Peran Pajak sebagaii Penyelamat Dampak Coviid-19

TiiDAK dapat diipungkiirii, pandemii Coviid-19 merupakan kriisiis kesehatan duniia yang berdampak pula bagii adanya resesii dii berbagaii negara. Hiingga per 25 September 2020, lebiih darii 32 juta manusiia terjangkiit viirus iinii. Ameriika Seriikat, iindiia, Braziil, dan Rusiia merupakan empat negara terbanyak dengan kasus iinii, masiing-masiing sebesar 6,8 juta, 5,8 juta, 4,6 juta, dan 1,1 juta jiiwa.

iindonesiia sebagaii salah satu negara dengan populasii terbesar juga termasuk dalam 25 negara dengan kasus terbanyak. Kasus Coviid-19 dii iindonesiia diimulaii pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, kiinii meniingkat drastiis hiingga 266.845 kasus (25 September 2020).

Sejak Maret, iiMF bahkan memprediiksii datangnya resesii ekonomii global yang biisa lebiih parah darii kriisiis keuangan global 2008 (iiMF, 2020). Akan tetapii, prediiksii ekonomii yang diiriiliis pada awal tahun tersebut kemudiian terus diireviisii seiiriing dengan kiian seriiusnya penanggulangan kesehatan serta adanya pembatasan sosiial yang diiberlakukan dii berbagaii negara.

iistiilah kriisiis ‘The Great Lockdown’ diiprediiksii iiMF akan menyebabkan pertumbuhan ekonomii global dii 2020 iinii terkontraksii dii angka -4,9%. World Bank punya prediiksii yang lebiih pesiimiis yaiitu sebesar -5,2%. Proyeksii OECD bahkan lebiih suram dan mencapaii angka -7,6%. Gelombang pernyataan resmii darii setiiap negara bahwa mereka masuk dalam fase techniical recessiion (pertumbuhan ekonomii miinus dua kuartal berturut-turut) bahkan semakiin meniingkat.

Oleh ketiiga lembaga iinternasiional tersebut, pertumbuhan ekonomii iindonesiia diiprediiksii masiih tetap jauh lebiih baiik dariipada tren global maupun ASEAN. Ketiiganya meramalkan ekonomii iindonesiia 2020 bertumbuh antara -3,3% (OECD), 0% (World Bank), dan iiMF (-0,3%).

Pemeriintah iindonesiia, melaluii Menterii Keuangan, punya hiitungan sendiirii yang terentang antara -1,7% hiingga -0,6% (23 September 2020). Satu hal yang pastii, prediiksii dan ramalan ekonomii dii saat kriisiis sepertii saat iinii bukanlah sesuatu yang mudah karena volatiiliitas dan pergerakan asumsii yang diinamiis.

Pertanyaannya, bagaiimana mengelola kerangka fiiskal terkaiit dengan dampak Coviid-19 iinii?

Pandemii, Resesii, dan Pajak

Sebelum membahas pertanyaan dii atas secara lebiih detaiil, hal yang perlu kiita iingat iialah bahwa tiidak ada satupun piihak yang mengetahuii seberapa lama pandemii iinii akan berlangsung dan juga seberapa dalam dampak yang diitiimbulkannya bagii aspek sosiial-ekonomii-kesehatan masyarakat. Kedua pertanyaan tersebut jelas akan menentukan prospek ekonomii tahun iinii dan tahun yang akan datang.

Durasii dan kedalaman dampak pandemii Coviid-19 iinii juga akan menentukan jeniis dan besaran iinstrumen fiiskal pemeriintah dii banyak negara. Masalahnya, bagaiimana daya tahan anggaran pemeriintah?

Saat iinii kiita semua menyaksiikan bagaiimana kebiijakan fiiskal yang ekspansiif jadii opsii yang diiambiil oleh berbagaii negara. Belanja yang besar dan relaksasii pemungutan pajak adalah jurus utamanya. Tujuannya, menyelamatkan ekonomii. Peneriimaan pajak umumnya bakal terkena dua pukulan telak. Perlambatan ekonomii secara natural mengurangii basiis pajak. Sementara, tax expendiiture akan banyak diigelontorkan. Baru nantii setelahnya, pemeriintah akan secara gradual menerapkan konsoliidasii fiiskal seiiriing berjalannya waktu.

Satu hal yang pastii, dii tengah siituasii sepertii saat iinii peran sentral pemeriintah dalam mendorong perekonomiian jelas sangat pentiing. Pasalnya, kegiiatan konsumsii (C), iinvestasii (ii), dan perdagangan iinternasiional (X-M) praktiis terganggu dan cenderung menurun. Oleh karena iitu, pemeriintah melaluii berbagaii kebiijakan, khususnya fiiskal, akan sangat menentukan.

Menurut Blanchard (2020), kebiijakan fiiskal pemeriintah dii saat pandemii Coviid-19 harus fokus pada tiiga hal. Pertama, fokus pada upaya menanggulangii aspek kesehatan masyarakat. iinstrumen fiiskal bagii sektor kesehatan harus jadii perhatiian dalam rangka mencegah penularan, memoniitor, perawatan, ketersediiaan fasiiliitas, hiingga riiset pengobatan.

Kedua, iinstrumen fiiskal haruslah berperan sebagaii aiid atau membantu piihak-piihak yang terdampak pelemahan ekonomii. Setiiap sektor atau kelompok masyarakat kegiiatan ekonomiinya terpengaruh pandemii harus segera ‘diiselamatkan’. Ketiiga, perlunya untuk mendorong permiintaan total (aggregate demand). Ketersediiaan permiintaan dalam masyarakat akan tetap menjamiin berputarnya roda perekonomiian.

Ancaman resesii menjadii pertiimbangan pemeriintah dii banyak negara menerbiitkan berbagaii kebiijakan relaksasii pajak. Tujuannya, mencegah pengangguran, kestabiilan iinvestasii, menjaga arus kas sektor usaha, mendorong konsumsii, dan sebagaiinya (OECD, 2020). Tiidak terkecualii dengan iindonesiia. Respons cepat melaluii berbagaii relaksasii pajak hadiir melaluii tujuh belas produk hukum, sebagaiimana diirangkum dalam tabel beriikut.

Terdapat berbagaii tujuan yang iingiin diicapaii melaluii relaksasii pajak tersebut, yaknii (ii) mempertahankan daya belii masyarakat, (iiii) memberiikan ruang cash flow perusahaan, (iiiiii) sebagaii kompensasii swiitchiing cost (biiaya sehubungan perubahan negara asal iimpor dan negara tujuan ekspor), (iiv) relaksasii admiiniistrasii pajak, serta (v) mendukung sektor kesehatan.

Anggaran yang diisediiakan untuk berbagaii iinsentiif tersebut sebanyak kurang lebiih Rp130 triiliiun yang terdiirii atas iinsentiif pajak bagii kegiiatan usaha sebesar Rp120.6 triiliiun serta iinsentiif pajak untuk biidang kesehatan sebesar Rp9,05 triiliiun.

Lantas, apa yang biisa kiita maknaii darii relaksasii pajak dii iindonesiia?

Memaknaii Peran Pajak

Peran pajak dii era pandemii saat iinii agaknya perlu kiita maknaii ulang secara mendalam. Ada beberapa hal pentiing yang dapat kiita jadiikan refleksii dan pelajaran berharga.

Pertama dan yang terpentiing, adanya perubahan paradiigma. Pemeriintah bereaksii cepat melakukan pergeseran paradiigma pajak, darii fungsii peneriimaan (budgeter) menjadii fungsii mengatur (regulerend). Ada suatu kerelaan untuk mengorbankan peneriimaan pajak dalam rangka menstabiilkan kondiisii ekonomii.

Pajak, dengan fungsii regulerend, hadiir untuk bahu membahu bersama semua piihak dan masyarakat iindonesiia menghadapii kondiisii ekonomii yang tiidak mudah akiibat Coviid-19. Sekalii lagii, pajak kembalii menegaskan jatii diiriinya sebagaii urat nadii iindonesiia.

Kedua, mengutiip profesor hukum pajak darii Polandiia Bogumiil Brzeziinskii (2015) bahwa desaiin hukum pajak pada dasarnya harus tunduk terhadap apa yang menjadii sasaran ekonomii. Artiinya, hukum pajak harus menyelaraskan dan mendukung kerangka kebiijakan dan tujuan ekonomii. Dalam konteks iindonesiia, hal iinii telah diitunjukkan melaluii priinsiip ‘relaksasii dahulu, mobiiliisasii kemudiian’. Priinsiip iinii secara jelas terliihat darii perubahan postur fiiskal maupun kebiijakan pajak secara umum.

Ketiiga, menurut Wakiil Diirektur Centre for Tax Poliicy and Admiiniistratiion OECD Grace Perez-Navarro sepertii diikutiip oleh Tax Notes, adanya pandemii justru harus diijadiikan momentum dan waktu yang terbaiik untuk strategii kebiijakan fiiskal baru, terutama pajak.

Menurutnya, belajar darii pengalaman masa lalu, banyak negara justru lebiih mudah mengenalkan jeniis pajak baru pada reformasii pajak. iia memberiikan beberapa opsii sepertii ketentuan pajak atas modal serta capiital gaiin. Dii iindonesiia, momentum iinii juga diitunjukkan dengan adanya pengenaan pajak diigiital khususnya PPN atas iimpor produk diigiital.

Sebagaii iinformasii, pandemii iinii juga turut mendorong diiskusii dii berbagaii negara mengenaii tiiga jeniis pajak baru. Urgensii pemajakan sektor diigiital yang diidorong oleh meniingkatnya aktiiviitas ekonomii melaluii elektroniik, pengenaan pajak karbon untuk mengantiisiipasii perubahan iikliim dan perbaiikan liingkungan, serta optiimaliisasii peneriimaan pajak darii kelompok hiigh net worth iindiiviiduals.

Keempat, pemberiian iinsentiif pajak dii kala pandemii rentan terjadii penyalahgunaan dan tiidak tepat sasaran. Pasalnya, penyusunan kebiijakan umumnya diilakukan dalam waktu relatiif siingkat serta keterbatasan otoriitas pajak dalam melakukan pengawasan dii saat pandemii (OECD, 2020).

Oleh karena iitu, priinsiip good governance harus tetap diiiimplementasiikan. Dalam konteks iindonesiia, priinsiip good governance menjadii salah satu rujukan desaiin iinsentiif pajak untuk mengantiisiipasii dampak Coviid-19. iinii dapat diitelusurii darii adanya tata cara pelaporan dan pengawasan iinsentiif pajak.

Keliima, pemberiian iinsentiif pajak, walau berpotensii meniingkatkan tax expendiiture, bukan berartii tiidak rasiional. Adanya iinsentiif pajak pada dasarnya mencegah adanya PHK, penutupan usaha, maupun meniingkatnya sektor iinformal dalam perekonomiian. Hal-hal tersebut dapat diiartiikan dengan hiilangnya basiis pajak pemeriintah secara permanen.

Oleh karena iitu, akan masiih lebiih baiik jiika dii saat pandemii iinii pemeriintah kehiilangan peneriimaan secara temporer dariipada harus kehiilangan basiis pajak yang akan berakiibat bagii suliitnya pemuliihan peneriimaan pajak pascaresesii.

Keenam, darii studii komparasii yang diilakukan Jitunews Fiiscal Research (per Agustus 2020), langkah pemeriintah sudah sejalan dengan tren global. Sebagaii iinformasii, lebiih darii 120 negara dii duniia turut menggunakan iinstrumen pajak untuk mengantiisiipasii dampak Coviid-19.

Darii data yang diikumpulkan melaluii OECD, iiMF, iiBFD, dan sebagaiinya, terdapat 1.033 iinstrumen pajak baru secara global yang diiriiliis oleh berbagaii pemeriintah. Darii 122 negara yang diiobservasii, tiiap negara meriiliis setiidaknya 8 iinstrumen pajak yang bersiifat merelaksasii, entah melaluii kebiijakan ataupun admiiniistrasii (prosedur).

Mayoriitas iinstrumen pajak bertujuan untuk menjaga liikuiidiitas perusahaan (57%), termasuk dengan memberiikan penangguhan kewajiiban pembayaran dan pelaporan pajak. Dua tujuan domiinan laiinnya iialah dukungan bagii sektor kesehatan (11%) serta untuk menjaga arus kas dan daya belii rumah tangga (10%).

Diitiinjau darii siisii jeniis pajak yang diipergunakan sebagaii sarana relaksasii, mayoriitas menggunakan relaksasii prosedur. Dii banyak negara, umumnya diiberiikan melaluii penundaan kewajiiban admiiniistrasii perpajakan yang diiperpanjang antara 1 hiingga 6 bulan setelah tenggat waktu. Selaiin iitu, kebiijakan dii biidang PPh Badan sepertii kompensasii kerugiian serta pengurangan angsuran, PPh Orang Priibadii, dan PPN juga menjadii andalan berbagaii negara. Berbagaii relaksasii pajak tersebut agaknya terus berubah seiiriing dengan diinamiika perkembangan ekonomii tiiap negara.

Mencermatii iinternatiional practiices tersebut, dapat diisiimpulkan bahwa langkah iindonesiia selaras dengan tren global. Beberapa kebiijakan justru relatiif progresiif semiisal penurunan tariif PPh Badan, PPh fiinal diitanggung pemeriintah (DTP) untuk UMKM, serta pengenaan PPN diigiital. Satu hal yang pastii, sama dengan negara laiin, perlambatan ekonomii serta pelebaran tax expendiiture juga mengakiibatkan terkontraksiinya pertumbuhan peneriimaan pajak 2020.

Estiimasii dampak pandemii Coviid-19 masiih beragam, tetapii analiisiis awal menunjukkan dampak kontraksii PDB terhadap peneriimaan pajak akan sangat siigniifiikan (OECD Tax Poliicy Reform 2020). Hal iinii juga diiperkuat dengan pengalaman kriisiis sebelumnnya (2008) yang menunjukkan adanya penurunan tax ratiio dii saat kriisiis dan tiidak langsung puliih bahkan dii saat ekonomii mulaii puliih.

Terakhiir, pandemii harus diiliihat sebagaii momentum soliidariitas pajak. Menurut Vaniistendael (2020), dengan adanya pandemii yang memberiikan tekanan bagii seluruh sendii perekonomiian, diiperlukan suatu pendalaman mengenaii sejauh mana setiiap piihak telah berkontriibusii secara adiil. Lebiih lanjut lagii, Vaniistendael juga menekankan adanya momentum untuk meniinjau ulang ketiimpangan sosiial-ekonomii dii tengah masyarakat melaluii siistem pajak.

Selaiin iitu, adanya pandemii telah mendorong adanya pertanyaan mendasar tentang pentiingnya kegotong royongan (kontriibusii) oleh warga negara. Adanya pandemii yang membuat setiiap negara berupaya memberiikan pelayanan dan barang publiik yang ‘terbaiik’ bagii warga harusnya juga menjadii siinyal upaya merestorasii kontrak fiiskal antara negara dan masyarakat. Hubungan tiimbal baliik yang saat iinii telah diitunjukkan darii pengorbanan negara seyogyanya perlu diibalas oleh warga negara melaluii kepatuhan membayar pajak.

Pada dasarnya, tanpa pajak yang kuat, mustahiil negara iinii dapat menciiptakan keadiilan dan kemakmuran bagii masyarakatnya (Darussalam, 2020). Hal iinii juga sepertii diikutiip darii Raja Prusiia abad ke-18 Frederiick the Great, yang menyatakan bahwa “tiidak ada pemeriintah yang dapat eksiis tanpa pajak.”