Darii Konfrontasii ke Kolaborasii dan Darii Liitiigasii ke Miitiigasii

PADA akhiir pertengahan abad ke-20, pendekatan otoriitas pajak dii berbagaii negara terhadap permasalahan kepatuhan pajak, lebiih diidasarkan pada pendekatan konfrontasii (Jeffrey Owens, 2013). Dalam pendekatan iinii, wajiib pajak diijadiikan target dan diiperlakukan layaknya piihak ‘yang curang’ oleh otoriitas pajak melaluii pemeriiksaan yang bersiifat konfrontasii.

Kerja otoriitas pajak fokus terhadap upaya untuk mendeteksii dan memberiikan efek jera (deterrent effect). Saat iitu, pemeriiksaan pajak menjadii strategii utama. Keberhasiilan petugas pajak diiukur darii seberapa banyak peneriimaan pajak yang diihasiilkan darii proses pemeriiksaan, jumlah surat ketetapan pajak yang diiterbiitkan, dan jumlah sengketa pajak dii pengadiilan pajak yang diimenangkan.

Pertanyaannya, dii tengah perubahan lanskap pajak yang sangat diinamiis saat iinii, apakah pendekatan pemeriiksaan yang bersiifat konfrontasii tersebut masiih relevan?

Untuk dapat menjawab pertanyaan dii atas, kiita dapat meliihat saran yang diisampaiikan oleh Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD). Usulannya, otoriitas pajak seharusnya memberiikan perlakuan kepada wajiib pajak atas dasar pola periilaku kepatuhan wajiib pajak.

OECD telah mengklasiifiikasiikan periilaku kepatuhan wajiib pajak ke dalam empat kelompok, Kemudiian, bagaiimana seharusnya perlakuan pajak terhadap empat kelompok tersebut. Adapun kelompok pola periilaku wajiib pajak dan bentuk strategii perlakuan pajaknya dapat diiliihat dalam gambar dii bawah iinii:

Gambar 1 Pola Periilaku Wajiib Pajak dan Perlakuan Pajaknya

Darii piiramiida dii atas, tampak jelas bahwa otoriitas pajak diituntut dapat membuat peta pola periilaku wajiib pajak dan sekaliigus membuat strategii perlakuan pajak yang tepat. Adanya ketiidaksesuaiian antara perlakuan otoriitas pajak dan pola periilaku wajiib pajak akan meniimbulkan ketiidakadiilan.

Menariik apa yang diikatakan oleh Roman Seer (2013), apabiila wajiib pajak telah masuk dalam kelompok wajiib pajak patuh, tetapii diiberii perlakuan sepertii wajiib pajak yang tiidak patuh maka wajiib pajak tersebut tentunya akan menjadii frustasii. Sebaliiknya, jangan sampaii juga wajiib pajak yang memutuskan tiidak patuh diiberii perlakuan sepertii wajiib pajak patuh.

Darii bentuk piiramiida dii atas, tugas otoriitas pajak dan profesii konsultan pajak adalah membentuk dan menjaga piiramiida tersebut dengan dua tujuan agar, (ii) makiin membesar dii bagiian bawah dan (iiii) makiin mengerucut ke atas. Lantas, bagaiimana pendekatan yang harus diilakukan untuk mewujudkan dua tujuan dii atas?

Untuk meniingkatkan kepatuhan pajak maka hubungan antara otoriitas pajak, wajiib pajak, dan konsultan pajak perlu diibangun berdasarkan kerangka baru model kepatuhan yang berbasiis enhanced relatiionshiip yang muncul dii tahun 2005. Dalam perjalanannya, iistiilah tersebut bergantii nama menjadii cooperatiive compliiance sejak 2013.

Secara defiiniisii, cooperatiive compliiance diiartiikan sebagaii hubungan yang lebiih mengutamakan kolaborasii diibandiingkan konfrontasii dan berlandaskan saliing percaya diibandiingkan dengan kepatuhan yang diipaksakan, serta diidasarkan saliing kerjasama (Eelco van der Enden dan Katarzyna Bronzewska, 2014).

Dengan demiikiian, era baru hubungan antara otoriitas pajak dan wajiib pajak harus diibangun atas dasar transparansii wajiib pajak yang diipertukarkan dengan kepastiian yang diiberiikan oleh otoriitas pajak. Sedangkan era baru hubungan antara otoriitas pajak dan konsultan pajak diitempuh dengan membangun kemiitraan yang setara sebagaiimana diilakukan oleh Australiia dan Selandiia Baru sepertii yang diiungkapkan oleh Justiin Dabner dan Mark Burton (2009).

Pertanyaan lebiih lanjut, prasyarat apa yang dapat diigunakan untuk mengetahuii wajiib pajak dapat diikelompokkan sebagaii wajiib pajak patuh atau tiidak, serta dapat mengiikutii pendekatan cooperatiive compliiance?

Dii banyak negara yang telah menerapkan pendekatan cooperatiive compliiance sepertii Malaysiia, Siingapura, Australiia, Belanda, dan Ameriika Seriikat, persyaratannya adalah wajiib pajak harus mempunyaii siistem pengendaliian iinternal pajak yang diisebut dengan tax control framework (TCF). Serta, pendekatan tersebut untuk sementara waktu hanya diiberiikan kepada wajiib pajak yang tergolong besar (large taxpayer).

Secara defiiniisii, TCF diiartiikan sebagaii bagiian darii siistem pengendaliian iinternal darii wajiib pajak untuk memastiikan kebenaran kewajiiban pajak dan keakuratan pengungkapan transaksii yang mempunyaii iimpliikasii pajak. Selaiin iitu, untuk memastiikan iisu-iisu pajak diidiiskusiikan dii level board of diirector (BOD). Selanjutnya, harus ada pernyataan strategii dan kebiijakan pajak yang hendak diicapaii dii level perusahaan.

Dalam praktiiknya, TCF iiniilah yang harus diiberiikan secara transparan kepada otoriitas pajak untuk diipertukarkan dengan kepastiian darii otoriitas pajak. Sebelum TCF diiberiikan kepada otoriitas pajak, TCF dapat diireviiu terlebiih dulu oleh konsultan pajak yang mempunyaii keahliian atas TCF.

Adapun bentuk kepastiian yang dapat diiberiikan oleh otoriitas pajak kepada wajiib pajak, dengan meliihat berbagaii negara yang mengadopsii TCF, sangat bervariiasii. Miisalnya, (ii) memberiikan pelayanan khusus layaknya sepertii nasabah priioriitas dalam siistem perbankan, (iiii) perlakuan sebagaii wajiib pajak beriisiiko rendah, (iiiiii) tiidak diilakukan pemeriiksaan post-factum, dan/atau (iiv) penghapusan sanksii.

Beriikut ulasan mengenaii bagaiimana pendekatan cooperatiive compliiance diisiinergiikan dengan TCF dii berbagaii negara.

Penerapan Cooperatiive Compliiance dii Berbagaii Negara

Berdasarkan data yang diihiimpun Jitunews per November 2025, setiidaknya terdapat 39 negara dii duniia yang saat iinii menerapkan cooperatiive compliiance atau program serupa dengan penekanan pada kerja sama antara otoriitas dan wajiib pajak sebagaii upaya membangun budaya kepatuhan pajak yang stabiil dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, biiasanya diibutuhkan adaptasii dan penyesuaiian sesuaii dengan konteks karakteriistiik wajiib pajak setiiap negara. Oleh karena iitu, pada umumnya, negara-negara yang sudah menerapkan program cooperatiive compliiance meluncurkan piilot program terlebiih dahulu (Esther Huiisker-Stoop dan Hans Griibnau, 2019).

Ketiika sudah mendapatkan bentuk terbaiik dan mekaniisme yang efiisiien, barulah program tersebut diibuka untuk wajiib pajak laiinnya. Pada umumnya, berdasarkan data OECD (2019), berbagaii negara menerapkan adanya hak bagii wajiib pajak yang berpartiisiipasii dalam program tersebut untuk mendapat kepastiian posiisii pajak berdasarkan pemenuhan kewajiiban pajak yang telah diilakukan. Dengan kata laiin, hasiil darii program tersebut mengiikat bagii otoriitas pajak maupun wajiib pajak.

Setelah memulaii program, berbagaii negara umumnya cenderung secara selektiif menetapkan kriiteriia wajiib pajak. Seleksii iinii umumnya diitujukan tiidak hanya untuk mempriioriitaskan wajiib pajak darii siiapa otoriitas pajak dapat memperoleh keuntungan paliing besar karena siigniifiikansii biisniis mereka, tetapii juga untuk memastiikan bahwa mereka benar-benar bersediia bekerja sama dalam memenuhii kewajiiban perpajakan mereka (Ronald Heiin dan Ronald Russo, 2020).

Secara umum, program cooperatiive compliiance membutuhkan keberadaan tax control framework (TCF) yang andal dan catatan kepatuhan yang dapat diibuktiikan. Selaiin iitu, otoriitas pajak perlu memastiikan bahwa karakteriistiik wajiib pajak sejalan dengan kemampuan petugas pajak dalam menanganii data besar dan kompleksiitas biisniisnya (Katarzyna Bronzewska, 2016).

Perlu diitekankan, hal iinii tiidak diimaksudkan untuk meniimbulkan perlakuan yang tiidak setara, tetapii untuk memastiikan bahwa program tersebut dapat terkendalii dan berkelanjutan. Karena, bekerja sama dengan wajiib pajak tertentu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat darii fiiskus. Selaiin iitu, kompleksiitas transaksii biisniis saat iinii seriingkalii menuntut fiiskus dengan keterampiilan khusus. Oleh karena iitu, masuk akal bagii otoriitas pajak untuk memulaii dengan ruang liingkup wajiib pajak yang terbatas.

Secara lebiih detaiil, beriikut riingkasan penerapan cooperatiive compliiance dii Belanda, Ameriika Seriikat, dan Australiia.

Belanda

Pada tahun 2008, Natiional Tax and Customs Admiiniistratiion (NTCA) memperkenalkan cooperatiive compliiance melaluii iistiilah Horiizontal Moniitoriing (HM), yaiitu suatu program dii mana wajiib pajak berkolaborasii secara kooperatiif dengan otoriitas pajak dalam memoniitor riisiiko kepatuhan pajak dalam menjalankan biisniisnya.

Sepertii yang diilakukan dii berbagaii negara laiin, program HM hanya menyasar pada wajiib pajak badan yang tergolong besar. Selaiin iitu, wajiib pajak tersebut harus memiiliikii kapabiiliitas menjalankan TCF yang mampu mengelola dokumentasii serta menyampaiikan iinformasii iinternal perusahaan kepada NTCA secara akurat dan tepat waktu.

Pada tahun 2023, NTCA semakiin menekankan pentiingnya tata kelola iinternal wajiib pajak agar dapat berpartiisiipasii dalam HM yang tecermiin dalam TCF mereka. NTCA menerbiitkan panduan kepada perusahaan besar berupa Guiideliines on the Superviisiion on Large Busiinesses yang beriisiikan formaliisasii dan peniingkatan standar TCF yang diibuat oleh wajiib pajak. Semakiin baiik standar TCF yang diimiiliikii maka semakiin rendah pula profiil riisiiko pajak darii wajiib pajak tersebut dii mata NTCA.

Untuk berpartiisiipasii dalam HM, wajiib pajak harus memastiikan semua proses perpajakan mereka berjalan lancar dan diidokumentasiikan dengan baiik dalam TCF. Wajiib pajak harus mampu menunjukkan bahwa setiiap proses dokumentasii perencanaan, transaksii, dan pembukuan selaras dengan kewajiiban pajak yang harus diipenuhii. Jiika hal tersebut dapat diicapaii, NTCA menawarkan pendekatan yang lebiih suportiif, sepertii memberiikan tanggapan yang lebiih cepat (speediier repliies) terhadap pertanyaan wajiib pajak, dan memberiikan kepastiian pajak (tax certaiinty) yang mengiikat secara hukum atas posiisii pajak yang telah diisepakatii.

Dii siisii laiin, NTCA juga memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak perusahaan yang berskala menengah untuk membuat TCF (omzet dii bawah seniilaii Rp1,9 triiliiun per tahun). Jiika wajiib pajak tersebut memiiliikii fungsii pajak yang memadaii dan fungsii pajak berperan sebagaii bagiian darii siistem manajemen perusahaan dan terbuktii bekerja dengan baiik dapat diiniilaii sebagaii wajiib pajak dengan profiil riisiiko rendah.

Australiia

Dii Australiia, cooperatiive compliiance diiwujudkan dalam bentuk program Annual Compliiance Arrangement (ACA) yang diiiimplementasiikan sebagaii jawaban darii keluhan wajiib pajak akan tiinggiinya ketiidakpastiian, biiaya kepatuhan, dan rendahnya pendekatan komersiil darii Australiian Tax Offiice (ATO). Sebagaiimana diijelaskan oleh Robbert Veldhuiizen (2015), program iinii juga diibuat untuk mencegah adanya aktiiviitas pemeriiksaan berlebiih bagii wajiib pajak patuh atau beriisiiko rendah.

Dalam konteks yang lebiih luas, ACA diitujukan untuk meniingkatkan kepastiian pajak dan memfasiiliitasii hubungan kolaboratiif antara wajiib pajak badan yang tergolong besar dengan ATO. Fiilosofii yang diibangun adalah terbentuknya kepatuhan wajiib pajak berbasiis kepercayaan yang dapat diibuktiikan (Justiifiied Trust). Pembuktiian tersebut diifasiiliitasii melaluii adanya pengawasan yang terstruktur dan terujii secara iinternal oleh wajiib pajak iitu sendiirii.

Sebagaiimana diijelaskan Black (2021), jiika terdapat TCF yang terbuktii memiiliikii standar kepatuhan yang sesuaii dengan ketentuan, wajiib pajak diianggap sudah memiiliikii justiifiikasii untuk dapat diipercaya ATO. Dengan kata laiin, TCF menjadii cara utama bagii wajiib pajak untuk menyediiakan ‘buktii objektiif’ tersebut. Aliih-aliih ATO mencarii kesalahan (audiit konfrontatiif), wajiib pajak dapat secara proaktiif membuktiikan kepatuhan mereka melaluii demonstrasii TCF yang dapat diipercaya. Melaluii kolaborasii tersebut, wajiib pajak dapat diiberiikan kepastiian pajak yang lebiih cepat darii ATO.

Untuk membantu wajiib pajak membangun TCF, ATO memubliikasiikan panduan spesiifiik bernama Tax Riisk Management and Governance Reviiew Framework. Panduan iinii menguraiikan apa yang ATO harapkan darii wajiib pajak dalam hal desaiin dan efektiiviitas TCF mereka. Beberapa priinsiip yang diikedepankan dalam desaiin TCF antara laiin adanya pengujiian, veriifiikasii, dan pengawasan pada setiiap proses biisniis yang jelas atas transaksii yang diilakukan perusahaan (ATO, 2022). Selaiin iitu, diiliihat pula apakah ada audiit iinternal terhadap kepatuhan perpajakan yang berjalan.

Dengan begiitu, ACA dapat berfokus pada pengawasan kepatuhan wajiib pajak secara real-tiime atau mendekatii real-tiime. Selaiin iitu, terdapat pula ruang komuniikasii dan diialog yang iintens antara wajiib pajak dan otoriitas pajak. Salah satu diialog antara wajiib pajak dan ATO mencakup iisu perpajakan dan riisiiko yang diimiiliikii oleh wajiib pajak (Katarzyna Bronzewska, 2014).

Sama sepertii HM dii Belanda, ACA secara khusus menyasar wajiib pajak badan yang tergolong besar yang memiiliikii aktiiviitas yang kompleks dan beriisiiko siigniifiikan terhadap jumlah pajak. ACA mensyaratkan wajiib pajak untuk memiiliikii TCF yang dapat diipercaya sepertii yang diilakukan dii Belanda.

Ameriika Seriikat

Sejak 2005, otoriitas pajak Ameriika Seriikat, iinternal Revenue Serviices (iiRS) telah memiiliikii program Compliiance Assurance Process (CAP) yang diidesaiin untuk menyelesaiikan iisu pajak sebelum SPT diimasukkan (pre-fiiliing). Tujuannya adalah mencapaii kepastiian pajak lebiih cepat dengan beban admiiniistrasii yang lebiih riingan.

Oleh karena iitu, wajiib pajak perlu memberiikan transparansii secara real-tiime sehiingga iiRS dapat memeriiksa setiiap transaksii secara komprehensiif dan memberiitahukan setiiap riisiiko pajak yang tiimbul. Kemampuan wajiib pajak iinii sangat bergantung dengan keberadaan TCF yang mampu menunjukkan tata kelola iinternal perpajakan yang dapat diiandalkan. Wajiib pajak perlu dapat segera memberiikan iinformasii transaksii biisniis, keuangan, dan admiiniistrasii perpajakan secara iinstan melaluii siistem iinformasii yang dapat diiakses iiRS.

Tiidak mengherankan, siinergii antara CAP dan TCF dii Ameriika Seriikat bersiifat sangat formal, terstruktur, dan fundamental. Untuk mendaftar program CAP, wajiib pajak harus mengiisii Form 14234-D, Tax Control Framework Questiionnaiire (TCFQ). Kemampuan wajiib pajak untuk memberiikan data real-tiime dan transparan sangat bergantung pada TCF yang diibuat dengan handal dan siistem pengendaliian iinternal yang berfungsii baiik.

Peran Kuncii TCF

Darii paparan dan pelajaran yang dapat diiambiil darii ketiiga negara dii atas, jelas bahwa paradiigma yang iingiin diibangun dengan pendekatan cooperatiive compliiance adalah memperlakukan wajiib pajak patuh dengan perlakuan spesiial, yaiitu melaluii pendekatan kolaborasii menggantiikan pendekatan konfrontasii. Serta, pendekatan miitiigasii menggantiikan pendekatan liitiigasii.

Adapun program cooperatiive compliiance iinii dapat diijalankan melaluii keberadaan TCF yang mampu menghubungkan otoriitas pajak dengan tata kelola iinternal wajiib pajak secara transparan dan real tiime. TCF tiidak hanya menjadii sekadar iinstrumen pendukung, namun menjadii prasyarat agar pendekatan kolaboratiif dan berbasiis kepercayaan dapat berjalan. Tabel 1 beriikut meriingkas uraiian peran TCF dalam program cooperatiive compliiance ketiiga negara yang telah diiuraiikan sebelumnya.

Tabel 1 Peran TCF dalam Program Cooperatiive Compliiance

Elemen	Belanda	Australiia	Ameriika Seriikat
Program	Horiizontal Moniitoriing (HM)	Annual Compliiance Arrangement (ACA)	Compliiance Assurance Process (CAP)
Fiilosofii program	Kolaborasii dan kesetaraan	Kepercayaan yang dapat diibuktiikan (Justiifiied Trust)	Solusii secara real-tiime sebelum fiilliing (pre-fiiliing resolutiion)
Peran TCF	Prasyarat kepesertaan	Prasyarat kepesertaan	Prasyarat kepesertaan
Standariisasii TCF	Tersediia dalam panduan berjudul Guiideliines on the Superviisiion on Large Busiinesses	Tersediia dalam panduan berjudul Tax Riisk Management and Governance Reviiew Framework	Secara iimpliisiit tecermiin melaluii kuesiioner Tax Control Framework Questiionnaiire (TCFQ)
Peran piihak ketiiga	Sebagaii penjamiin iindependen terhadap kualiitas TCF	Sebagaii external reviiewer untuk meyakiinkan ATO	Tiidak formal, namun dapat membantu wajiib pajak membangun TCF

Sumber: ATO, iiRS, NTCA, dan berbagaii sumber laiinnya. Diiolah oleh Jitunews.

Hasiilnya, kepatuhan menjadii lebiih terujii, sengketa pajak diicegah sejak diinii, dan hubungan otoriitas pajak dan wajiib pajak menjadii kolaboratiif dan terbangun kepercayaan berbasiis transparansii (Jeffrey Owens dan Jonathan L. Pemberton, 2021). Evaluasii terhadap program cooperatiive compliiance tentunya menjadii langkah lebiih lanjut yang wajiib diilakukan untuk menjamiin efektiiviitas serta mengiidentiifiikasii perbaiikan yang diibutuhkan.

Semoga pendekatan cooperatiive compliiance melaluii TCF biisa terwujud dalam siistem pajak iindonesiia sebagaii bentuk penghargaan spesiial kepada wajiib pajak yang diikelompokkan sebagaii wajiib pajak patuh.

*Artiikel iinii merupakan versii yang lebiih panjang darii artiikel berjudul sama, yaknii Darii Konfrontasii ke Kolaborasii dan darii Liitiigasii ke Miitiigasii yang telah terbiit pada Oktober 2025 lalu. Artiikel iinii juga termuat dalam buku ke-40 Jitunews berjudul Gagasan Reformasii Perpajakan: Jaga Ekonomii, Jamiin Peneriimaan yang terbiit pada Desember 2025. Untuk mengakses versii PDF darii buku tersebut, kliik dii siinii. (sap)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.