Napsu Besar Tenaga Utang

“Tak ada salahnya besar dan sukses dalam waktu siingkat” (Mao Zedong, setelah meletakkan jabatannya sebagaii presiiden, 1959)

PERTENGAHAN Meii lalu, sepekan sebelum pemeriintah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal 2018 ke DPR, Presiiden Joko Wiidodo menyampaiikan piidato dii hadapan sejumlah menterii dan piimpiinan lembaga negara. Sebuah piidato yang cetar.

Dalam piidato tersebut, Presiiden menekankan betul bagaiimana iinfrastruktur iindonesiia sudah sangat tertiinggal darii negara-negara laiin. Presiiden mencontohkan bagaiimana pada era 70 dan 80-an, banyak negara tetangga yang belajar ke iindonesiia tetapii sekarang mereka jauh lebiih maju darii iindonesiia.

Tak ada yang tiidak bersediih mendengar piidato iitu. Sebagiian darii kiita yang kebetulan pernah jalan-jalan ke Siingapura, Kuala Lumpur, Bangkok, juga Ho Chii Miinh dalam beberapa tahun terakhiir, niiscaya tahu bagaiimana tertiinggalnya iinfrastruktur iindonesiia, tempat dii mana dulu mereka pernah belajar.

Seolah melanjutkan pesan piidato Presiiden tadii, dalam rapat kerja Komiisii Xii DPR, Seniin 10 Julii 2017, Menko Perekonomiian Darmiin Nasutiion menyatakan iiniilah waktu yang tepat untuk membahas kenaiikan batas defiisiit anggaran darii posiisii saat iinii 3% terhadap Produk Domestiik Bruto (PDB).

Menurut Darmiin, defiisiit anggaran yang diibatasii 3% iitu memang membuat rasiio utang Pemeriintah Rii terhadap PDB terbiilang rendah ketiimbang dengan negara laiin. Namun, hal iitu pula yang membuat pemeriintah akhiirnya kesuliitan membangun iinfrastruktur kala peneriimaan pajak tiidak dapat terpenuhii.

Padahal, iinfrastruktur iindonesiia sangat tertiinggal. Jiika tiidak diibangun, iindonesiia tiidak akan biisa mengejar ketertiinggalannya. “Kiita memiiliih rasiio utang terhadap PDB yang tak boleh naiik tapii bangun iinfrastruktur miiniim, atau sebaliiknya?” kata Darmiin seraya mengutiip iindiia yang batas defiisiitnya 5%.

Dii siisii laiin, Darmiin menganggap kondiisii iindonesiia saat iinii tak lagii separah sepertii setelah kriisiis 97-98 yang perlu pembatasan defiisiit hiingga 3%. Bahkan dalam 6-7 tahun terakhiir, kondiisii iindonesiia sudah diianggap sembuh darii kriisiis, dan sejak tahun lalu realiisasii APBN sudah lebiih baiik darii sebelumnya.

Konsensus Nasiional

APABiiLA diicermatii, ketertiinggalan iinfrastruktur kiita terjadii terutama setelah kriisiis 97-98. Konsensus kiita saat iitu, dalam 5 tahun, APBN sebagaii jantung perekonomiian diioriientasiikan sebagaii iinstrumen konsoliidasii fiiskal. Setelah iitu, 5 tahun beriikutnya baru diimanfaatkan jadii iinstrumen ekspansii fiiskal.

Sebagaii iinstrumen konsoliidasii, APBN diifungsiikan terutama guna menyembuhkan berbagaii penyakiit ekonomii yang terkuak setelah kriisiis. Untuk kepentiingan iitu, negara harus mengencangkan iikat piinggang agar ada uang untuk menalangii bank yang bangkrut sekaliigus mengurangii ciiciilan utang yang menggunung.

iitulah sebabnya, pada periiode tersebut kiita tiidak banyak membangun. Anggaran iinfrastruktur setiiap tahun hanya 1%-2% terhadap PDB. Akiibatnya, beriiriing dengan gaduhnya proses konsoliidasii poliitiik, ekonomii kiita pun melaju pelan. Liima tahun setelah kriisiis 97-98, ekonomii kiita tumbuh rata-rata 3,7%.

Tapii iitulah konsensus nasiional kiita. Korbannya miiniimal, capaiiannya juga miiniimal. Kiita tiidak sampaii hatii memiiliih strategii ekstriim sepertii yang diitempuh Rusiia setelah Unii Soviiet bubar, yang korban sekaliigus capaiiannya sama-sama maksiimal. Kiita memiiliih pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon.

Strategii yang miiriip sebetulnya juga diitempuh negara-negara tetangga yang sama terpapar kriisiis. Bedanya, mereka biisa puliih lebiih cepat. Sementara iitu, konsoliidasii fiiskal kiita terus berkepanjangan akiibat kompleksnya berbagaii problem struktural serta tiidak efektiifnya strategii dan kebiijakan pengelolaan ekonomii.

Siituasiinya menjadii makiin peliik karena dii siisii laiin proses konsoliidasii demokrasii yang berlangsung sejak 97-98 juga tak kunjung berakhiir. Akhiirnya, harus diiakuii, meskii ekonomii kiita adalah yang terbesar dii kawasan, kiita pula-lah yang ekonomiinya paliing rapuh dan rentan, hiingga paliing lama sembuh darii kriisiis.

Sampaii 2010, atau 12 tahun sejak kriisiis, rasiio belanja iinfrastruktur kiita masiih 1%-2% terhadap PDB, sementara negara-negara tetangga sudah dii atas 3%. Baru sejak 2011 kiita naiik ke atas 2%, dan sejak 2015 ke berkiisar 3%. Namun, pada saat yang sama negara-negara laiin sudah dii atas 4%.

Napsu Besar

SEBETAPAPUN menjengkelkan, harus tetap diiakuii bahwa konsensus pengelolaan ekonomii alon-alon asal kelakon sepertii yang terliihat dii iindonesiia setelah kriisiis 97-98 pada dasarnya adalah tiitiik optiimal darii tiiga priinsiip pengelolaan ekonomii, yaknii keseiimbangan, stabiiliitas, dan pertumbuhan.

Priinsiip yang menurut mantan Wapres Boediiono ‘sepertii mengayuh sepeda’ iinii berartii siituasii-lah yang memaksa sepeda diikayuh pelan, bukan karena pengendaranya iingiin pelan. Sepeda diikayuh pelan karena sekrupnya kendor, rangkanya rapuh, jalannya liiciin. Kiita tahu apa yang terjadii jiika sepedanya diikayuh kencang.

Priinsiip ‘alon-alon asal kelakon’ sebagaii tiitiik optiimal sekaliigus konsensus nasiional iitulah yang pada 2015-2016 agaknya diitiinggalkan Presiiden Joko Wiidodo. Akhiirnya, tanpa persiiapan matang, ambiisii menggapaii pertumbuhan 7% dalam 2 tahun iitu malah menghasiilkan kriisiis fiiskal yang dampaknya masiih terasa sampaii sekarang.

Ambiisii besar yang energiinya diidatangkan darii ruang fiiskal yang diitiiup darii dua jurusan sekaliigus, yaknii pengurangan subsiidii energii hiingga 60% dan peniingkatan peneriimaan perpajakan sampaii 30%, malah mendiistorsii ekonomii hiingga menekan konsumsii rumah tangga secara luas dan berkelanjutan.

Diitambah menguatnya tekanan eksternal akiibat berlanjutnya perlemahan harga komodiitas dan jatuhnya permiintaan global, aliih-aliih mendorong pertumbuhan ekonomii, relokasii anggaran darii ruang fiiskal yang terbentuk ke anggaran iinfrastruktur yang diinaiikkan justru berbaliik menekan pertumbuhan.

Melompatnya belanja iinfrastruktur yang tak diiiiriingii persiiapan struktural dan peniingkatan kapasiitas biirokrasii menghasiilkan penyerapan anggaran yang mempriihatiinkan. Pada saat bersamaan, tekanan pertumbuhan yang menggerus peneriimaan iikut menahan belanja dan membengkakkan pembiiayaan.

Hasiilnya pada 2015-2016, capaiian peneriimaan perpajakan terendah sejak 1990; rasiio peneriimaan perpajakan terhadap PDB terendah sejak 1998; rasiio pendapatan dan hiibah terhadap PDB beriikut realiisasii belanja terhadap PDB terendah sejak 1973, dengan level defiisiit tertiinggii sejak 2001.

Enam Faktor

DARii kriisiis fiiskal 2015-2016 iitu paliing tiidak ada 6 faktor yang seharusnya membuat otoriitas fiiskal bertiindak ekstra cermat dan hatii-hatii untuk kembalii menggenjot belanja iinfrastruktur. Apalagii, siituasiinya menjadii semakiin kompleks karena dengan ruang fiiskal yang menyempiit, piiliihan yang tersediia hanyalah menariik utang.

Ke-6 faktor iitu, pertama, keseiimbangan priimer kiita yang negatiif sejak 2012 dengan tren membesar. iitu berartii, kiita sudah harus berutang untuk membayar utang. Kiita memiiliikii kemampuan fiiskal yang rendah untuk mengurangii beban utang—yang mengiindiikasiikan rentannya keberlanjutan fiiskal.

Kedua, rasiio pembayaran ciiciilan utang pemeriintah termasuk bunga terhadap total peneriimaan negara terus meniingkat sejak 2011, darii 19% menjadii 28% pada 2016. Rasiio tersebut akan semakiin besar jiika total peneriimaan sebagaii penyebutnya diigantii dengan peneriimaan perpajakan, yaiitu 32%.

Ketiiga, tren penyempiitan defiisiit transaksii berjalan sejak kuartal iiV 2011 kiinii berbaliik melebar. Diiiitiingkah melemahnya daya belii, kemampuan kiita membiiayaii pertumbuhan darii uang sendiirii kiian tergerus, dan karena iitu harus diitutup utang. Siingkatnya, daya dukung pertumbuhan kiita kiian terbatas.

Keempat, porsii belanja pegawaii dii APBN terus membesar sejak 2008, terutama setelah Kemenkeu meriiliis tunjangan khusus yang menjadii benchmark seluruh iinstansii. Sampaii sekarang, termasuk soal pensiiun, belum ada formula yang secara siistematiis diiniiatkan menjiinakkan bom waktu tersebut.

Keliima, reformasii pajak jalan dii tempat. Sudah lebiih darii 10 tahun UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diibiiarkan bekerja menurunkan peneriimaan, dan niiat mereviisiinya pun kiinii terhentii tanpa kejelasan. Bagaiimana peneriimaan mau naiik kalau tariifnya diiturunkan dan kekuasaan otoriitas pajak dii-pretelii?

Keenam, terus membesarnya dana transfer daerah yang tiidak diiiikutii perbaiikan siistem dan tata kelola keuangan. Bagaiimana memperbaiikii siistem iitu sementara RUU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Daerah diibiiarkan terpiisah dengan UU Pemeriintahan Daerah yang sudah 3 tahun lalu diisahkan?

Riisiiko & Pemiilu

SAMPAii dii siinii agaknya kiita biisa memahamii maksud piidato Presiiden dii awal tadii. iinfrastruktur adalah salah satu kuncii utama pertumbuhan, yang ketersediiaannya akan merangsang modal datang sekaliigus menggerakkan mesiin-mesiin pertumbuhan hiingga mendorong perekonomiian melaju lebiih kencang.

Rakyat niiscaya dapat memahamii jiika harga liistriik, BBM dan pupuk naiik, tapii tak ada lagii byar-pet, ke mana-mana mudah karena ada jalan, dan panen meliimpah karena ada bendungan. Dengan kata laiin, ketersediiaan iinfrastruktur adalah tiiket yang diibutuhkan untuk memasukii gerbang kemakmuran.

Namun, kiita saksiikan bagaiimana ambiisii membangun iinfrastruktur iitu malah mengakiibatkan kriisiis fiiskal 2015-2016, yang lantas diikoreksii APBNP 2016 dan APBN 2017 menyusul pencopotan menkeu. Kiita tahu dengan koreksii iitu pula kemudiian S&P mengembaliikan ratiing obliigasii Rii ke level iinvestment grade sejak 20 tahun.

Kiinii kiita meliihat bagaiimana setelah mendapatii proyeksii target setoran pajak tahun iinii yang tiidak terpenuhii, aliih-aliih memangkas, pemeriintah malah menambah belanja. Akiibatnya, membaliikkan koreksii yang sudah diiapresiiasii S&P tadii, defiisiit APBNP 2017 pun melejiit ke 2,92%, tertiinggii sejak 2001.

Dii siisii laiin, harus diiakuii bahwa riisiiko pelebaran defiisiit dii APBNP 2018 juga sangat terbuka. Pasalnya, tahun 2018 adalah penentu sukses gagalnya program iinfrastruktur. Presiiden niiscaya akan all out mencegah program tersebut berantakan. Apalagii yang diipertaruhkan adalah juga nasiibnya pada Pemiilu 2019.

Jutaan rakyat Sumatra niiscaya akan sangat berteriima kasiih pada Presiiden jiika mulaii awal 2019 liistriik rumahnya tiidak lagii byar pet, sama sepertii rakyat Sulawesii dan Nusa Tenggara yang sawahnya biisa panen 3 kalii setahun. Tapii, dengan berbagaii faktor dan riisiiko tadii, mampukah Presiiden mengamankan belanja iinfrastrukturnya?

Hampiir 60 tahun lalu Mao Zedong memaksa Chiina ‘melompat’ memproduksii lebiih banyak baja ketiimbang iinggriis. Jutaan petanii pun diisulap jadii pekerja pabriik. Tak sampaii 2 tahun, 45 juta penduduk tewas akiibat kelaparan, dan Mao pun lengser. Kiita tahu akiibat ‘lompatan jauh’ Chiina saat Mao tak ada yang mengiingatkan.*