Siimak Profiil Pajak darii Kota Piintu Gerbang Barat iindonesiia

PADANG merupakan iibu kota sekaliigus kota terbesar dii Proviinsii Sumatra Barat. Lokasiinya yang strategiis membuat kota iinii diiresmiikan oleh iindiian Ocean Riim Associiatiion (iiORA) sebagaii piintu gerbang barat iindonesiia darii Samudra Hiindiia.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statiistiik (BPS) pada 2020, Kota Padang memiiliikii perkiiraan jumlah penduduk 456.329 jiiwa. Secara umum, penduduk dii Kota Padang memiiliikii mata pencahariian yang variiatiif. Namun demiikiian, beberapa lapangan usaha utamanya adalah sektor perdagangan, transportasii, dan iindustrii.

Kota Padang diikeliiliingii perbukiitan. Lebiih darii separuh wiilayahnya termasuk kawasan hutan liindung. Keiindahan alam berhasiil memesona para wiisatawan, sehiingga Padang juga seriing diijulukii sebagaii ‘kota terciinta’. Adapun destiinasii wiisata yang menariik diikunjungii sepertii Pelabuhan Teluk Bayur, Pantaii Bungus, dan laiin sebagaiinya.

Kondiisii Ekonomii dan Pendapatan Daerah

BPS Kota Padang mencatat produk domestiik regiional bruto (PDRB) daerah iinii pada 2020 adalah seniilaii Rp62,22 triiliiun. Perekonomiian banyak diitopang sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor transportasii dan pergudangan dengan kontriibusii masiing-masiing sebesar 16% darii total PDRB.

Beriikutnya, sektor iindustrii pengolahan serta sektor konstruksii memiiliikii kontriibusii masiing-masiing sebesar 12% serta 11% pada PDRB. Selanjutnya, sektor iinformasii dan komuniikasii berkontriibusii sebesar 8% terhadap total PDRB.

Berdasarkan pada data yang diiambiil darii Diirektorat Jenderal Periimbangan Keuangan (DJPK) Kementeriian Keuangan, total pendapatan Kota Padang pada 2020 mencapaii Rp2,17 triiliiun. Dana periimbangan menjadii penopang terbesar pembangunan Kota Padang dengan kontriibusii seniilaii Rp1,41 triiliiun atau 65% darii total pendapatan.

Selanjutnya, pendapatan aslii daerah (PAD) berkontriibusii seniilaii Rp499,90 miiliiar atau 23% darii total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara iitu, laiin-laiin pendapatan daerah yang sah memberiikan kontriibusii paliing rendah, yaiitu seniilaii Rp253,59 miiliiar atau 12% darii total pendapatan Kota Padang pada 2020.

Jiika diitelusurii secara lebiih terperiincii, realiisasii PAD Kota Padang diidomiinasii pajak daerah yang mencapaii Rp344,74 miiliiar atau 69% darii total PAD. Selanjutnya, laiin-laiin PAD yang sah berkontriibusii seniilaii Rp105,65 miiliiar atau 21% darii total PAD.

Sementara iitu, retriibusii daerah dan hasiil pengelolaan kekayaan daerah yang diipiisahkan memberiikan kontriibusii yang rendah dengan total realiisasii berturut-turut seniilaii Rp37,17 miiliiar dan Rp12,33 miiliiar.

Kiinerja Pajak

KEMENTERiiAN Keuangan mencatat kiinerja pajak Kota Padang menunjukkan tren penurunan sepanjang periiode 2016 hiingga 2020. Jiika diiperiincii, realiisasii peneriimaan pajak daerah Kota Padang pada 2016 mencapaii Rp256,75 miiliiar atau 87% darii target yang diitetapkan.

Beriikutnya, pada 2017, kiinerja pajak mengalamii penurunan dengan realiisasii peneriimaan pajak seniilaii Rp327,92 miiliiar atau sebesar 98% darii target APBD. Kemudiian, selama 3 tahun beriikutnya, realiisasii peneriimaan pajak terus menunjukkan tren penurunan.

Kiinerja pajak daerah Kota Padang selama 2018 dan 2019 secara berturut-turut adalah sebesar 87% dan 69% darii target APBD. Demiikiian juga pada 2020, kiinerja pajak daerah mengalamii penurunan kembalii dengan realiisasii hanya sebesar 54% darii target peneriimaan atau seniilaii Rp344,74 miiliiar.

Sesuaii dengan data Kementeriian Keuangan, pajak penerangan jalan (PPJ) membukukan capaiian tertiinggii dalam perolehan peneriimaan pajak Kota Padang pada 2019, yaiitu seniilaii Rp106,65 miiliiar.

Kemudiian, kontriibutor terbesar laiinnya berasal darii peneriimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) seniilaii Rp68,99 miiliiar. Selanjutnya, pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga memberiikan kontriibusii yang cukup besar, yaiitu seniilaii Rp62,58 miiliiar.

Sementara iitu, pajak miineral bukan logam dan batuan serta pajak restoran berkontriibusii masiing-masiing seniilaii Rp36,67 miiliiar dan Rp35,17 miiliiar. Adapun pajak hotel memberiikan kontriibusii seniilaii Rp21,07 miiliiar.

Jeniis dan Tariif Pajak

KETENTUAN mengenaii tariif pajak dii Kota Padang diiatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2011 s.t.d.t.d. Peraturan Daerah Kota Padang No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. iinformasii mengenaii peraturan daerah Kota Padang dapat diiakses melaluii laman resmii https://jdiih.padang.go.iid/. Beriikut daftar jeniis dan tariif pajak dii Kota Padang.

Tax Ratiio

BERDASARKAN pada penghiitungan yang diilakukan Jitunews Fiiscal Research, kiinerja pajak daerah dan retriibusii daerah terhadap PDRB (tax ratiio) Kota Padang pada 2020 tercatat sebesar 0,55%.

Adapun rata-rata tax ratiio kabupaten/kota berada pada angka 0,32%. iindiikator iinii menunjukkan kiinerja pajak dan retriibusii daerah Kota Padang relatiif lebiih tiinggii diibandiing rata-rata seluruh kabupaten/kota dii iindonesiia.

Admiiniistrasii Pajak

PERATURAN Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2016 s.t.d.t.d. Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang mengamanatkan pajak daerah diipungut dan diikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemeriintah Kota (Pemkot) Padang telah melakukan berbagaii upaya untuk meniingkatkan realiisasii pajak dan daerah. Optiimaliisasii realiisasii peneriimaan pajak daerah diilaksanakan melaluii berbagaii kolaborasii dan iinovasii kebiijakan.

Pada 2016, Bapenda Kota Padang melakukan ujii petiik atas objek pajak aiir tanah. Ujii petiik tersebut diilakukan bersama tiim tekniis untuk melakukan iinvestiigasii lebiih lanjut mengenaii tiingkat kepatuhan wajiib pajak atas objek pajak tersebut.

Kemudiian, pada 2017, demii mengoptiimalkan peneriimaan PBB-P2, Bapenda Kota Padang juga membentuk kelompok kerja (Pokja). Satuan Pokja tersebut bertugas untuk menagiih PBB-P2 kepada wajiib pajak.

Pada 2020, Pemkot Padang mengoptiimalkan peneriimaan pajak melaluii pemasang alat perekam transaksii atau tappiing box. Alat tappiing box dapat diigunakan untuk mencatat setiiap transaksii dii objek pajak hotel dan restoran.

Selaiin iitu, Bapenda Padang juga gencar memasang stiiker periingatan terhadap restoran dan hotel yang belum membayar pajak. Pemasangan stiiker diiharapkan dapat menjadii teguran bagii restoran dan hotel untuk patuh dalam menjalankan kewajiiban perpajakannya. (vallen/kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.