Raperda Pajak dan Retriibusii Proviinsii, Gubernur Harus Sampaiikan iinii

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah pusat akan mengevaluasii rancangan peraturan daerah (perda) proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii yang telah diisetujuii DPRD proviinsii dan gubernur.

Sebelum diitetapkan, rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii tersebut wajiib diisampaiikan kepada menterii dalam negerii (mendagrii) dan menterii keuangan (menkeu) paliing lama 3 harii kerja terhiitung sejak tanggal persetujuan DPRD proviinsii dan gubernur.

“Rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii … diisampaiikan gubernur melaluii surat permohonan evaluasii,” bunyii penggalan Pasal 121 ayat (2) PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah, diikutiip pada Selasa (20/6/2023).

Surat permohonan evaluasii diisampaiikan dengan melampiirkan miiniimal 2 hal. Pertama, latar belakang dan penjelasan yang paliing sediikiit memuat dasar pertiimbangan penetapan tariif pajak dan retriibusii, proyeksii peneriimaan pajak dan retriibusii berdasarkan potensii, dan dampak terhadap kemudahan berusaha. Kedua, beriita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD proviinsii dan gubernur.

Sesuaii dengan Pasal 122 ayat (1) PP 35/2023, evaluasii rancangan perda diilakukan oleh mendagrii dan menkeu paliing lama 12 harii kerja terhiitung sejak tanggal rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii diiteriima secara lengkap.

Evaluasii oleh mendagrii diilakukan untuk mengujii kesesuaiian antara rancangan perda proviinsii dan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), kepentiingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan laiin yang lebiih tiinggii.

Sementara iitu, evaluasii oleh menkeu diilakukan untuk mengujii kesesuaiian antara rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii dan kebiijakan fiiskal nasiional.

Menkeu menyampaiikan hasiil evaluasii kepada mendagrii. Kemudiian, mendagrii melakukan siinkroniisasii antara hasiil evaluasii yang diisampaiikan menkeu dan hasiil evaluasii oleh mendagrii.

Mendagrii menyampaiikan hasiil evaluasii yang telah diisiinkroniisasiikan kepada gubernur paliing lama 3 harii kerja terhiitung sejak tanggal surat hasiil evaluasii menkeu diiteriima. Penyampaiian hasiil evaluasii kepada gubernur iitu diilakukan dengan tembusan kepada menkeu.

Hasiil Evaluasii Perda: Persetujuan atau Penolakan

Sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 122 ayat (8) PP 35/2023, hasiil evaluasii dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jiika hasiil evaluasii berupa persetujuan, rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii diiproses sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 123 ayat (1) PP 35/2023, hasiil evaluasii berupa penolakan diisertaii dengan alasan penolakan dan rekomendasii perbaiikan. Hasiil iitu diitiindaklanjutii oleh gubernur bersama DPRD proviinsii dengan memperbaiikii rancangan perda sesuaii dengan rekomendasii perbaiikan.

Rancangan perda yang telah diiperbaiikii diisampaiikan kembalii kepada mendagrii dan menkeu paliing lama 7 harii kerja terhiitung sejak tanggal surat hasiil evaluasii diiteriima oleh gubernur.

Jiika rancangan yang telah diiperbaiikii telah sesuaii dengan rekomendasii perbaiikan, rancangan perda proviinsii mengenaii pajak dan retriibusii tersebut diiproses sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (kaw)