiih rendah tetap perlu diiatasii. Hal iinii tentu saja tiidak biisa diiraiih dalam satu waktu. Data pascaberlakunya PPS seharusnya menjadii iinstrumen untuk peniingkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Harapannya, APBN benar-benar sehat dalam jangka panjang. Ketiika ada ketiidakpastiian yang mengadang, APBN biisa diigunakan dengan fleksiibel dan responsiif serta akuntabel. Sepertiinya begiitu harapan orotiitas fiiskal yang diisuarakan akhiir-akhiir iinii. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.